Hashim Nilai Jokowi Berkhianat, Ada Harga yang Harus Dibayar
Hari-hari belakangan ini adalah hari baik bagi Hashim Djojohadikusumo, adik dan motor Prabowo Subianto. Kemenangan secara beruntun di Senayan seolah mengobati kekalahan di Pilpres. Dedengkot Koalisi Merah Putih (KMP) ini berjanji akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif. Namun Hashim mengingatkan, bahwa ada harga yang harus dibayar Jokowi. Maksudnya?

"Tujuan jangka panjang kami setidaknya untuk 5 tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif, konstruktif," kata Hashim dan dilansir The Wall Street Journal. Wawancara ini banyak di-retweet di Twitter, selain wawancara Hashim dengan Reuters.
"Ya, Pak Jokowi, ada harga yang harus dibayar," imbuhnya.

Hashim melihat apa yang dicapai Jokowi ini adalah pengkhianatan pribadi. Padahal, saat berkampanye menjadi Gubernur DKI dulu, Hashim menjadi sponsor finansial utama kampanye Jokowi. Saat itu, menurut Hashim, Jokowi berjanji dia akan mengabdi menjadi gubernur 5 tahun penuh. Namun ternyata Jokowi hanya menjadi gubernur selama dua tahun dan mengalahkan Prabowo dalam Pilpres.

"Awalnya ada kesepakatan dan kami merasa bahwa dia tidak menepati kesepakatan itu, tidak hanya implisit tapi eksplisit. Kami merasa dia sudah sangat tidak bermoral secara politis," ujar penggerak Koalisi Merah Putih (KMP) ini.

KMP menang telak dalam menggolkan Tatib DPR, UU MD3, UU Pilkada, pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR dibanding koalisi yang mendukung Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Apa yang mengagetkan pengamat adalah betapa kompaknya Koalisi Merah Putih ini," imbuh Hashim.

Ditambahkan dia, Prabowo yang sedikit membuat pernyataan publik sejak kalah Pilpres 9 Juli lalu, aktif terlibat membangun koalisi dan diakui kepemimpinannya. Oposisi yang akan dibentuk, imbuhnya, tidak akan 'antagonis' atau selalu berseberangan, melainkan seperti di AS di mana Partai Republik yang menguasai mayoritas di DPR bisa menghambat agenda Presiden Obama.

"Prabowo dan pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif. Kami akan mampu mengendalikan agenda legislatif," tuturnya.

Veto 100-an Posisi Strategis

Hashim melanjutkan, koalisinya memenangkan pemimpin DPR dan MPR, memiliki kewenangan untuk mengadakan investigasi kegiatan Jokowi dan para pembantunya. Koalisinya juga akan memiliki kekuatan untuk melakukan veto pada lebih dari 100 jabatan institusi publik, termasuk Kapolri, Panglima TNI, anggota MA dan MK.

"Itu memberikan kami banyak suara siapa saja orang-orang yang akan menjabat," imbuhnya.

Hashim mengatakan, setelah Pilpres, dirinya dan Prabowo merasa kecewa karena dikhianati berbagai banyak orang. Namun, dirinya kini bisa lega.

"Saya tidak dalam mood yang baik untuk sementara, begitu juga saudara saya. Kami merasa bahwa kami dicurangi berbagai kekuatan. Tapi, oke, kalau begitu peraturan permainannya. Dan kami menerimanya," jelas dia.

Sekarang, dirinya merasa jauh lebih baik tentang segala hal. "Saya menikmati, karena kami menang," tuturnya.

"Dia masih cukup muda untuk melakukan berbagai banyak hal," tutup Hashim merujuk usia Prabowo yang akan beranjak ke-63 tahun pekan depan dan masih cukup kuat bertanding di Pilpres 2019 nanti.



http://news.detik.com/read/2014/10/0...-harus-dibayar