- Beranda
- Berita dan Politik
Ignasius Jonan Bebaskan Lion Air dari Sanksi Pembekuan Izin
...
TS
4ll5ll6
Ignasius Jonan Bebaskan Lion Air dari Sanksi Pembekuan Izin
CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membebaskan Lion Air Group dari sanksi pembekuan izin terbang kendati maskapai milik Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Rusdi Kirana itu telah membuat ratusan calon penumpang terlantar dan memicu kericuhan di Bandara Soekarno-Hatta.
"Pak Menteri (Perhubungan) bilang Kemenhub tidak bisa kasih sanksi pembekuan (terhadap Lion Air) karena ini pelayanan," ujar Suprasetyo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Jumat (20/2).
Seperti diketahui, puluhan pesawat maskapai berlogo kepala singa mengalami keterlambatan penerbangan sejak Rabu (18/2). Buruknya pelayanan Lion Air tersebut memicu emosi ratusan calon penumpang di terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Delay ini juga menelantarkan ratusan penumpang di sejumlah bandar udara, seperti di Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, dan Medan.
"Sanksinya dari masyarakat," lanjut Suprasetyo.
Suprasetyo mengakui Kemenhub memberikan perlakuan beda antara kasus delay Lion Air dengan kecelakaan AirAsia. Menurutnya, Lion Air lolos dari sanksi karena menyangkut pelayanan, sedangkan AirAsia kena sanksi pembekuan izin terbang karena menyangkut masalah keamanan
"Beda, ini masalah bisnis antara Lion dengan penumpang. Kalau AirAsia itu masalah keamanan," tuturnya.
Menurutnya, Kemenhub baru berani memberikan sanksi pembekuan izin kepada maskapai jika terjadi pelanggaran standar prosedur operasional (SOP) yang terkait dengan keselamatan dan kemanan penumpang.
Sementara itu terkait Lion Air, terkait pelayanan telah mengikuti ketentuan mengenai cadangan penerbangan. "Ada aturan bagaimana maskapai mengatur cadangan maskapai. Lion bilang ada cadangan enam (pesawat)," tuturnya.
Menyangkut masalah ganti rugi, Suprasetyo justru meminta publik untuk menekan maskapai agar menyiapkan dana tunai yang cukup jika sewaktu-waktu terjadi delay yang mengharuskan maskapai mengembalikan uang tiket.
"Nanti kamu sarankan maskapai sediakan cash flow yang cukup," tuturnya.
Sebagai informasi, Kemenhub membekukan sementara izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura selang beberapa hari setelah pesawat QZ8501 jatuh di perairan Selat Karimata. Regulator menilai ada pelanggaran izin terbang karena AirAsia tak semestinya terbang pada hari Minggu.
PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia milik pengusaha nasional Rusdi Kirana. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sekarang juga menjabat sebagai Anggota Watimpres untuk bidang ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara izin rute baru yang diajukan maskapai Lion Air. Keputusan tersebut diambil setelah mengetahui fakta bahwa selama 3 hari terjadinya keterlambatan sejumlah penerbangan Lion Air tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam menangani kondisi darurat (crisis time).
“Permohonan izin rute yang baru akan direview lagi sampai Lion Air bisa meyakinkan ada tata cara penanganan krisis yang lebih baik,” ujar Ignasius Jonan kepada CNN Indonesia, Jumat (20/2).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...embekuan-izin/
CEO lion air Ru*di k*rana
waketum PeKaBe ru*di kir*na.
PeKaBe ikut koalisi IH
presidenya dari kubu...........
Bos Lion Air Rusdi Kirana Jadi Wakil Ketua Umum PKB
Rute Penerbangan Politik Bos Lion Air: dari Waketum PKB hingga Wantimpres
Menhub Jonan mengatakan tidak ada sanksi khusus bagi Lion Air yang menelantarkan penumpangnya. Namun rupanya Kemenhub sudah memberikan sanksi pada maskapai berlogo singa itu.
