shantikem
TS
shantikem
Menteri Jokowi Super? Tak Korup & Langgar HAM, Tak Narkoba & Poligami ... Emang Bisa?
Politisi Golkar Minta Jokowi-JK Tes Narkoba Calon Menterinya
Sabtu, 25 Oktober 2014 | 19:50

Jakarta - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menilai Presiden Joko Widodo perlu mengadakan tes narkoba kepada calon menteri yang akan masuk dalam kabinet. Sebab, narkoba merupakan masalah besar di negeri ini selain masalah korupsi. "Ada penyakit masyarakat selain korupsi, itu narkoba. Saya usulkan menteri-menteri ini harus dites narkoba. Ini serius‎," ujar Misbakhun

Menurutnya, para menteri harus bebas narkoba, sehingga Istana Negara bebas zat terlarang tersebut. "Banyak kecurigaan kita. Istana harus disterilkan dari narkoba. Jangan ada indikasi narkoba masuk ke Istana," katanya.

Dia juga menegaskan tes narkoba yang dilakukan jangan hanya tes urine semata, tetapi melalui rambut karena lebih valid. "Harus tes rambut biar setahun dapat rekam jejaknya. Badan Narkotika Nasional (BNN) punya alat itu. Bagaimana mungkin menteri bekerja dengan baik kalau terlibat narkoba?" tegasnya.
http://www.beritasatu.com/politik/22...enterinya.html


Tim Jokowi Pastikan Calon Menteri Bebas 'Beban' HAM Masa Lalu
Sabtu, 25/10/2014 16:18 WIB

Jakarta - Setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih, mantan Wali Kota Surakarta itu langsung membentuk Tim Transisi. Tim ini dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno. Di bawah Rini ada empat deputi yang salah satunya dijabat oleh Andi Widjajanto.

Di tim transisi Andi juga menjabat sebagai Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan. Salah satu tugasnya menyusun arsitektur kabinet dan menetapkan kriteria calon menteri untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Seorang mantan anggota tim transisi yang tak mau disebut namanya mengatakan, ada tiga syarat mutlak untuk bisa menjadi calon menteri. "Bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, bersih dan bebas dari kasus korupsi, ketiga memiliki sensitivitas masalah gender," kata dia saat berbincang dengan detikcom Sabtu (25/10/2014).

Satu dari tiga syarat itu nampaknya merupakan harga mati. Indikasinya, Presiden Jokowi mengirim 43 nama ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta 42 nama ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Nama-nama yang dianggap bermasalah oleh KPK dan PPATK langsung dicoret dari daftar calon menteri. Sementara untuk dua syarat lainnya yakni bebas dari beban pelanggaran HAM masa lalu, dan sensitivitas gender masih belum terlihat.

Pasalnya hingga hari keenam sejak dilantik, Presiden Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Jumat tengah malam tadi Andi Widjajanto mengatakan, kemungkinan kabinet akan diumumkan pada Minggu (26/10/2014) besok atau tujuh hari setelah Jokowi dilantik.

"Kemungkinan akan ada perkenalan kabinet yang diselenggarakan Minggu (26/10) sore jam 16.00 WIB. Di halaman Istana, antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata Andi Widjajanto di Istana Negara, Jumat (24/10/2014) malam. Akankah tiga syarat mutlak dari Tim Transisi dituruti oleh Presiden Jokowi?
http://news.detik.com/read/2014/10/2...-ham-masa-lalu


KPK Tak Jamin Menteri Jokowi Bebas Korupsi
Selasa, 21 Oktober 2014 - 13:33 wib

Click HerePresiden Joko Widodo usai dilantik (foto: Runi Sari/Okezone)KPK Tak Jamin Menteri Jokowi Bebas Korupsi JAKARTA - KPK sudah menyerahkan hasil penilaian terhadap nama-nama calon menteri ke Presiden Joko Widodo. Namun, KPK tidak bisa menjamim 100 persen menteri Jokowi terhindar dari korupsi.

"Tidak ada jaminan 100 persen apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu," kata Direktur Pencegahan KPK Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Namun yang pasti, menurut Johan, Jokowi sudah memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di kpk. "Ini tradisi baru yang perlu diapresiasi ke Pak Jokowi," terang Johan.
http://news.okezone.com/read/2014/10...-bebas-korupsi


Jika Gunakan BIN, Jokowi Bisa Tahu Calon Menteri yang Selingkuh
Jumat, 24 Oktober 2014 , 14:57:00

JAKARTA - Jika hanya untuk men-tracking rekam jejak para calon menteri, Presiden Joko Widodo sebetulnya tak perlu sampai meminta pertimbangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Presiden 'kan punya BIN (Badan Intelijen Negara) yang tugasnya mencari informasi di antaranya. Suruh saja BIN (tracking rekam jejak calon menteri) secara rahasia," kata pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda kepada RMOL. "Jangankan dugaan korupsinya, dia (calon menteri yang di-tracking) selingkuh dengan siapa saja bisa ketemu," sambungnya.

