Tindakan tegas itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU itu, secara implisit menyatakan, menggunakan telepon genggam saat menyetir akan didenda Rp 750 ribu.

Aturan itu tercantum pada pasal 283 yang menyebutkan, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)"

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b Kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau laranganyang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalulintas (lampu traffick light, rambu-rambu, marka jalan dll) didenda dengan denda maksimal Rp. 500.000,-

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoarmerupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 45 ayat 1 disebutkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi huruf (c) tempat penyeberangan Pejalan Kaki.Dijelaskan huruf c yang dimaksud adalah "tempat penyeberangan" dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

“(1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya,” bunyi Pasal 131.