"Sanksinya dalam bentuk teguran keras, dibuat secara tertulis oleh Dirjen Perhubungan Udara. Dikirim kemarin suratnya," kata staf khusus Kemenhub Hadi saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/2/2015).
Selain itu, Kemenhub juga membekukan izin rute baru Lion Air untuk sementara. Pembekuan ini dilakukan sampai Lion Air bisa menjelaskan dan memberikan solusi atas masalah delay penerbangan massif yang terjadi beberapa waktu lalu.
"(sanksi) Ditambah dengan kita membekukan izin rute," ucap Hadi.
Rencananya Kemenhub akan memanggil Lion Air pekan depan. Pemanggilan itu terkait dengan standar prosedur operasional (SOP) pada penumpang saat krisis dan pemeriksaan jumlah rute dengan pesawat dan kru yang dimiliki Lion Air.
"Kalau terbukti tidak sebanding antara jumlah rute dengan pesawat dan krunya, nanti kita akan lihat tindakannya seperti apa. Menurut Dirjen Perhubungan Udara mungkin bisa saja pengurangan rute," ucap Hadi.
Sebelumnya Jonan mengatakan tidak ada sanksi untuk Lion Air karena telah menelantarkan penumpang hingga puluhan jam. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77.
"Kasus lion itu adalah kasus menelantarkan penumpang yang sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan No 77 tentang service recovery namun tidak ada sanksinya bila lalai dijalankan," kata Jonan kepada detikcom, Sabtu (21/2/2015).
Jonan mengatakan setelah kejadian ini, Kemenhub akan membuat peraturan yang lebih ketat. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi maskapai yang lalai melayani penumpang.
Namun dalam pasal 26 ayat (1) Permenhub nomor 77 disebutkan bahwa Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dalam pasal 2 itu di poin E tertulis bentuk tanggung jawab tersebut termasuk soal Keterlambatan Angkutan Udara (delay), seperti yang dilakukan oleh Lion Air.
http://news.detik.com/read/2015/02/2...e-baru?9911012
suratnya dikasih TANDA SERU ga tuh
atau dikasih huruf CAPSLOCK
"Pak Menteri (Perhubungan) bilang Kemenhub tidak bisa kasih sanksi pembekuan (terhadap Lion Air) karena ini pelayanan," ujar Suprasetyo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Jumat (20/2).
Seperti diketahui, puluhan pesawat maskapai berlogo kepala singa mengalami keterlambatan penerbangan sejak Rabu (18/2). Buruknya pelayanan Lion Air tersebut memicu emosi ratusan calon penumpang di terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Delay ini juga menelantarkan ratusan penumpang di sejumlah bandar udara, seperti di Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, dan Medan.
"Sanksinya dari masyarakat," lanjut Suprasetyo.
Suprasetyo mengakui Kemenhub memberikan perlakuan beda antara kasus delay Lion Air dengan kecelakaan AirAsia. Menurutnya, Lion Air lolos dari sanksi karena menyangkut pelayanan, sedangkan AirAsia kena sanksi pembekuan izin terbang karena menyangkut masalah keamanan
"Beda, ini masalah bisnis antara Lion dengan penumpang. Kalau AirAsia itu masalah keamanan," tuturnya.
Menurutnya, Kemenhub baru berani memberikan sanksi pembekuan izin kepada maskapai jika terjadi pelanggaran standar prosedur operasional (SOP) yang terkait dengan keselamatan dan kemanan penumpang.
Sementara itu terkait Lion Air, terkait pelayanan telah mengikuti ketentuan mengenai cadangan penerbangan. "Ada aturan bagaimana maskapai mengatur cadangan maskapai. Lion bilang ada cadangan enam (pesawat)," tuturnya.
Menyangkut masalah ganti rugi, Suprasetyo justru meminta publik untuk menekan maskapai agar menyiapkan dana tunai yang cukup jika sewaktu-waktu terjadi delay yang mengharuskan maskapai mengembalikan uang tiket.
