alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54533900529a4534028b456a/diprotes-dpr-soal-ppp-menkumham-mengaku-jalankan-perintah-jokowi
Lapor Hansip
31-10-2014 14:23

Diprotes DPR soal PPP, Menkumham Mengaku Jalankan Perintah Jokowi

Diprotes DPR soal PPP, Menkumham Mengaku Jalankan Perintah Jokowi

Diprotes DPR soal PPP, Menkumham Mengaku Jalankan Perintah Jokowi
Anggota DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah telah menyelesaikan kisruh PPP menurut ketentuan yang berlaku.

"Saya tidak mau menimbulkan banyak masalah. Kita selesaikan sepanjang sudah ketentuannya begitu," kata Yasonna usai menghadiri perayaan HUT 50 Golkar di Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam, dilansir RoL.

Politisi PDIP ini mengatakan langkahnya mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai upaya menjalankan amanat Presiden Jokowi yang memintanya segera menyelesaikan masalah kepengurusan PPP agar tidak memperkeruh keadaan.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyayangkan keputusan Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan DPP PPP baru hanya satu hari setelah dirinya dilantik. Menurutnya, Menkumham ceroboh dan telah melanggar UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

"Sangat disayangkan. Menkumham lakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu PPP yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik Pasal 24, 32, dan 33. Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham."Jelas mantan Wakil Ketua Komisi lll DPR RI ini dalam keterangan persnya 28/10/2014.

Dalam Pasal 24, kata Muzzammil, disebutkan jika ada perselisihan internal partai politik maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham sampai perselisihan selesai.

Sedangkan dalam Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, menurut Muzzammil, perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA." Ungkap politisi asal Lampung ini.

Jadi, tegas Muzzammil, tidak boleh ada intervensi Pemerintah dalam hal ini Menkumham dalam urusan konflik internal Partai Politik.

dari sumur suci dan barokah
http://www.pkspiyungan.org/2014/10/d...m-mengaku.html
bagaimana pendapat agan2 sekalian
0
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 4 dari 4
31-10-2014 17:01
Quote:Original Posted By 99phoenix
Orang macam apa sih yg udah ketauan korupsi dana haji ,trs ngotot bercokol jdi ketua.




pencitraan kah ?
0 0
0
31-10-2014 17:02
Ude damai aja
0 0
0
31-10-2014 17:05
Quote:Original Posted By panas.bung
presidennya petugas partai... menterinya juga petugas partai... klop... semua kepanjangan majikan partai...

dan lupa mereka pejabat publik yg harus netral, adil, dan bebas intervensi
mengayomi dan berdiri diatas semua golongan


emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak


itulah hebatnya simonyong putih......
walau pejabat publik...tetaplah seorang petugas partai......
0 0
0
31-10-2014 17:24
dah goblok berkoar sok tau .... mentoknya d AD/ART,....
0 0
0
31-10-2014 18:01
Quote:Original Posted By kagami91


Apa ini om


ni apa logo pks piyungan yg baru yah ??? wkkkkkkkkkk

silaken dicatat ampe buku abis...hanya action yg dpt menghasilka sesuatu emoticon-I Love Indonesia (S)
emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)
Diubah oleh frikidas
0 0
0
31-10-2014 18:51
Quote:Original Posted By frikidas


ni apa logo pks piyungan yg baru yah ??? wkkkkkkkkkk

silaken dicatat ampe buku abis...hanya action yg dpt menghasilka sesuatu emoticon-I Love Indonesia (S)
emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)


Pks sialan emoticon-Cape d...
0 0
0
03-11-2014 18:58
mirip stephen hawking ya gan emoticon-Ngakak
0 0
0
03-11-2014 19:17
pks pengen ngomong kalo menkumham sama jokowi pro ke kubu romi intinya emoticon-Big Grin
0 0
0
03-11-2014 19:19
Quote:Original Posted By emperasank0
emoticon-MarahAmbil berita dari puyengan. Cuih.


Sahkan PPP kubu Romi, Menkum HAM bantah minta arahan Jokowi
Reporter : Laurel Benny Saron Silalahi | Kamis, 30 Oktober 2014



Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan, keputusan mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII yang diketuai M Romahurmuziy bukan atas arahan Presiden Joko Widodo. Dia siap mempertanggungjawabkan keputusan itu jika ada gugatan.

"Pertama dulu saya jelaskan, saya koreksi di media itu dikatakan saya atas petunjuk presiden, itu salah. Saya mengambil keputusan itu jam 13 kurang hari Selasa (28/10) kemarin. Setelah itu saya lapor presiden jam 15.30 WIB," kata Yasonna usai sidak di Lapas Cipinang, Rabu (29/10) malam.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil atas dasar asas kepastian hukum. Apalagi, berdasarkan UU tentang Partai Politik, pihaknya harus mengambil keputusan 7 hari setelah surat diterima dari pengurus parpol.

"Menurut ketentuan UU tengan Partai Politik, apabila ada masalah di parpol, keputusan harus diambil oleh 2/3 anggota parpol. Boleh ada orang berpenafsiran lain, tapi saya mau asas kepastian hukum," ujar Yasonna.

"Kalau ada yang tidak sepakat, saya siap di-PTUN-kan. Tapi tolong dikoreksi, saya mengesahkan itu bukan atas petunjuk presiden. Saya sudah melapor ke Pak Presiden dan saya siap mengambil tanggung jawab atas keputusan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Surabaya M Romahurmuziy telah mendaftarkan susunan kepengurusan DPP PPP pada 17 Oktober 2014 saat Menkum HAM masih dijabat Amir Syamsuddin. Kemudian, menurut Romi, pada dua hari selanjutnya merupakan hari libur.

"Dan pada tanggal 20 Oktober sudah terbentuk pemerintahan baru," kata Romi.

Menkum HAM Yasonna Laoly yang kemudian yang mengesahkan kepengurusan PPP lewat Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH-77.AH.11.01 Tahun 2014.

Sementara kubu SDA menyatakan kepengurusan PPP versi Romi tidak sah karena Muktamar VIII tidak diakui. Mereka akan menggelar Muktamar hari ini, Kamis (30/10) di Hotel Grand Sahid, Jakarta sesuai keputusan Majelis Syariah yang diketuai KH Maemoen Zubair.

Suryadharma Ali melalui pengacara Humphrey Djemat pada Rabu (29/10) telah mengajukan gugatan terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly, melalui PTUN Jakarta, dalam Register Perkara No. 217/G/2014/PTUN-JKT.

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2014.

Humphrey menjelaskan Keputusan Menkumham tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PPP yang saat ini masih sah dipimpin oleh Suryadharma Ali karena saat ini perselisihan internal di PPP belum terselesaikan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku. Namun Menkum HAM telah melakukan intervensi dengan memihak pengurusan Romahurmuziy yang mengklaim sebagai pengurus yang sah dan menetapkannya dengan menerbitkan Keputusan No. M.HH-07.AH.11.01. Jelas pemihakan Menkumham tersebut sangat melukai rasa keadilan.


Code:
http://www.merdeka.com/politik/sahkan-ppp-kubu-romi-menkum-ham-bantah-minta-arahan-jokowi.html


Terbukti lagi, PKS piyungan memelintir berita dan menebar fitnah.
Diubah oleh jin.lumpur
0 0
0
03-11-2014 19:24
wajarlah presiden kita satgas partai ganemoticon-Blue Guy Cendol (L)
0 0
0
Halaman 4 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.