Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.


"Jangan membebani APBN kita, institusi induk seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus diperkuat," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.


Dia mengatakan pendapatnya itu akan dikonsultasikan ke Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum termasuk KPK. Konsultasi itu menurut dia terutama membicarakan mengenai apakah rencana KPK itu akan membebani APBN.


"Pasti akan dibahas di Komisi III DPR RI, karena sebenarnya yang diharapkan melakukan ini (membuka cabang di daerah) adalah institusi induknya," ujarnya.


Fadli meminta lebih baik yang diperkuat adalah institusi kepolisian dan kejaksaan di daerah. Menurut dia pembentukan KPK sifatnya hanya sementara, artinya jika korupsi telah musnah di Indonesia peran KPK tidak akan dibutuhkan lagi. "Dan sebaliknya peran kepolisian dan kejaksaan masih akan terus ada. Institusi induk seperti kepolisian harus diperkuat," ujarnya.

SUMBER: http://goo.gl/882TMP