Pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung kian dekat. Mulai besok (8/9) pintu pertama pengambilan keputusan rancangan undang-undang (RUU) pilkada akan dilalui. Maju mundurnya demokrasi bakal ditentukan dalam rapat intensif antara panitia kerja (panja) RUU pilkada dan pemerintah tersebut.

Sejumlah kemungkinan masih bisa muncul dalam rapat panja terakhir yang akan berlangsung tiga hari tersebut. ’’Kristalisasi pandangan antarfraksi-fraksi dan pemerintah bisa jadi memunculkan opsi jalan tengah,’’ kata anggota panja RUU pilkada A. Malik Haramain saat dihubungi di Jakarta kemarin (6/9).

Misalnya, pilihan bahwa pemilihan gubernur tetap dilaksanakan secara langsung dan hanya pemilihan bupati/wali kota yang melewati mekanisme pemilihan DPRD. ’’Itu semua masih bergantung lobi antarfraksi nanti, termasuk bagaimana posisi pemerintah,’’ ujar politikus PKB tersebut.

Hingga kemarin, perbedaan tajam antara pandangan antarfraksi dan pemerintah masih berlangsung. Fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP, menghendaki mekanisme pilkada di semua level, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dilaksanakan melalui DPRD. Partai Demokrat termasuk yang berada di gerbong yang sama.

Di luar kelompok fraksi tersebut, partai-partai yang mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres lalu, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura, lebih menghendaki mekanisme pilkada langsung. Pihak pemerintah ikut berada di posisi tersebut. ’’Kalau tidak ketemu (tercapai kesepakatan, Red) di panja, ya akan dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan,’’ tegas Malik.

Selain masalah mekanisme pemilihan, ada satu poin lain dalam RUU tersebut yang juga belum mencapai titik temu. Yaitu, mekanisme pengajuan paket kepala daerah dan wakil kepala daerah. ’’Kalau sudah di paripurna, ya mau tidak mau keputusan diambil lewat voting,’’ ujarnya.

Menurut Malik, berdasar rapat-rapat penyusunan agenda di internal panja, sidang paripurna mungkin dilaksanakan pada 23 September 2014 atau sekitar sepekan sebelum anggota DPR periode 2014–2019 resmi dilantik.

Di atas kertas, jika pengambilan keputusan ditempuh lewat suara terbanyak, opsi pilkada tidak langsung yang diusung partai di Koalisi Merah Putih akan menang. Berdasar jumlah kursi yang dimiliki, partai-partai yang tergabung di koalisi plus Partai Demokrat menguasai 75,12 persen dari total 560 kursi di parlemen.

Selengkapnya sumur: http://www.jawapos.com/baca/artikel/...uran-Demokrasi

Miris... Siapa yg pilih partai koalisi besar?
Kalo berakhir voting kita sdh tau hasilnya
Jd siap2 menyesali kalo nantinya mgkn Pejabat spt Risma, Jokowi, dan Ahok akan menjadi barang langka..

UU MD3+UU PILKADA, SELAMAT TINGGAL DEMOKRASI