Liputan6.com, Jakarta - Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang minus jadi sorotan masyarakat. Apalagi, sang gubernur yang kini sedang cuti tengah sibuk berkampanye sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hasil audit BPK sudah sangat bagus. Dalam laporan itu, banyak indikasi kerugian negara. Namun, BPK tidak rinci dan tegas menyebutkan hal itu.

"Bagus, tapi kurang terperinci. Kurang ketat. Yang dibacain juga bukan hal yang signfikan, kalau BPKP teges dulu, banyak sekali anggaran yang siluman, BPKP begitu kan, tidak ada pembahasan tiba-tiba muncul, itu baru temuan," kata pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).

BPK memang menyebut 86 temuan yang terindikasi adanya kerugian negara. Angkanya pun cukup besar, yakni Rp 1,54 triliun. Tapi, menurut Ahok BPK tidak merinci seperti yang dilakukan BPKP.

"BPK nggak ngomong itu. Lebih banyak ngomong Pak Jokowi gagal, gimana mau jadi presiden, APBD saja nggak beres. Saya nggak tahulah," lanjutnya.

Berbagai spekulasi kemudian muncul terkait predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya besarnya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Tapi, hal itu dibantah Ahok.

"Saya belum pernah dengar ada temuan gara-gara Silpa. Ini juga mark up temuan Silpa karena penghematan kan bisa masuk APBD perubahan," tandasnya. (Ans)Oraisoopoopo

Ngurusi daerah aja ga becus, pake sok ngurus negara lagi