Anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan jalur rel kereta api di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara.

Hal ini, ia ungkapkan menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol dan ground breaking pembangunan jalan layang kereta api dan pemantauan pembangunan reaktivasi jalur kereta api Trans Sumatera, Medan-Aceh, di Stasiun Kereta Api Binjai, Rabu (2/3).

Dibanding jalan tol, peningkatan infrastruktur kereta api, menurut Sutrisno, lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, jalur kereta api di Sumut saat ini masih minim, jika dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Ia mengatakan, akan sangat bermanfaat jika diadakan rel ganda seperti yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Banda Aceh-Bandar Lampung.

"Tentu kami apresiasi langkah pemerintah pusat yang memperbaiki infrastruktur di Sumut. Berarti pemerintah pusat sadar bahwa transportasi di sini kurang. Transportasi yang dimaksud terutama kereta api. Saat ini yang ada cuma rel tunggal," ujarnya.

Pembangunan jalur kereta api, lanjut Sutrisno, juga diperlukan di jalur lintas pantai barat Sumatera. Dari Pematangsiantar menuju Danau Toba, dilanjutkan ke Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dari Sipirok atau Sibolga.

"Jadi jangan hanya lintas Sumatera saja. Jangan hanya jalur pantai timur saja. Kami harapkan juga jalur pantai barat juga disediakan jalur kereta api.Sehingga itu juga bisa mengangkut hasil-hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan murah," katanya.

Sedangkan untuk jalur dalam kota, Sutrisno menyarankan, agar jalur-jalur peninggalan Belanda diaktifkan kembali.

"Pembangunan rel kereta api ini harus didukung terus. Karena yang namanya transportasi umum yang paling baik itu, ya kereta api. Gak ada macetnya. Kalau jalan tol paling satu-dua tahun pertama aja, setelah itu macet juga," ujarnya.

Untuk jalan tol, menurut Sutrisno, dapat lebih cepat dibangun karena mayoritas lahan yang digunakan merupakan milik BUMN. Yang terpenting untuk pembangunan jalan tol, katanya, adalah partisipasi pemerintah daerah. Ketika terbentur persoalan lahan dengan masyarakat, pemerintah daerah harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat.

"Jadi jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat. Masa, misalnya untuk komunikasi dengan masyarakat Serdangbedagai harus pemerintah pusat lagi. Kan gak mungkin. Harusnya kepala daerahnya yang mengkomunikasikan. Ajak kepala dinasnya, ajak DPRD. DPRD bisa membantu mengomunikasikan dengan masyarakat, itu untuk kepentingan bersama," katanya.

Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, bersamaan dengan langkah dan dorongan percepatan pembangunan proyek tersebut, perlu juga diantisipasi kemungkinan terjadinya perilaku curang.

Misalnya oknum aparatur pemerintah yang memanipulasi anggaran pembebasan lahan.

"Yang ditakutkan dari proyek ini adalah, ketika berurusan dengan pembebasan lahan. Di situ bermain kepentingan bisnis. Itu harus diantisipasi. Jangan karena atas kepentingan masyarakat, jadi dieksploitasinya masyarakat. Contoh, dana yang dianggarkan untuk satu warga 1.000, tapi yang diberikan cuma 500. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kepada aparatur pemerintah daerah atau siapapun, jangan ada yang mengambil kesempatan dalam proyek ini. Jangan pikirkan manfaat jangka pendek. Pikirkan manfaat jangka panjangnya. Karena, kalau infrastruktur bagus, investor akan datang ke sini. Kalau investor sudah datang, uang masuk kepala daerah kan, juga jadi banyak," katanya.

Menurut Sutrisno, kendala yang paling berarti adalah soal pembebasan lahan. Untuk itu, katanya, dibutuhkan koordinasi yang intensif antara Kementian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubunan, dengan pemerintah daerah.

"Jadi pemerintah daerah itu kerjanya jangan hanya mendampingi presiden kalau datang, mendampingi gubernur kalau datang. Harus ada langkah konkret juga. Kalau ada persoalan, undang bupatinya, apa persoalannya, selesaikan," katanya.

Dan bila proyek tersebut nantinya selesai, Sutrisno mewanti-wanti agar pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatannya.