Jakarta - Presiden SBY
akan
mengeluarkan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang- undang (Perpu) Pilkada
langsung. Bereaksi atas langkah
SBY, Partai Gerindra
mengisyaratkan siap menolak
Perpu itu. "SBY lupa kalau dia negarawan,
dia sekarang memainkan fungsi
sebagai politikus," kata anggota
Dewan Pembina Gerindra Martin
Hutabarat saat dihubungi,
Selasa (30/9/2014). Menurut Martin, negarawan
merupakan sosok yang
mengayomi semua kepentingan.
Seharusnya SBY mendukung
keputusan DPR yang telah
mengesahkan Pilkada lewat DPRD dengan mendeklarasikan
anti politik uang. Elemen
penegak hukum mulai KPK
hingga PPATK bisa diajak. "Itu
baru negarawan," ujar Martin.

Selengkapnya...