TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal manajemen pengaturan air di Jakarta. Ia mengatakan program yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta justru memperburuk keadaan. “Semuanya ditangani secara serba teknis, tak memperhatikan ekologi lingkungannya,” katanya di Gedung OLVEH di kawasan Kota Tua, Kamis, 17 Maret 2016.

Dalam diskusi yang berjudul “Penurunan Tanah dan Kenaikan Air Laut—Ancaman Terhadap Jakarta”, Susi menjelaskan, pembuatan sodetan sungai menyebabkan kecepatan aliran air meningkat. Kondisi ini membuat aliran melaju dengan mudah dari hulu ke hilir tanpa pelambatan yang dihasilkan dari kontur sungai yang berkelok-kelok. Artinya, daya gerus sungai yang mengikis tepi sungai juga semakin besar.

Semakin lancarnya aliran air, menurut Susi, juga muncul karena tepi sungai diturap. Air tidak sempat lagi mampir dan terserap oleh pohon-pohon di tepi sungai. Lantaran kecepatan air yang tinggi, daerah muara air sungai di laut juga semakin luas. Rencana pembuatan pulau reklamasi berpotensi membuat aliran tadi memantul dan kembali ke daratan berupa banjir.

Susi mengatakan pembuatan sodetan itu tak dibarengi dengan pembuatan daerah tangkapan air atau flood plain. Padahal desain pembangunan Kota Jakarta semestinya memiliki banyak reservoir. Menurut dia, kesulitan pemerintah menyediakan lahan untuk flood plain bisa diatasi dengan membebaskan lahan di wilayah Jawa Barat atau Banten, seperti Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang.

Susi juga menyoroti kurangnya penghijauan di Jakarta. Sebuah pulau, kata Susi, bisa tetap terapung karena memiliki banyak pohon yang berfungsi menyerap air layaknya spons. Penebangan yang bersifat masif membuat menurunnya permukaan tanah. Sebab, tak ada pohon yang menahan air. “Semakin tinggi pohon-pohon di satu pulau, semakin besar daya apungnya,” katanya.

Di sela-sela diskusi, Susi memperingatkan peserta. Dia mengatakan pendapatnya tak berhubungan dengan situasi politik di Jakarta yang sedang menyambut pemilihan gubernur pada 2017 mendatang. “It’s nothing to do with politics. Saya berbicara sebagai pengamat lingkungan,” kata Susi sambil tertawa.

>> SUMBER <<

* * *

Nah! Akhirnya Bu Susi angkat bicara. Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan pendekatan ekologis, jangan melulu soal infrastruktur, apalagi betonisasi. Mubazir kalau air berlimpah dijauhkan dari manusia dan dibuang cepat-cepat ke laut.

Memang biayanya lebih mahal, tapi tentu lebih berkelanjutan dan tidak perlu pinjam dari Bank Dunia seperti proyek JEDI.