Jakarta -Program 1 juta rumah yang dirancang oleh pemerintah sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga September 2015, realisasi pembangunannya sudah mencapai angka 493.552 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
‎
"Total pembangunan rumah untuk masyarakat berdasarkan data per 15 September 2015 ini sudah mencapai angka 493.552 unit rumah," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam siaran pers, Kamis (24/9/2015).

Realisasi ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR sangat serius mendorong pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat. Hingga akhir tahun setidaknya dari target pembangunan sejuta rumah, bisa terbangun lebih dari 50%.

"Kami optimis realisasi pembangunan sejuta rumah bisa lebih dari 50% karena baik pemerintah, pengembang maupun masyarakat masih terus melakukan pembangunan rumah. Apalagi kebutuhan rumah atau backlog perumahan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jadi program ini perlu didukung oleh semua pihak," terangnya.

Lebih lanjut, Syarif menambahkan, pada program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden bulan April lalu, target pembangunan rumah dibagi menjadi dua. Pertama adalah pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit dan rumah untuk non MBR 396.484 unit rumah.

Sedangkan berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini, imbuhnya, angka pembangunan rumah untuk MBR sudah mencapai 357.906 unit dan rumah non MBR 135.646 unit rumah.

Rumah untuk MBR tersebut berasal dari realisasi KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 83.240 unit, proses pembangunan KPR 254.712 unit, rumah susun 11.152 unit, rumah tapak 6.240 unit dan pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta 2.562 unit. Untuk pembangunan rumah non MBR yakni 131.995 unit rumah komersial dan sisanya 3.651 unit oleh masyarakat sendiri.

"Kenaikan angka pembangunan rumah dari bulan Agustus hingga September ini cukup signifikan yakni sekitar 20.000 unit rumah lebih. Semoga hingga akhir tahun target khusus untuk pembangunan rumah MBR bisa terealisasi seluruhnya," ujarnya.

Sebagai informasi, pada bulan Agustus lalu Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengklaim sedikitnya telah terbangun sebanyak 472.495 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR dalam Program Sejuta Rumah.

Kementerian PUPR menyatakan tetap optimis pembangunan Sejuta Rumah bisa tercapai sehingga dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia secara signifikan yang saat ini diperkirakan mencapai angka 13,5 juta unit lebih.
Bukan Berita Panasbung

Berikut rincian hunian tahap pertama yang akan dibangun Kementerian PUPR dalam rangka mencapai target pembangunan 1 juta rumah di 2015 berdasarkan provinsi lokasi pembangunannya.

Aceh dibangun 5.954 rumah tapak
Sumatera Utara dibangun 16.305 rumah tapak dan 1.832 rumah susun sederhana milik.
Sumatera Barat dibangun 3.332 rumah tapak
Riau dibangun 6.523 rumah tapat
Kepulauan Riau dibangun 7.721 rumah tapak
Lampung dibangun 9.032 rumah tapak
Sumatera Selatan dibangun 7.926 rumah tapak dan 2.000 rumah susun sederhana milik
Jambi dibangun 4.344 rumah tapak
Bengkulu dibangun 5.436 rumah tapak
Bangka Belitung dibangun 7.530 rumah tapak
Banten dibangun 14.625 rumah tapak
DI Yogyakarta dibangun 977 rumah tapak
DKI Jakarta dibangun 50 rumah tapak dan 15.903 rumah susun sederhana milik
Jawa Barat dibangun 74.263 rumah tapak dan 3.743 rumah susun sederhana milik
Jawa Tengah dibangun 11.720 rumah tapak, 350 rumah susun sederhana milik dan 184 rumah susun sederhana sewa
Jawa Timur dibangun 26.717 rumah tapak dan 1.200 rumah susun sederhana milik
Kalimantan Barat dibangun 15.893 rumah tapak
Kalimantan Selatan dibangun 8.492 rumah tapak
Kalimantan Utara dibangun 320 rumah tapak
Kalimantan Tengah dibangun 975 rumah tapak
Kalimantan Timur dibangun 5.832 rumah tapak
Bali tidak ada pembangunan tahap awal
Nusa Tenggara Barat dibangun 6.159 rumah tapak
Nusa Tenggara Timur dibangun 6.798 rumah tapak
Sulawesi Barat dibangun 812 rumah tapak
Sulawesi Utara dibangun 7.912 rumah tapak
Sulawesi Tenggara dibangun 3.617 rumah tapak
Sulawesi Tengah dibangun 11.265 rumah tapak
Sulawesi Selatan dibangun 7.536 rumah tapak, 643 rumah susun sederhana milik dan 104 rumah susun sederhana sewa
Gorontalo dibangun 4.317 rumah tapak
Maluku dibangun 3.324 rumah tapak
Maluku Utara dibangun 1.300 rumah tapak
Papua dibangun 15.550 rumah tapak
Papu Barat dibangun 3.200 rumah tapak
detik

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terealisasi sebanyak 49 persen atau sebanyak 493.552 unit.

