Menteri Keuangan:
Kenaikan Harga BBM Tunggu Restu Jokowi
SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 17:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Ia tak menutup kemungkinan akan menggunakan dana kompensasi Rp 5 triliun yang sudah terdapat di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.

"Semuanya masih menunggu arahan dari Pak Presiden, saya belum bisa komentar," kata Bambang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: Harga BBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter)

Jadwal rapat koordinasi tentang kenaikan harga BBM juga belum diagendakan. "Kalau dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saya akan lakukan komunikasi bilateral terkait kuota," kata dia.

Rencana pengurangan subsidi BBM yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo, menjadi program yang paling ditunggu realisasinya saat ini. Sebab, anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membebani APBNP 2014.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengharapkan ada kebijakan baru untuk mengendalikan BBM subsidi. "Ya harus ada kebijakan baru, apakah pengendalian baru, peraturan menteri baru, atau ada yang lebih baru lagi," kata Andy seusai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 27 Oktober 2014.

Andy mengusulkan subsidi BBM bisa dipangkas hingga Rp 3 ribu-4 ribu per liter. Ia menjamin dengan pemangkasan tersebut, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup hingga akhir tahun. "Pokoknya kalau Rp 3 ribu-4 ribu per liter itu bagus banget, kami akan mengusulkan segitu," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...medium=twitter


BPH Migas Usulkan Jokowi Naikkan Harga BBM Rp 3000
27 Oct 2014

KATADATA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghitung kuota bahan bakar minyak tahun ini sebesar 46 juta kiloliter akan cukup jika pemerintah Joko Widodo menaikkan harga BBM di kisaran Rp 3000-4000 per liter. "Kami mengusulkan harga BBM naik Rp 3000-4000, agar kuota BBM tidak jebol," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng di Kantor Kementerian ESDM, Senin (27/10).

Pemerintah tidak memiliki opsi penambahan anggaran jika kuota BBM jebol. Sehingga Andy mempertanyakan sumber dana jika kuota BBM jebol sebelum akhir tahun. Sehingga dibutuhkan kebijakan dari Jokowi untuk mengatasi hal ini terkait pengendalian BBM subsidi.

Dalam sidang kabinet perdana yang digelar Jokowi pada hari ini, Jokowi juga belum membahas masalah kebijakan BBM. Menurut Menteri Sekretaris Negara M Pratikno, Presiden Jokowi tidak membahas hal yang spesifik, hanya memberi instruksi agar para menteri langsung bekerja meski ada kementerian baru dan organisasi berubah.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan dalam rapat tersebut, Jokowi lebih membahas tentang hambatan investasi. "Beliau lebih mengarahkan perijinan terlalu banyak, hambatan investasi, penyediaan lahan dan seterusnya," ujarnya.

Sebelumnya mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo memperkirakan hingga akhir tahun kuota BBM subsidi jebol hingga 1 juta KL. Kenaikan harga BBM menjadi satu satunya cara untuk mengendalikan kuota BBM yang jebol ini. (Baca: Tak Ada Alternatif Bagi Jokowi Selain Menaikkan Harga BBM)

Berdasarkan realisasi penggunaan BBM subsidi hingga 30 September 2014 mencapai 34,9 juta KL. Angka tersebut naik 1,7 persen dibandingkan realisasi penyaluran pada periode yang sama pada 2013. Konsumsi premium tercatat 22,24 juta KL atau naik 1,9 persen dibanding kuartal III-2013. Sedangkan realisasi penyaluran solar mencapai 11,94 juta KL atau tumbuh 3,9 persen.
http://katadata.co.id/berita/2014/10...ga-bbm-rp-3000


Inilah Ekspansi Kapitalisme Besar-besaran, 800.000 SPBU Asing akan Kuasai Indonesia
Jumat, 30 Maret 2012 | 9:55

YOGYAKARTA] Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. “Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung," kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.

Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. "Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif," katanya.

Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.

