*Liputan6.com, Jakarta -* Keinginan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi agar menterinya tidak menggunakan mobil mewah untuk berdinas, didukung Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid 
(HNW). Menurut Hidayat, dia pernah mengalami hal itu ketika menjabat Ketua MPR periode 2004-2009 yang menolak menerima tunggangan mewah buatan Swedia.

"Waktu saya jadi Ketua MPR pernah menolak Volvo, mobil mewah dinas saya. Saya ingin kalau tidak pakai yang lama, yang murah saja," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

Karena merasa lebih dulu melakukannya, anggota Majelis Syuro PKS tersebut mengklaim apa yang dilakukan Jokowi adalah tradisi partainya yang tidak suka bermewah-mewahan. 

"Jokowi pakai yang saya tradisikan sudah dulu dipakai PKS. Sangat mendukung karena itu yang saya tradisikan. Jangan bermewah-mewah, kalau Jokowi lakukan itu sama dengan prinsip PKS," tandas Hidayat.

Berbeda dengan anggota kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY
) yang menggunakan Toyota Crown Royal Saloon, para menteri di kabinet Jokowi-JK nanti akan menggunakan tunggangan mewah 
baru yaitu Mercedes-Benz.‎ ‎

Ini dipastikan setelah lelang untuk pengadaan mobil dinas operasional menteri selesai dilakukan pada  24 Agustus lalu.

Namun, Jokowi tak menyetujui pembelian puluhan mobil Mercy untuk menterinya itu. Jokowi bahkan mengaku sejak awal tidak sepakat dengan rencana pembelian tersebut. 

"Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg nggak usah beli, pakai yang lama. Saya kan ditelepon, saya beritahu nggak usah saja, biar pakai yang lama," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014). 

Jokowi mengaku menolak pembelian itu karena alasan penghematan anggaran. Menurut dia, kondisi mobil menteri saat ini masih cukup baik dan layak bagi pejabat setingkat menteri. "Ya, tentu alasannya efisiensi dong," ucap Jokowi. 

Namun, bila pembelian mobil tersebut tidak bisa dibatalkan, Jokowi mengaku tak bisa berbuat banyak, lantaran pengadaan mobil baru
 itu dibuat saat pemerintahan sebelumnya. "Saya ditanya jawaban saya tidak usah beli. Ya nggak apa-apa (kalau sudah dibeli). Itu bukan wewenang saya," kata Jokowi. (Mut)
http://m.liputan6.com/indonesia-baru...ai-prinsip-pks

dasar fe ka es muna... (lanjut sendiri)