REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas publik menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak dicampuri para ketua umum partai pendukungnya. Pengaruh para ketua umum partai hadir dalam penyusunan kabinet hingga pengambilan kebijakan pemerintah.
"Survei menyatakan Jokowi dipengaruhi oleh sejumlah tokoh seperti Megawati, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil surveinya tentang Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/12).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dianggap paling berpengaruh besar dalam kebijakan Jokowi. Sebanyak 83 persen responden menyatakan Megawati punya pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet dan kebijakannya. Kendati begitu, imbuh Hasan, masyarakat masih menilai positif dan wajar pengaruh para tokoh tersebut.

Hasan mengatakan 68 persen responden menolak jika Jokowi dianggap sebagai presiden boneka. "Yang menyetujui Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen. Sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ujar Hasan.

Publik juga membandingkan kinerja para menteri Jokowi di kabinet. Menurutnya ada empat orang menteri yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.

Dari empat menteri tersebut Puan menjadi menteri yang paling diragukan kinerjanya. Menurut Hasan, ada 22 persen responden yang mengaku memperhatikan kinerja Puan. Dari jumlah itu sebanyak 12 persen menilai Puan tidak memiliki kinerja menjanjikan. "Namun sayangnya 12 persen diantaranya menilai Puan Maharani sebagai menteri yang tidak memiliki kinerja menjanjikan," kata Hasan.

Susi Pudjiastuti menjadi menteri yang paling banyak mendapat perhatian tertinggi masyarakat. Hasan mengatakan ada 35 persen responden yang menilai kinerja Susi bisa memberi harapan. Hanya enam responden yang meragukan kinerja Susi. "Padahal namanya baru dikenal menjelang pelantikan sebagai menteri," ujar Hasan.

"Menteri lainnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan. Keduanya mendapatkan apresiasi positif," imbuh Hasan.

Secara umum masyarakat menilai Kabinet Kerja Jokowi sebagai kabinet yang biasa saja. Hasan mengatakan, masyarakat yang menilai kabinet kerja sebagai kabinet yang bagus dan kompenten kurang dari 50 persen. Namun, yang menganggapnya buruk hanya 8,5 persen. Lebih dari 40 persen responden cederung netral dalam menilai kabinet kerja Jokowi.

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait membantah Megawati senang mengintervensi kebijakan-kebijakan Jokowi. Menurutnya Megawati selalu menghormati posisi eksekutif yang diemban Jokowi sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden. "Mbak Mega tidak pernah mengintervensi. Tapi bahwa Jokowi menghormati Mbak Mega itu iya. Tapi dia bukan boneka," ujar Maruarar.

Maruarar juga memastikan, Megawati tipikal orang yang selalu memperhatikan aspirasi publik dalam mengambil keputusan politik di PDIP. Ini dibuktikan dari keputusan Megawati menjadikan Jokowi sebagai presiden. "Kalau partai kami feodal mestinya presiden kami bukan Jokowi. Kami mendengar aspirasi publik," katanya.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengatakan masyarakat masih apriori terhadap orang-orang partai. Hal itu dipicu oleh kegagalan partai politik dalam melakukan proses regenerasi yang demokrasi dan meritokrasi. "Ketika masyarakat kecewa dengan partai, artinya mereka menilai partai masih gagal," kata Hamdi.

Kendati begitu, Hamdi mengingatkan, masyarakat untuk tidak apatis terhadap partai. Menurutnya peran pengawasan masyarakat dalam memperbaiki kinerja partai sangat dibutuhkan. Sebab sejatinya fungsi utama dari partai politik adalah menempatkan kader-kadernya di pos-pos kekuasaan. "Kita jangan terus menangisi ini. Publik harus terus mengkritisi," katanya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei tatap muka langsung. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen.