TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menganggap sikap beberapa fraksi yang memilih tidak menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berdampak buruk kepada kewibawaan dewan.

Padahal sebelumnya dalam rapat paripurna panitia angket menyatakan bahwa gubernur yang akrab disapa Ahok melakukan pelanggaran Undang-undang terkait RAPBD 2015 dan etika.

"Kalau tidak ada way out, conclusion, atau HMP mau ditaruh dimana muka dan kewibawaan DPRD," ucap Sanusi saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2015).

Dikatakannya, Fraksi PDI Perjuangan menjadi penentu untuk menggulirkan HMP. Hal tersebut dikarenakan Fraksi partai berlambang banteng moncong putih tersebut memiliki anggota terbanyak dari 106 anggota DPRD DKI.

Sehingga bila PDI Perjuangan mundur dari hasil temuan panitia angket maka untuk melajutkan ke HMP akan tersendat karena jumlah kuorum tidak tercapai.

Harusnya hasil temuan panitia angket diteruskan dengan memberikan ruang untuk diambil sebuah sikap DPRD yang akan diambil atas pelanggaran yang dilakukan Ahok.

"Apakah Gubernur diminta untuk meminta maaf atau apa, kalaupun minta maaf harus ada ruangnya," ujar Sanusi.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI terus mendorong agar HMP bisa digulirkan supaya jelas ujung dari kerja panitia angket.

"Harusnya pimpinan dewan punya inisiatif, ini keputusan angket jangan digantung terus. Kalau digantung, yang rugi itu adalah kewibawaan DPRD," ucapnya.

Sumber

Mantap emang pak ahok, dprd dibuat termehek2

buat sanusi taruh di p4ntat aje pak