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah mencapai 357.906 unit atau 59,3 persen dari target sebesar 603.516 unit.

"Sedangkan pembangunan rumah non-MBR telah mencapai 135.646 atau 34,2 persen dari 396.484 unit target pembangunan," ujar Basuki, di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Ternyata, kata Basuki, dari data Bank Indonesia (BI) diketahui rumah menengah ke atas pasarnya menurun. Tapi, yang menengah ke bawah itu naik dan membesar.

"Rumah MBR yang belum terbangun masih tersisa 252.695 unit, realisasi KRP-FLPP 83.240 unit," ucapnya.

Sedangkan proses pembangunan KPR 254.712 unit, rumah susun (rusun) 11.152 unit, rumah tapak 6.240 unit, dan pembangunan pemerintah daerah (pemda) 2.562 unit.

"Pemerintah dalm proses 80.628 unit, pengembang 172.067 unit, dan rumah non MBR sekira 396 ribu unit," ungkapnya.

(wdi)
Okezone

Jakarta: Pemerintah menegaskan tak hanya concern dalam mengembangkan pembangunan properti mewah, namun Pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015). Bambang mengatakan Pemerintah Jokowi menargetkan membangun satu juta rumah dalam tempo lima tahun kepemimpinannya.

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian Keuangan mengaku siap menghibahkan lahan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu seluas 381 hektare (ha) yang bisa nantinya bisa dibangun rumah-rumah murah.

"Jadi intinya jangan khawatir lagi soal lahan. Kita siapkan lahannya asal ada yang bangun rusunawanya bisa rusunawa, bisa Perumnas, bisa BUMN lain, bisa Pemda, bisa juga Kementerian PU-PR. Yang penting bisa jadi rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Bambang.

Lahan tersebut, lanjut Bambang utamanya disiapkan menggunakan aset milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kini sudah tutup, dan kini asetnya dikelola negara. Menurut dia lahan tersebut akan disiapakan di beberapa kota besar di Indonesia.

Seperti di Jakarta ada dua bidang dengan luas 11 Ha, Bogor 79 Ha, Tangerang 90 Ha, Bekasi 20 Ha, Jombang 18 Ha, Lampung 75 Ha, Palembang 30 Ha, Padang 13 Ha, Batam 6 Ha, Deli Serdang 36 Ha.

"Mungkin tidak semuanya bisa jadi rusunawa karena ada daerah misalkan yang belum perlu rumah ke atas, kan bisa landed house. Tapi intinya kita mau dukung program sejuta rumah cepat berjalan," pungkasnya.

SAW
Metro

Jakarta, HanTer - Pemerintah mulai menggenjot program satu juta rumah. Presiden Joko Widodo bahkan telah meresmikan pionir program tersebut di sembilan provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Dari program ini, pemerintah menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Program tersebut ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti nelayan dan buruh.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengatakan para pembeli rumah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah gaji calon pembeli maksimal Rp 4 juta per bulan.

"Syaratnya yang pertama itu untuk pengajuan untuk rumah tapak adalah penghasilan pembeli harus maksimum Rp 4 juta per bulan dan Rp 7 juta untuk rusunami," ujarnya akhir pekan lalu.

Selain itu, kata dia, calon pembeli harus mempunyai data yang menunjukkan belum memiliki tempat tinggal. Setelah itu, calon pembeli membuat surat pernyataan belum pernah mendapat subsidi rumah dari pemerintah atau swasta.

"Karena rumah murah ini hanya diperuntukkan untuk rumah pertama sehingga calon pembeli belum pernah mendapat subsidi perumahan," kata dia.

Syarat lainnya adalah calon pembeli harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna pendataan dalam mendapatkan rumah murah tersebut. Calon pembeli pun tidak boleh menyewakan atau mengalihkan kepemilikan dalam lima tahun. "Kalau disewakan akan dikembalikan ke pemerintah," pungkas dia.

Direktur KPR Bank Tabungan Negara (BTN), Mansyur N. Nasution mengatakan untuk mendapatkan rumah subsidi tidaklah rumit, bahkan prosesnya tergolong singkat. Calon pembeli hanya perlu menyiapkan beberapa syarat agar permohonan pembelian bisa diterima.

"Tinggal datang ke BTN saja, lalu nanti tunjukkan slip gaji, kemudian aplikasi dan wawancara prosesnya tiga hari, maksimal tujuh hari saja," ujarnya seperti dilansir merdeka beberapa waktu lalu lalu.

Harian terbit