TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersoalkan penyelenggaraan sidang pengadilan HAM rakyat di Den Haag. Belanda, kata dia, tidak berhak mengadili Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM.

"Kalau ada pengadilan HAM, kami justru adili Belanda, bertindak kejam di Indonesia. Dia bayar juga," ujar Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Selasa, 10 November 2015. "Jadi, jangan mengadili Indonesia, kita adili Belanda juga kalau mereka macam-macam."

Kalla menjelaskan, terlepas ada pengadilan HAM atau tidak, pemerintah dirugikan oleh peristiwa pada 1965 itu. "Justru orang pemerintah terbunuh, jenderal itu terbunuh, kan? Masak pemerintah minta maaf karena para jenderal terbunuh," tuturnya.

Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Pengadilan ini secara khusus ditujukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Soeharto.

http://nasional.tempo.co/read/news/2...-adili-belanda

Baru JK & Ryamizard yang bersuara

Joko persis emaknya Mega senengnya diem2 aja

JK: Persidangan di Den Haag bukan pengadilan beneran

“Kalau pengadilan beneran bisa bertahun-tahun”

JAKARTA, Indonesia – Dimintai pendapat mengenai berlangsungnya Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag terkait dengan Peristiwa 1965, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dia tidak perlu menanggapi.

“Itu kan persidangan, bukan pengadilan beneran,” kata Kalla, Rabu, 11 November. “Kalau pengadilan beneran bisa bertahun-tahun.”

Kalla merasa bahwa masyarakat internasional harus berlaku adil. Bila mereka ingin mengusut serius dugaan genosida di Indonesia pada 1965, maka mereka juga dinilai perlu mengusut kejahatan lain yang dilakukan negara-negara barat dalam peperangan abad ke-20.

"Boleh, kalau barat mau begitu. Kita juga adili di sini. Lebih banyak mereka (warga) terbunuh secara (perang) begitu," kata Kalla.

Dengan logika yang sama, ketika membahas mengenai kesaksian warga Indonesia di pengadilan tersebut, Kalla mengatakan pemerintah Indonesia juga bisa memberikan kesaksian atas tewasnya korban akibat penjajahan negara asing di Indonesia.

Dia kembali mengulang pernyataan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf terkait kejadian tersebut.

"Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa Pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?" kata Kalla.

Pengadilan Rakyat Internasional yang sedang digelar ini mengungkapkan dugaan adanya pembunuhan massal, penculikan dan penganiayaan dalam skala besar

http://www.rappler.com/indonesia/112...adilan-beneran