Survei persepsi korupsi TII 2015, Kota Bandung paling rendah



Merdeka.com - Transparency International Indonesia meluncurkan Laporan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini selain merupakan kelanjutan dari survei sejenis pada 2010, juga merupakan alat untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dijalankan pemerintah.

Tahun ini, Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan di 11 (sebelas) kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta.

Survey dilakukan serentak di 11 (sebelas) kota di Indonesia pada 20 Mei-17 Juni 2015 kepada 1,100 pengusaha. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling yang bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pengambilan data dilakukan oleh enumerator melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuesioner survei. Kemudian enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal online.

Dari survei tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48.

"Efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik dinilai responden memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan potensi korupsi. Tidak kalah penting, penurunan potensi korupsi juga disumbangkan oleh perbaikan persepsi terhadap sektor terdampak korupsi, penurunan prevalensi korupsi, dan penurunan motivasi korupsi," ucap Wahyudi Thohary, Peneliti IPK 2015 Transparency International Indonesia seperti dikutip dari situs TII, Rabu (16/9).

Dari hasil survei didapati bahwa responden menilai adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Responden masih menilai kepolisian, legislatif, dan peradilan sebagai sektor publik yang paling terdampak oleh korupsi.

Temuan lainnya adalah sektor lapangan usaha yang memiliki prevalensi suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan.

Sementara itu, sektor yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran. Sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap sebesar 9,1%; jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7,4%; dan Migas dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar 3,5%; perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3,3%; dan kehutanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3,2%.

Terdapat bukti secara empirik bahwa persepsi korupsi di daerah memiliki hubungan erat dengan penurunan daya saing dan penurunan kemudahan di daerah berusaha.

Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing dan kemudahan berusaha yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula.

Korupsi dinilai terjadi secara sistemik, sehingga perlu pemerintah kota perlu menggunakan pendekatan sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. Pemetaan sistem integritas lokal perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan kondisi seperti ini Transparency International Indonesia akan terus dan memperkuat gerakan anti korupsi berbasis masyarakat dengan mengembangkan gerakan sosial antikorupsi yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat," ucap Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo.

Sumur