Sony pun menyatakan, hingga tahun 2010 lalu, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BUMN hanya 7,8%. Sebagian besar atau 90% lebih diselenggarakan oleh perusahaan asing. "Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme," urainya.

Kaum kapitalis inilah yang ada dibalik amandemen UU KPK. "Ada proses pelumpuhan lembaga negara. Itu akan merebak ke BPK dan banyak lagi. Jadi negara ini sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi rakyat," tegasnya.

Dalam kasus korupsi, Sony menyatakan, korupsi di Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan pelaku usaha. Namun uniknya, baru sedikit konglomerat yang terjerat hukum. “Baru pejabat publik saja yang bisa diseret oleh KPK maupun lembaga peradilan. Yang terjadi sebenarnya, inilah pelemahan negara sehingga rakyat semakin antipati terhadap pejabat publik," kata Sony.

Pada kenyataannya, total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar. “Ini cuma bisa dilakukan dengan cara revolusi sosial,” tandasnya
http://www.suarapembaruan.com/ekonom...ndonesia/18587


Peneliti: Kenaikan Harga BBM Untungkan Perusahaan Asing
Minggu, 23 Juni 2013 | 11:59 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Peneliti dan Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta M Aminudin berpendapat, kenaikan harga BBM 2013 akan menguntungkan perusahaan minyak asing. "Saat ini, SPBU asing sepi pengunjung karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan BBM di SPBU Pertamina, seperti Shell (Belanda) dan Total (Prancis), bahkan Petronas (Malaysia) gulung tikar lebih dahulu," katanya di Surabaya, Minggu (23/6/2013).

Menurut alumnus FISIP Unair Surabaya itu, dengan kenaikan harga BBM yang dioperatori Pertamina hingga mendekati harga milik SPBU asing pasti SPBU milik asing Shell dan Total akan ramai pembeli. "Itu belum lagi banyaknya perusahaaan minyak asing yang menguasai hulu perminyakan di Indonesia, seperti Chevron, Exxon Mobile, Caltex, Shell, dan British Petroleum. Sekitar 85 persen industri minyak kita dikuasai sektor asing," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, agenda terselubung dari siapa yang diuntungkan di balik makin mahalnya BBM adalah perusahaan minyak asing yang bercokol di republik ini. "Jadi, tidak benar apa yang menjadi alasan kenaikan harga BBM seperti disebutkan dalam iklan yang ditayangkan di berbagai TV nasional, yakni pembengkakan APBN dan subsidi 85 persen salah sasaran," katanya.

Ia menyebut alasan pembengkakan APBN itu ganjil karena kenaikan harga BBM kali ini justru terjadi di tengah harga minyak pasaran internasional (NYMEX) sedang merosot akibat melimpahnya lumbung minyak di Amerika. "Saat ini (2013), harga minyak di pasaran intenasional telah merosot ke kisaran rata-rata 92 dollar per barrel. Banyak negara justru sedang menurunkan harga BBM, termasuk Jordania. Pemerintah Jordania baru saja bulan Juni ini mengumumkan penurunan harga BBM sebesar 3-5 persen karena penurunan harga global," katanya.

Terkait dengan alasan subsidi 85 persen salah sasaran juga ganjil karena subsidi itu diberikan dengan dana utang selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30 Juni 2014, menurut dia, bukan dari dana hasil pemangkasan subsidi BBM. "Jadi, program keluarga harapan, raskin, atau beasiswa untuk keluarga miskin dan juga kompensasi kenaikan harga BBM itu bersumber dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM," kata Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI (2005) dan Tenaga Ahli DPR RI periode 2008-2009 itu.

Ia mengatakan bahwa pemerintah juga berusaha menutupi kenyataan peningkatan pemasukan dari sektor migas bersamaan dengan meningkatnya subsidi. Ketika subsidi BBM terus meningkat, lanjut dia, penerimaan negara dari sektor migas justru meningkat. "Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun, kemudian pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun, lalu pada ahun 2012 penerimaan migas mencapai Rp 265,94 triliun. Jadi, kenaikan BBM kali ini banyak mengidap ’cacat akuntabilitas’ pengelolaan uang negara," katanya.