Dengan meminta pertimbangan KPK, menurut Chairul, Jokowi telah menghilangkan makna hak prerogatif presiden terhadap pengangkatan menteri-menteri. Apalagi KPK tidak punya kewenangan apapun untuk memberi pertimbangan, rekomendasi, juga penilaian kepada presiden atas calon-calon menteri yang akan dipilih. "Ada nggak kewenangannya itu di UU KPK? Pengangkatan menteri-menteri 'kan hak prerogatifnya presiden," tegasnya.

Kalau pun Jokowi mau meminta masukan, jelas Chairul, semestinya bukan secara resmi ke lembaga negara karena bersifat mengikat nantinya. Langkah Jokowi tersebut sama saja menyandera KPK. Pasalnya, jika menteri yang dikatakan bersih oleh KPK ternyata belakangan terlibat korupsi. "Bukankah itu akan mencoreng KPK?Bbukankah KPK jadi dilema untuk menegakkan hukum terhadap bersangkutan karena itu menteri yang direkomendasi?" jelasnya.

KPK juga dinilainya telah bertindak kebablasan dengan menginformasikan ke publik bahwa ada beberapa calon menteri yang direkomendasikan masuk kategori bermasalah. Beberapa nama itu diberi stabilo merah dan kuning. Menurut Chairul, jika KPK punya bukti seharusnya calon-calon menteri bermasalah itu segera ditangkap dan tidak membiarkan jadi asumsi publik semata. KPK dengan begitu melanggar asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait calon-calon menteri yang bermasalah. Abraham bilang jika nama-nama itu dipaksakan jadi menteri maka kemungkinan tidak bertugas lama karena ditangkap KPK. "Itu namanya pertama membuat KPK berada dalam posisi lembaga tertinggi negara yang bisa mendikte presiden siapa yang mengangkat jadi menteri. Kedua, itu namanya mengancam," terang Chairul seraya mempertanyakan kinerja orang-orang sekeliling Jokowi yang memahami bidang hukum.
http://www.jpnn.com/read/2014/10/24/...ang-Selingkuh-


Wamen Bappenas, Calon Menteri Jokowi, Suka Poligami
Sabtu, 11 Oktober 2014 - 14:03:31 WIB


Wamen Bappenas dan Istri mudanya dalam prosesi nikah sirih,
Setelah pelantikan tanggal 20 Oktober 2014 nanti, Jokowi -JK akan mengumumkan Kabinetnya dengan Menteri-Menteri yang berasal dari kalangan profesional dan partai politik. Menjelang proses tersebut, di media cetak maupun elektronik ramai-ramai mengusulkan nama-nama calon menteri untuk kabinet Jokowi-JK pada pos-pos yang tepat.


Banyak diantara nama-nama yang beredar untuk menjadi Calon Menteri Jokowi dari kalangan profesional terlihat mereka berasal dari pejabat birokrat atau Wamen pada pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Namun, yang menarik menjadi perhatian adalah dari nama-nama Wamen yang ada saat ini yang dilirik untuk menjadi Calon Menteri ternyata suka melakukan Poligami. Memang secara aturan untuk menjadi Menteri tidak disyaratkan aturan Poligami. Tetapi secara moral bagi sebagian rakyat Indonesia menjadi persoalan lain. Alasan sederhana yang suka muncul adalah gimana mau memikirkan rakyat, Calon tersebut pasti tidak fokus dan sibuk memikirkan istri-istri mudanya yang mungkin berusia muda.

Sebelum kami memastikan bahwa Wamen Bappenas, Dr.Ir Lukita Dinarsyah Tuwo, saat ini berumur 53 Tahun memiliki istri lebih dari satu, kami sempat bertanya-tanya dengan beberapa pegawai di Kantor yang beralamat di Jl.Taman Suropati tersebut memang membenarkan bahwa Wamen muda ini memiliki istri muda dan bahkan salah satunya adalah bekas anak buahnya yang juga pegawai Bappenas.

Wamen, Lukita Dinarsya Tuwo ini dikenal oleh institusi Donor internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Dn perannya yang besar untuk Indonesia menjadi bagian hutang internasional selain yang dilakukan oleh Institusi Terkait (MenKeu).Meskipun poligami masuk wilayah personal tetapi persoalan ini dapat menjadi wilayah politik dan beban pada pemerintahan Jokow-JK. Kedepan, dalam proses pelantikan Menteri, sebaiknya Jokowi JK tidak hanya mempertimbangkan keahlian teknis saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan pertimbangan non teknis.
http://ringsatu.net/berita-wamen-bap...-poligami.html

------------------------------


  • Syarat tak korupsi, sudah diatasiKPK dan PPATK
  • Syarat Tak LAnggar HAM, Jokowi belum berani kontak Komnas HAM
  • Syarat Bebas Narkoba, seharusnya sebelum diumumkan, mereka di test dulu kesehatannya
  • Syarat Poligami? Silahkan tanya ke MUI ... pasti dijawab: HALAL, tak ada larangan bagi Pejabat yang beragama Islam untuk menikah lebih dari 1 bini asal tak melebihi/maksimal 4 bini saja




emoticon-Matabelo
0
5.7K
36
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.