RMOL. KPK terus mengembangkan kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Minggu dini hari kemarin, KPK menggeledah ruangan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho di Medan. Meski Gatot kader PKS, partai berlambang bulan sambit kembar ini berharap tak diseret-seret dalam kasus tersebut.

Penggeledahan ruangan Gatot dimulai tepat tengah malam dan baru selesai 3 jam kemudian. Saat ada penggeledahan, Gubernur menurut informasi sedang berada di Jakarta.

Selain ruangan gubernur, ruangan yang ikut digeledah adalah Kabiro Keuangan Pemrov Sumut Ahmad Fuad Lubist. Hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen dan barang yang dimasukkan dalam 3 koper.

Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, penggeledahan ini antara lain untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus suap hakim PTUN Medan.

Kenapa ruangan Gatot yang digeledah? Menurut Priharsa, ada jejak-jejak tersangka di tempat tersebut. Meski begitu, dia enggan menjawab apakah ada keterlibatan Gatot dalam kasus tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja, ada kemungkinan gubernur yang diusung PKS itu terlibat. "Kecil kemungkinan tidak terlibat. Sejauh mana keterlibatannya? Sedang didalami penyidik," kata Adnan, kemarin.

Adnan mengungkapkan, penyidik menyita beberapa dokumen terkait kasus yang sedang diperkarakan di PTUN Kota Medan. "Tetapi belum bisa kami sampaikan," ujarnya.

Menangapi penggeledahan itu, PKS ogah diseret-diseret. "Kalau soal kader, bisa ditanyakan ke Sekjen," kata Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, kemarin.

Sementara politis PKS Nasir Djamil heran dengan penggeledahan tersebut. Dia mengaku belum mengetahui relevansi penggeledahan itu dengan kasus suap jakim PTUN Medan. Meski begitu, PKS menunggu proses hukum yang sedang dijalankan KPK. "Kita tunggu saja ending-nya bagaimana," kata Nasir, kemarin.

Nasir berharap KPK bekerja profesional dan tidak mempolitisasi kasus itu. Dia mempersilakan KPK bekerja untuk mengungkap kasus itu hingga diketahui secara jelas duduk perkaranya. "Kepada kader-kader PKS diharapkan tetap tenang sebab kalau Gubernur Gatot Pujo Nugroho tak terlibat secara institusi dan personal, maka hukum pun tidak boleh dipaksa agar Gatot terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah dinas Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. Dari rumah itu, KPK menyita uang 700 dolar AS. Penyidik sedianya juga menggeledah rumah dinas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, namun tidak ada orang di rumah tersebut sehingga penggeledahan ditunda.

KPK diketahui tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak lain dalam perkara suap yang berawal dari gugatan Pemprov Sumut itu ke PTUN Medan. Gugatan itu dilayangkan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad Lubis yang notabene adalah anak buah Gatot.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Tripeni dan Syamsir, tersangka lain, yakni hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting dan pengacara M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry. KPK telah menyita 15 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura dari ruang kerja Tripeni.

Menurut KPK, transaksi telah dilakukan lebih dari sekali. Penyuapan itu diduga terkait kasus sengketa antara pemohon mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut Fuad Lubis dan termohon Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dalam putusannya, Selasa, majelis hakim PTUN yang dipimpin Tripeni dengan anggota Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting menyatakan, ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan Kejaksaan Tinggi Sumut pada 31 Maret 2015 soal permintaan keterangan terhadap Fuad Lubis.

Gerry diduga memberikan uang suap kepada tiga hakim PTUN Medan tersebut. Sebelum terjadi penyerahan uang suap, tim KPK sudah siap di dalam gedung PTUN Medan sejak Kamis pagi. Mereka melihat Gerry masuk ke ruangan Tripeni.

Setelah Gerry keluar dari ruangan Ketua PTUN Medan itulah tim KPK langsung mengamankan yang bersangkutan. Diduga pengacara yang menyuap hakim PTUN Medan ini berkomitmen memberikan uang suap hingga 30 ribu dolar AS. ***

SUMBER

ini pasti konspirasi mimin, momod, wahyudi, remason dan obat cacing yang ga suka sama PKS