Realita sesungguhnya, menurut dia, justru kenaikan harga BBM berkorelasi pada rakyat bawah makin sengsara karena harga lain yang ikut meroket dan membuat kalangan kaya yang ada di birokrasi dan pejabat makin makmur karena kenaikan gaji dan tunjangan yang pasti juga akan dinaikkan berlipat dengan alasan penyesuaian.

Sebelumnya, Sabtu (22/6/2013), Mendikbud Mohammad Nuh saat membagikan kartu penerima setoran BLSM di Kantor Pos Surabaya, Jalan Kebon Rojo, menegaskan bahwa bantuan itu hendaknya tidak dikaitkan dengan politik, bahkan pemerintah memutuskan penandatangan kartu itu adalah Kepala Bappenas nonparpol agar tidak "dimanfaatkan" kepentingan politis. "Jadi, ada dua yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pemberian BLSM atau cash transfer adalah wujud yang jangka pendek karena kalau mereka yang sudah tua-tua harus bekerja, ya, kasihan," kata mantan Rektor ITS Surabaya itu.
http://regional.kompas.com/read/2013...rusahaan.Asing


Harga BBM Bersubsidi di Indonesia Ternyata Mahal
RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 06:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tak termasuk murah. Bila dibandingkan dengan negara lain, harga BBM bersubsidi di Indonesia cenderung lebih mahal. "Mungkin harga BBM di luar negeri terkesan mahal, tapi itu karena kualitasnya juga lebih baik," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2014.

Ahmad mencontohkan harga BBM di Amerika Serikat untuk bensin dipatok US$ 3,9 per USG atau 98 sen per liter (setara Rp 10.750). Namun, kualitas BBM ini berada di kategori 4 untuk menggerakkan kendaraan dengan standar Euro 5. Menurut dia, dengan kategori tersebut, kualitas BBM di Amerika tersebut sudah masuk dalam standar World Wide Fuels Charter (WWFC) kategori 1. Sedangkan bahan bakar di Indonesia, produk Pertamax dan Pertamax Plus serta Pertamax Dec masuk kategori 2 WWFC.

Selama ini penetapan harga BBM bersubsidi menggunakan acuan MOPS (Mean of Platts Singapore). Per Juni 2014, saat harga minyak mentah dunia US$ 108 per barel, harga bensin menurut MOPS menjadi Rp 8.754 per liter dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. "Ini tidak fair jika digunakan sebagai penetapan harga Premium yang kualitasnya RON 88."

Pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Caranya dengan melakukan pembatasan penjualan solar dan Premium. Langkah ini dilakukan agar kuota BBM bersubsidi yang disalurkan tak lebih dari angka yang ditargetkan pemerintah sebesar 46 juta kiloliter pada 2014.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Ternyata-Mahal


Djoko: Pertamina Biang Krisis BBM
Minggu, 2 Desember 2012 15:16 WIB

TRIBUNNEWSBATAM, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menuding Pertamina menjual BBM subsidi ke pengusaha dan tak transparan menyalurkan BBM subsidi. Akibatnya, krisis BBM yang melanda Tanah Air tak bisa diatasi, berapapun tambahan kuota BBM selalu jebol.

Direktur BPH Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, hingga kini Pertamina belum bisa menunjukkan siapa dan berapa volume BBM subsidi yang disalurkan ke masyarakat. Berbeda dengan kompetitor Pertamina yang turut menyalurkan BBM subsidi. Seperti Petronas, AKR, Shell dan lainnya, bisa menunjukan pada siapa dan berapa volume BBM subsidi yang disalurkan. "Pertronas bisa, AKR bisa, Shell bisa, semua bisa. Kenapa Pertamina tidak bisa?" tegas Direktur BPH Migas, Djoko Siswanto saat diskusi bertajuk Susahnya Mengatur BBM di Jakarta, Sabtu (1/12).

