Jakarta- Masalah komunikasi Presiden Joko Widodo dengan PDIP terutama sang ketua umum Megawati Soekarnoputri, menjadi sorotan setelah diketahui ada pesan yang tak utuh tersampaikan dari Jokowi. Hal itu dibenarkan PDIP dengan menyebut ada orang istana tak amanah sampaikan pesan.

Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari masalah komunikasi tersebut. Menurut Fadli, masalah itu muncul karena ada pemahamanan yang keliru dari PDIP yang selalu menganggap Jokowi sebagai petugas partai.

"‎Sebenarnya begini, istilah yang menjadi satu polemik yang berkepanjangan. Menurut saya istilah petugas partai salah. Ini kan masalah bahasa Indonesia saja, di mana seseorang memilih istilah petugas partai, artinya ada orang yang bertugas, ditugasi dan menugasi," kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut Fadli Zon, ketika Jokowi disebut sebagai petugas partai, maka siapa yang menugasi? Dan inilah masalahnya. Makanya istilah petugas partai yang ditujukan kepada presiden dianggap salah.

"Presiden itu kepala pemerintahan, kepala negara pemimpin rakyat. Saya kira tidak bisa dikatakan sebagai petugas partai," ujar wakil ketua DPR itu.

Fadli mengutip pendapat Jhon F Kennedy, harusnya loyalitas kepada partai itu berhenti, ketika loyalitas kepada negara dimulai. Hal itulah yang harusnya diyakini dan dipercayakan kepada Jokowi.

"‎Presiden ini diwakafkanlah untuk negara dan rakyat, jangan direcoki. Kalau dia jadi petugas, implikasinya banyak dan bahaya, nanti ada conflict of interest dalam penempatan jabatan," ucap politisi asal Jabar itu.