intelijen – Stand up komedian Ernest Prakasa turut mengkritisi “skenario” pelarangan ojek online oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang belakangan dibatalkan karena intervensi Presiden Joko Widodo.
“Drama Gojek ini gak lucu banget. Pak Jokowi jangan sering-seringlah bikin publicity stunt kayak gini, gak asik,” kritik Ernest melalui akun Twitter @ernestprakasa.
Artis yang juga sutradara ini dikenal sebagai pendukung loyal Joko Widodo. Ernest sempat melakukan tindakan kontroversial, yakni mengunggah foto diri yang menginjak poster tokoh PKS Anis Matta.
Sebelumnya, Menhub Ignasius Jonan mencabut larangan beroperasinya ojek online, termasuk Go-Jek, Grabbike dan lainnya. Jonan menegaskan, Kemenhub untuk sementara mempersilakan Go-Jek dan lainnya beroperasi.
“Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” kata Jonan di Jakarta (18/12).
Jonan membatalkan larangan itu setelah Presiden Jokowi meminta peraturan pelarangan ojek online itu dicabut. Pasca pembatalan itu di media sosial banyak yang mengucapkan terima kasih kepada mantan Wali Kota Solo itu.
Menanggapi manuver Jonan, pengamat politik Muslim Arbi menilai, langkah Jonan itu bagian dari skenario mendongkrak popularitas Jokowi. “Peristiwa ojek online yang dilarang Menteri Jonan dan dibatalkan Jokowi, hanya skenario saja untuk menaikkan popularitas Jokowi,” kata Muslim Arbi kepada intelijen (18/12).
Hidup di pemerintahan jaman sekarang adalah hidup sebagai rakyat yang direndahkan. Dianggap bodoh. Dengan bermodalkan dukungan media, berbagai isu2 dimainkan untuk mengalihkan fokus dari hal-hal yang esensial.
Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan "masalah" yang silih berganti. Dengan menebak isu2 mana yang merupakan permainan, bisakah kita tahu isu2 apa yg memang penting ?
drama helikopter : Jokowi Tolak Pembelian Helikopter
Spoiler for Jokowi Tolak Pembelian Helikopter:
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Jokowi memutuskan menolak usulan pembelian helikopter. Pertimbangannya, helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan dan harga yang terlalu tinggi dengan kondisi keuangan saat ini.
Sebelumnya, rencana pembelian tiga helikopter untuk Very Very Important Person (VVIP) yang di antaranya akan digunakan oleh Presiden merupakan usulan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna.
Usulan tersebut telah tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019. Alasan pembelian heli ini antara lain karena Helikopter Super Puma yang biasa digunakan oleh Presiden dalam kunjungan kerja sudah berumur 25 tahun.
“Karena ini untuk VVIP, bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga tamu-tamu negara, maka TNI AU mengusulkan adanya peremajaan karena sudah 25 tahun,” kata Pramono Anung akhir November lalu.
Sementara KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, rencana pembelian helikopter AW 101 yang canggih dan modern itu murni merupakan hasil kajian dari Skuadron Udara VVIP, yang kemudian, dikaji di Mabes TNI.
KSAU menegaskan pembelian helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara dan tamu negara itu lebih mengutamakan safety (keamanan) dan kenyamanannya.
“Kalau tidak safety, dan nanti terjadi apa-apa, maka saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta agar helikopternya safety,” tutur KSAU.