"Nanti kamu sarankan maskapai sediakan cash flow yang cukup," tuturnya.
Sebagai informasi, Kemenhub membekukan sementara izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura selang beberapa hari setelah pesawat QZ8501 jatuh di perairan Selat Karimata. Regulator menilai ada pelanggaran izin terbang karena AirAsia tak semestinya terbang pada hari Minggu.
PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia milik pengusaha nasional Rusdi Kirana. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sekarang juga menjabat sebagai Anggota Watimpres untuk bidang ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara izin rute baru yang diajukan maskapai Lion Air. Keputusan tersebut diambil setelah mengetahui fakta bahwa selama 3 hari terjadinya keterlambatan sejumlah penerbangan Lion Air tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam menangani kondisi darurat (crisis time).
“Permohonan izin rute yang baru akan direview lagi sampai Lion Air bisa meyakinkan ada tata cara penanganan krisis yang lebih baik,” ujar Ignasius Jonan kepada CNN Indonesia, Jumat (20/2).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...embekuan-izin/
CEO lion air Ru*di k*rana
waketum PeKaBe ru*di kir*na.
PeKaBe ikut koalisi IH
presidenya dari kubu...........
Bos Lion Air Rusdi Kirana Jadi Wakil Ketua Umum PKB
Rute Penerbangan Politik Bos Lion Air: dari Waketum PKB hingga Wantimpres
TAMBAHAN
Quote:
Kemenhub: Lion Air Diberi Sanksi Teguran Keras dan Pembekuan Izin Rute Baru
Menhub Jonan mengatakan tidak ada sanksi khusus bagi Lion Air yang menelantarkan penumpangnya. Namun rupanya Kemenhub sudah memberikan sanksi pada maskapai berlogo singa itu.
"Sanksinya dalam bentuk teguran keras, dibuat secara tertulis oleh Dirjen Perhubungan Udara. Dikirim kemarin suratnya," kata staf khusus Kemenhub Hadi saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/2/2015).
Selain itu, Kemenhub juga membekukan izin rute baru Lion Air untuk sementara. Pembekuan ini dilakukan sampai Lion Air bisa menjelaskan dan memberikan solusi atas masalah delay penerbangan massif yang terjadi beberapa waktu lalu.
"(sanksi) Ditambah dengan kita membekukan izin rute," ucap Hadi.
Rencananya Kemenhub akan memanggil Lion Air pekan depan. Pemanggilan itu terkait dengan standar prosedur operasional (SOP) pada penumpang saat krisis dan pemeriksaan jumlah rute dengan pesawat dan kru yang dimiliki Lion Air.
"Kalau terbukti tidak sebanding antara jumlah rute dengan pesawat dan krunya, nanti kita akan lihat tindakannya seperti apa. Menurut Dirjen Perhubungan Udara mungkin bisa saja pengurangan rute," ucap Hadi.
Sebelumnya Jonan mengatakan tidak ada sanksi untuk Lion Air karena telah menelantarkan penumpang hingga puluhan jam. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77.
"Kasus lion itu adalah kasus menelantarkan penumpang yang sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan No 77 tentang service recovery namun tidak ada sanksinya bila lalai dijalankan," kata Jonan kepada detikcom, Sabtu (21/2/2015).
Jonan mengatakan setelah kejadian ini, Kemenhub akan membuat peraturan yang lebih ketat. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi maskapai yang lalai melayani penumpang.
Namun dalam pasal 26 ayat (1) Permenhub nomor 77 disebutkan bahwa Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dalam pasal 2 itu di poin E tertulis bentuk tanggung jawab tersebut termasuk soal Keterlambatan Angkutan Udara (delay), seperti yang dilakukan oleh Lion Air.
http://news.detik.com/read/2015/02/2...e-baru?9911012
suratnya dikasih TANDA SERU ga tuh
atau dikasih huruf CAPSLOCK
Spoiler for Comments:
Diubah oleh 4ll5ll6 21-02-2015 09:17
0
99.9K
1K
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru