Menjelang peringatan hari anti korupsi internasional yang jatuh pada 9 Desember mendatang, lembaga Transparency International (TI) kembali merilis index persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) negara-negara di dunia periode 2014. Dalam survei yang dilakukan terhadap 175 negara, Denmark kembali berada di posisi puncak sebagai negara yang dipersepsi paling ‘bersih’ dari praktik korupsi. Dari rentang nilai 1-100, dimana 1 menunjukkan negara tersebut highly corrupted dan 100 menunjukkan least corrupted, Denmark memeroleh nilai 92. Penasaran negara-negara mana lagi yang mengikuti jejak Denmark dengan perolehan skor CPI yang tinggi? Simak ulasannya berikut:



1. Denmark

Denmark

Meski menduduki peringkat teratas, faktanya Denmark tak 100% bersih dari praktik korupsi. Menurut TI, negara berpenduduk 5,5 juta orang ini masih menyimpan sejumlah problem yang syarat akan praktik korupsi, seperti di pendanaan kampanye, serta isu perjalanan dinas dan makan malam anggota parlemen yang dibiayai pihak swasta. Lantas apa yang membuat Denmark berhasil memeroleh skor CPI yang tinggi? Sebagaimana dilansir TI, di Denmark, ada upaya kuat dari pemerintah yang bersistem parlementer ini untuk meningkatkan tranparansi. Hal ini terbukti saat 2009 parlemen mengenalkan skema keterbukaan (open government) yang bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota parlemen. Pemerintah berkomitmen memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan antikorupsi, partisipasi warga, serta dialog dengan civil society. Di bidang perekonomian, negara dengan capaian GDP US$309 miliar pada 2010 ini mengenalkan sistem pasar tenaga kerja "flexicurity", yang merupakan kombinasi dari flexibility (fleksibilitas) dan security (keamanan). Sistem ini membuat Denmark berhasil mengamankan pertumbuhan ekonomi berimbang dengan daya serap tenaga kerja, sehingga dalam janga panjang mampu mengamankan kesejahteraan warganya. Flexicurity kemudian didukung dengan sistem perlindungan kesehatan universal dalam bentuk layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Keseluruhan system tersebut kemudian membuat keseimbangan sosial, kesejahteraan sosial dan kesetaraan antarwarganegara terjadi, sehingga menekan angka korupsi.



2. Selandia Baru (New Zealand)

Selandia Baru

Selandia Baru menduduki peringkat kedua di bawah Denmark dengan skor CPI 91, persis sama dengan perolehan skor CPI pada 2013 lalu. Uniknya, Selandia Baru tak pernah memiliki lembaga tunggal pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, atau Komisi Independen Pemberantasan Korupsi (ICAC) Hongkong. Kuncinya ternyata di pendidikan moral. Di Selandia Baru, pendidikan moral memang mendapat perhatian penuh. Mereka percaya hanya ketika anak tumbuh dengan sebuah penghargaan prinsip-prinsip ethik, akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Anak-anak dididik untuk memiliki karakter yang baik, dan berperilaku bersih. Mereka sudah terbiasa untuk jujur, dan tidak akan mau mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Negara berpenduduk total 4 juta jiwa dengan luas 268,680 km2 ini memang telah lama dikenal dengan budaya jujur masyarakat termasuk pejabatnya. Salah satu contohnya, Menteri Pendidikan di era Perdana Menteri John Key pada 2010 bernama Phil Heatley mengundurkan diri dari jabatannya karena skandal membeli dua botol anggur yang uangnya ditagih kepada kartu kredit milik pemerintah. Dua botol anggur itu tak lebih dari 1.000 dolar Selandia Baru (sekitar Rp 6,5 juta). Dalam pengakuannya, Menteri Heatley keliru telah mengira dua botol yang dia beli di konferensi Partai Nasional, sebagai makanan untuk dia serta istrinya.



3. Finlandia

Finlandia

Posisi ketiga dengan skor CPI 89 ditempati Finlandia, negara yang sempat popular dengan industri telekomunikasi melalui perusahaan telekomunikasi berlabel Nokia. Namun demikian, meski memeroleh skor CPI yang cukup tinggi, Finlandia tak serta merta bebas dari praktik korupsi. Uniknya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di sana tak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada dipidananya para pelaku tindak pidana korupsi. Kasus-kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat, merendahkan prinsip-prinsip kesamaan hak, membuat keputusan dengan pertimbangan yang tidak tepat, atau bersikap diskriminatif, juga dikategorikan sebagai tindak korupsi. Sebagai contoh, Perdana Menteri Anneli Jäätteenmäki pada terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada Juni 2003 karena berbohong menyangkut kebocoran informasi politik ketika dia berkampaye. Jaatteenmaki dituduh telah meminta informasi soal pembicaraan antara saingan politiknya, mantan PM Paavo Liponnen dan Presiden Amerika Serikat ketika itu, George Bush, mengenai isu-isu Irak dan lainnya. Di Finlandia, nilai-nilai kejujuran yang tertanam, seakan-akan menutupi ketidaklengkapan perangkat sistem pengendalian korupsi di sana. Integritas yang tinggi, antara lain dicerminkan dari budaya malu, akhirnya menjadi kata kunci untuk mendukung Finlandia sebagai negara yang bebas daripraktik korupsi.



4. Swedia

Swedia

Swedia menduduki posisi keempat dengan perolehan skor CPI 87. Pencapaian Swedia tersebut tentu saja merupakan sebuah hal yang patut diapresiasi, mengingat pada abad ke-19 Swedia pernah menyandang predikat sebagai salah satu negara termiskin di Eropa karena konsumsi alkoholnya yang tinggi. Saat itu, korupsi di Swedia juga tercatat merajalela. Pada 2004, warga Swedia diijinkan untuk membayar pajak melalui SM. Praktik penerapan akses masyarakat yang luas terhadap dokumen-dokumen resmi adalah salah satu yang tertua yang didirikan di dunia. Di Swedia, pendidikan diberikan secara gratis kepada rakyatnya. Selain pendidikan, pemerintah juga menanggung fasilitas kesehatan bersubsidi, transportasi publik, dan pensiun dasar. Swedia sangat terkenal dengan kebijakan hak asasi manusia dan kebebasan informasi. Pada saat yang sama, namun, ajaibnya, pada saat yang sama mereka justru berada pada lima besar negara paling bersih dalam Indeks Persepsi Korupsi.



5. Norwegia

Norwegia

Norwegia menduduki posisi kelima negara paling bersih dari praktik korupsi dengan perolehan CPI 8,6. Bersama tiga negara skandinavia lainnya, yakni Denmark, Finlandia dan Swedia, Norwegia konsisten menduduki lima besar posisi teratas negara-negara yang bersih dari praktik korupsi. Faktor yang dinilai paling krusial dalam mempengaruhi pencapaian tersebut yakni keterbukaan pemerintahan. Namun demikian, negara-negara tersebut masih menghadapi tantangan misalnya undang-undang perlindungan bagi pelapor, resiko korupsi dalam pengadaan publik, regulasi politik (partai) keuangan yang efektif dll.



Nah, bagaimana dengan Indonesia?