Jakarta - Perwakilan
serikat pekerja/buruh
DKI Jakarta
menegaskan,
penggunaan patokan
dolar AS untuk
penentuan nilai upah pekerja bukan sesuatu
yang baru. Di negara tetangga seperti Malaysia
hingga Thailand, dolar menjadi acuan
penentuan nilai upah.
"Mulai dari Filipina, Malaysia, Singapura,
hingga Thailand, dolar digunakan sebagai
acuan parameter nilai upah pekerja," ungkap
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Dedy Hartono, kepada detikFinance, Selasa
(25/11/2014).
Meskipun tidak merinci detil berapa nilai dolar
upah yang diterima pekerja di masing-masing
negara itu, namun Dedy menegaskan, nilai
upah pekerja di 4 negara itu masih jauh lebih
besar dibandingkan upah pekerja di DKI
Jakarta.
Ia merinci, nilai upah pekerja Malaysia tahun
ini sudah mencapai Rp 3,4 juta/bulan, Filipina
Rp 3,6 juta/bulan, Thailand Rp 3,2 juta/bulan,
dan Singapura yang jauh lebih tinggi.
Sedangkan upah DKI Jakarta masih Rp 2,7
juta/bulan.
"Nilai upah kita kalah jauh dibandingkan
negara lain," imbuhnya.
Tidak hanya itu, dari pengukuran nilai
komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
pekerja di DKI Jakarta juga dibatasi hanya 60
item. Di negara lain, pengukuran nilai KHL atau
biasa disebut Cost Private Indeks (CPI_ diukur
atas seluruh kebutuhan hidup pekerja. Hal ini
yang membuat upah buruh di Indonesia
tergolong upah buruh murah.
"Kalau secara global tetap acuannya pakai
dolar. Lalu parameter negara lain di tingkat
internasional bukan lagi dibatasi hanya 60 item
KHL, tetapi dihitung seluruh kebutuhan hidup
buruh yaitu CPI. Di Indonesia, jumlah CPI buruh
ada 300 item, bukan 60 item yang sekarang
dijadikan acuan," jelasnya.


[url= m.detik.com/finance/read/2014/11/25/101603/2758148/4/hitung-ump-pakai-patokan-dolar-buruh-di-malaysia-dan-thailand-juga-begitu] sumber [/url]