JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Said Salahuddin menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung masih relevan diterapkan di Indonesia. Ia mengatakan, berbagai permasalahan yang dianggap menjadi alasan pilkada langsung tidak lagi relevan belum digali lebih dalam.

"Pilkada langsung saya kira masih relevan dipraktikkan. Selama ini baru ada sorotan terhadap pilkada langsung baru pada tataran yang sangat dangkal, misalnya biayanya tinggi, banyak terjadi politik uang, konflik, dan seterusnya," ujar Said di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Misalnya, kata Said, terkait banyaknya kepala daerah pilihan rakyat yang dijaring Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyatakan, lembaga tersebut dibentuk setelah Undang-undang Pilkada oleh DPRD dihapuskan dan diganti dengan pilkada langsung.

"Coba KPK sudah ada pada saat pilkada dipilih DPRD dulu dan KPKnya sekuat sekarang, pasti yang ditangkap lebih banyak," ujarnya.

Selain itu, ujar Said, dalih pilkada langsung dapat memicu konflik juga tidak selamanya terbukti. Menurut Said, konflik antar massa pendukung sangat kecil dibandingkan dengan konflik pendukung pasangan calon terhadap penyelenggara.

"Berarti permasalahannya ada pada penyelenggara yang dianggap tidak netral, berpihak, dan tidak independen," ujarnya.

Menurut Said, perlu ada seleksi yang lebih ketat untuk merekrut penyelenggara pemilu dalam pilkada untuk meminimalisir potensi-potensi yang dikhawatirkan terjadi dalam pilkada langsung.

Kendati demikian, jika ditilik dari segi demokratis, Said mengatakan, kedua cara pemilihan itu memiliki kekuatan yang sama. Menurut Said, yang membedakan adalah pemilihnya, pilkada langsung oleh rakyat sementara pilkada tidak langsung oleh wakil rakyat.

"Kalau soal derajat demokratisnya sama karena keputusan Mahkamah Konstitusi, keduanya sama-sama demokratis. Cuma ada demokratis secara langsung dan perwakilan?" kata Said.

Sumur

kemaren ketika berdiskusi sama seorang panasbung... kata mereka KPK jangan di jadikan alasan...