Ketertutupan Pertamina itu dianggap tak lazim. Sistem manajemen dan distribusi seperti ini membuka peluang dan keuntungan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. BPH Migas pernah mendesak Pertamina memasang sistem IT tahun 2012. Faktanya, Pertamina baru mengujicoba 112 SPBU di Kalimantan. "Apabila sistem IT diterapkan, dapat diketahui siapa dan berapa volume BBM subsidi yang telah disalurkan Pertamina. Ini bisa mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Djoko. "Namun, yang terjadi hingga kini data-data itu masih belum juga dapat ditunjukkan Pertamina dan Hiswana Migas sebagai penyalur atau agen BBM bersubsidi," jelasnya.

Selain tak jelas menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina dituding menjual BBM murah ke pihak swasta. Menurut Djoko, Pertamina menjual BBM bersubsidi tak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012, khususnya jual BBM subsidi Rp 4.300 per liter ke Hiswana Migas di Depot.

Benarkah Pertamina sarang mafia BBM? Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membantah. Menurut Ali, harga BBM subsidi Rp 4.500 per liter, ada marjin keuntungan Rp 200 per liter ke pengusaha SPBU.

Mekanisme, pembayaran marjin tersebut dengan sekaligus memotong harga BBM subsidi yang dijual ke pengusaha SPBU. "Itu hanya masalah teknis pembayaran. Daripada pengusaha SPBU bayar Rp 4.500 ke Pertamina, kemudian Pertamina mengembalikan lagi marjin Rp 200 ke SPBU. Jadi prosesnya dibuat simpel," jelas Ali. Ali menegaskan, tak mungkin Pertamina menjual BBM lebih murah ke pengusaha SPBU, karena itu bisa membuat Pertamina rugi.

Apapun alasan pertamina, pemerintah menemukan penyimpangan BBM bersubsidi sekitar 30 persen. Anggaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 219 triliun, dan akan membengkak seiring penambahan kuota lagi. "Persoalannya 30 persen BBM bersubsidi diselewengkan dan dibagikan kepada yang tidak berhak," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Hatta, ada berbagai praktik penyelewengan, mulai penyelundupan, penjualan eceran, penimbunan, hingga kapal atau mobil yang mengangkut BBM bersubsidi 'kencing' di jalan. Hatta pun mengingatkan Pertamina cepat menyediakan teknologi berbasis IT agar pembagian BBM bersubsidi tepat sasaran. Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 4,4 juta KL.

Ternyata jatah belum cukup dan pemerintah minta tambahan lagi 1,2 juta KL dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. Apabila DPD kembali menyetujui tambahan kuota 1,2 juta KL, total anggaran subsidi BBM mencapai Rp 225 triliun. Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Ali Mundakir lagi-lagi berkilah. Pertamina diklaim telah menerapkan sistem pengawasan ketat dan berlapis meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Sejauh ini cukup efektif, baik melalui automation system di terminal BBM, GPS tracking system, dan Fuel Sales Distribution Management System (FSDMS), serta penerapan zero losses di mana SPBU hanya membayarkan BBM bersubsidi sesuai volume yang diterima di SPBU," tuturnya. "Dengan sistem ini maka tidak ada kesempatan bagi mobil tangki untuk melakukan unloading atau kencing di jalan," jelas Ali.

Jika efektif mengapa masih bocor? Komisi VII DPR pun mengagendakan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, Senin (3/12) besok. Karen dimintai menjelaskan terkait laporan BPH Migas, yakni menjual BBM bersubsidi tak sesuai Perpres Nomor 15 tahun 2012. Mengenai rencana penambahan kuota 1,2 juta KL yang diajukan pemerintah besok, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Farial memberi lampu hijau. "Nanti kita tanya dulu alasannya apa (tambah kuota). Nanti kita setujui agar tidak ada antrean. Kasihan rakyat," kata Farial.
http://batam.tribunnews.com/2012/12/...ang-krisis-bbm

---------------------------------

Naikkan harga BBM kena, harga BBM tetap kena, turun tambah kena ...