Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang saat ini mulai menguat sekitar Rp. 13.583/Dollar AS pada 11 November 2015, tidak terlepas dari berhasilnya kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diterima oleh pasar. Penguatan ini juga membuktikan bahwa pemerintah Jokowi ini tidak tinggal diam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah Jokowi dari waktu ke waktu memperbaiki ekonomi yang sempat terpuruk, dimana banyaknya buruh yang di PHK imbas dari naiknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, sektor perekonomian yang lesu, sampai kepada isu pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat karena menaikkan BBM di kala ekonomi masyarakat yang kurang sehat. Untuk membangkitkan ekonomi atau pemulihan ekonomi ini, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan yang tujuannya antara lain mempermudah masyarakat dalam peningkatan kegiatan ekonominya. Di dalam pemulihan ekonomi dan juga menjaga kedaulatan mata uang Rupiah, antara lain dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi di dalam negeri. Sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatakan NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di wilayah terdepan Indonesia. Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI dan larangan menolak Rupiah sebagai alat pembayaran. Sanksi bagi orang yang tidak menggunakan rupiah dan menolak Rupiah untuk pembayaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Tujuan nilai tukar rupiah selain sebagai kedaulatan mata uang rupiah untuk seluruh pembayaran transaksi agar berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk menjaga kedaulatan nilai tukar rupiah. Kondisi nilai tukar Rupiah dalam keadaan baik, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya. Untuk berjalannya pembangunan sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah maka masyarakat harus mendukung program-program pemerintah karena program tersebut pastinya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung pembangunan maka perputaran nilai tukar rupiah dapat berlangsung dimasyarakat, dapat dibelanjakan pada proyek-proyek pemerintah misalnya proyek pembangunan infrakstruktur, jembatan, jalan, bendungan, bangunan, dan lain-lainnya, baik di daerah maupun pusat. Dengan demikian perputaran rupiah akan terjadi di masyarakat dan akan ada perputaran perekonomian untuk masyarakat sehingga dapat menambah penghasilannya.

Untuk memperbaiki ekonomi pada masyakarat juga dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi pengembangan industri kreatif. Upaya membangkitkan minat, semangat, karya cipta dan kreativitas pelaku usaha mewujudkan sumber daya cipta menjadi hasil kreatifitas yang bernilai ekonomis di dalam mendukung perekonomian bangsa. Industri kreatif ada juga yang berakar dari budaya lokal seperti halnya batik yang berasal dari suatu daerah yang mejadikan ciri khas dari daerah tersebut seperti batik Bengkulu, batik pekalongan, Batik Betawi dan lain sebagainya. Industri kreatif tersebut mampu bersaing di pasar internasional, dan dapat membuka lapangan pekerajaan dan mengurangi pengangguran. Optimalisasi industri kreatif sudah menjadi suatu keharusan, sehingga dapat berkontribusi dalam ketahanan ekonomi nasional. Salah satu caranya adalah meningkatkan produktivitas komoditas unggulan di Indonesia seperti fesyen, kerajinan, dan musik, dan mengembangkan sub-sektor lainnya yang potensial. Dengan adanya industri kreatif yang maju diharapkan masyarakat Indonesia akan cinta kepada produk-produk nasional atau cinta kepada produk Indonesia, karena akan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia itu sendiri . Berbeda apabila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang-barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen barang di luar negeri. Perputaran uang akan mengalir ke luar tanpa ada manfaat ekonomi ke dalam.

Pemulihan ekonomi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi pembayaran dari sektor pajak. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah harus dapat mengoptimalisasi pembayaran pajak baik yang ada di pusat maupun didaerah. Masyarakat juga harus menjadi pembayar pajak yang taat, karena manfaat pembayaran pajak tersebut nantinya juga kembali akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya yang didistribusikan dalam anggaran APBN maupun APBD. Dengan demikian sinergitas pengusaha, pekerja, dan pemerintah, serta dukungan masyarakat adalah hal terpenting agar negara Indonesia dapat segera memulihkan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat