Menteri di bidang ekonomi, hukum dan politik tak bekerja dengan baik

VIVA.co.id - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Jokowi bukan tanpa konsekusensi. Menurutnya, ada konsekuensi logis karena mereka mengklaim sebagai kabinet profesional yaitu evaluasi dan juga reshuffle atau perombakan.

"Jokowi berjanji akan mengevalausi kinerja para menteri ini dan itu. Tidak menunggu satu tahun, evaluasi dilakukan minimal tri wulan. Ini sudah tri wulan kedua," kata Siti dalam perbincangannya dengan tvOne, Sabtu 9 Mei 2015.

Jika harus melakukan reshuffe kabinet, Siti menyebut menteri bidang ekonomi, hukum dan politiklah yang perlu dirombak. Sebab, selama tujuh bulan pertama, kinerja mereka buruk.

"Hukum tidak pasti, program ekonomi terganggu, tidak mencapai substansial berkaitan dengan harga-harga pokok yang naik. Ada apa, apa yang salah? Mau mensejahterakan masyarakat kok masyarakat makin menjerit?"ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 8 menteri yang layak untuk diganti karena tidak bisa merepresentasikan jargon Jokowi seperti revolusi mental, tol laut dan poros maritim. Mereka adalah Menkopolhukam Tedjo Edhie P, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek M Nasir dan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago.

Namun Jokowi baru-baru ini menyatakan belum berencana merombak kabinetnya. Alasannya, ia masih melakukan evaluasi.