JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
menilai penetapan tersangka calon Kapolri
Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi punya nuansa politis.
Menurutnya, orang melihatnya sebagai bentuk
dendam politik.
"Kita melihat dari pengamatan orang, tampak
suatu dendam politik. Ini seolah sebuah
kemarahan," ujar Hasto kepada wartawan, di
depan rumah Megawati Soekarnoputri, Jakarta
Pusat, Kamis, (15/1/2015).
Dendam politik yang dimaksud, terkait
pengajuan Komjen Budi tanpa meminta
rekomendasi KPK terlebih dahulu. Bahkan
menurut Hasto, ada yang menganggap dendam
tersebut terkait penunjukan wakil presiden dan
menteri-menteri di kabinet Kerja Jokowi.
Hasto memastikan Presiden Joko Widodo
mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai
calon tunggal Kapolri sesuai mekanisme yang
berlaku. Mekanisme ini termasuk meminta
rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional atau
Kompolnas yang dijamin oleh undang-undang.
"Kalau kita lihat ketika presiden mengambil
keputusan untuk mengusulkan Budi Gunawan,
itu telah berdasarkan undang-undang.
Termasuk yang dimintakan pertimbangan
adalah Kompolnas bukan KPK," ucap Hasto.
Sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah
berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan
Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis
(15/1/2015) malam. Dalam pertemuan itu,
hadir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh,
Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum
Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Kepada wartawan, Hasto mengatakan,
kedatangan para petinggi partai itu untuk
bersilaturahim sekaligus memantapkan
dukungannya kepada Komjen Budi Gunawan
sebagai Kepala Kepolisian RI.
"Ini membahas pekembangan di tingkat
nasional. Dukungan sepenuhnya terhadap calon
Kapolri yang telah diusulkan Jokowi sehingga
kader Hanura di sidang paripurna,
menyatakan untuk Budi Gunawan," kata Hasto.