Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama tak gentar dipecat. Dia hakul yakin apa yang dibelanya adalah kebenaran.

"Saya lebih rela dipecat dari (jabatan) gubernur daripada Rp12,1 triliun masuk ke APBD oleh oknum-oknum," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/2/2015) siang.

Ahok menemukan anggaran siluman dalam draft APBD 2015. Angkanya tidak masuk akal pula. Salah satunya, menurut dia, pengadaan perangkat UPS dengan anggaran Rp6 miliar per sekolah.

Ada pula anggaran pemasangan CCTV untuk satu sekolah dasar sebesar Rp6 miliar. Kalau ditotal, anggaran fiktif itu angkanya mencapai Rp12,1 triliun.

Ahok meyakini hak angket yang digulirkan DPRD buah dari macetnya tender fiktif itu. APBD DKI sudah dikunci dengan sistem e-budgeting, tidak bisa ditambah atau dikurangi.

Bekas Bupati Belitung Timur, itu menambahkan, penyusunan anggaran tahun kemarin bisa dikotak-katik karena belum menerapkan sistem e-budgeting. Nah, setelah paripurna pengesahan APBD, anggota dewan selalu `menitipkan` anggaran untuk program-program pesanan kepada SKPD.

"Kalau 2015, saya ngotot kalau kamu (SKPD) nggak mau e-budgeting, saya pecat. Enggak mungkin lah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah enggak segila itu," Ahok sambil menunjukkan data siluman APBD 2014.


SUMBER