Tentunya kita masih ingat dengan program yang akan digulirkan Jokowi jika terpilih jadi presiden yang menurutnya akan membantu mendongkrak kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program itu adalah pembuatan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang akan ditujukan kepada masyarakat Indonesia pra-sejahtera. Tapi apakah program kartu ini benar-benar di perlukan?Berikut ane coba deskripsikan plus minus nya program kartu-kartuan ini gan.

1. Warga miskin bisa mendapatkan fasilitas kesehatan (baca: berobat) dengan gratis

2. Udah, itu aja

1. Overlapping data. Ada warga yang mendapatkan 2 kartu, ada warga yang harusnya dapat kartu malah gak dapet. Ada warga yg harusnya gak dapet ini malah dapet.

2. RS menjadi super penuh dan gak pernah kehabisan pengunjung. Potensi untuk terjadi infeksi nosokomial semakin besar (Infeksi nosokomial adalah penyakit yang diperoleh justru saat berada di rumah sakit. Bisa karena tertular oleh petugas medis nya, atau tertular oleh pasien/ pengunjung di rumah sakit)

3. Akibat RS yang super penuh, pihak RS tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal. Bed Occupation Rate meningkat menjadi >80 % (bahasa kita nya, gak ada kamar) dan ini sangat merepotkan pihak RS untuk menyiapkan kamar/ bed available bila ada pasien baru yang akan masuk.

4. Cash flow RS bisa terganggu. Pengguna kartu sehat itu kan gak dipungut biaya gan, tapi nanti dari pemerintah (bisa pemda atau pemerintah pusat) yang akan bayar ke RS. Artinya pemerintah berhutang kepada RS untuk fasilitas kesehatan yang digunakan masyarakat. Masalahnya, berapa lama pemerintah baru akan bayar? Sekedar review saja, tahun 2006-2007 kalo tidak salah, Askes (saat itu sistem kesehatan nasional masih menggunakan Askes) berhutang kepada salah satu RS di Jakarta Utara hinga Rp 20 M untuk tagihan atas pelayanan kesehatan dalam periode 1 semester dan berakibat pada ditolaknya pasien pengguna askes oleh pihak RS (ya wajarlah nolak, RS udah nombok banyak gan)

5. Bila cash flow RS terganggu, maka ketersediaan obat-obatan juga menjadi terganggu, gaji petugas medis juga bisa saja tidak/ telat dibayarkan. Kalo dokter enak gan, kalo macem perawat, apoteker, tukang listrik, dll dll? Piye kabare, le?

6. Biaya yg dibutuhkan untuk membuat kartu? Berapa biaya untuk petugas enumerator untuk mendata warga, biaya untuk print formulir yang digunakan enumerator (ini seluruh Indonesia lho), biaya analisator untuk validasi kartu, biaya biaya pencetakan kartu, biaya distribusi kartu dst dst. Kira-kira bakalan habis berapa ya?

7. Dst dst

1. Anak dari warga pra-sejahtera bisa bersekolah dengan gratis tanpa dipungut biaya.

2. Kayaknya udah, itu aja

1. Kartu tidak sampai di tangan anak yang tepat (yg harusnya dapet jadi gk dapet, gitu juga sebaliknya)

2. Biaya untuk membuat kartu itu (sama kayak di atas ya gan)

3. Kayaknya gak bener2 gratis deh. Ujung2 nya bakalan ada biaya jam tambahan untuk matrikulasi, biaya kertas ulangan harian, sumbangan lain-lain yang kadang gak masuk akal (missal biaya beli paku buat bangku lama, biaya buat beli kunci slot kamar mandi, dll hehehe)

Sebetulnya tahun lalu Kemendagri bikin program yang sangat bagus tapi sayang terkesan nanggung ya. Yap, program itu adalah e-KTP. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan masalah (denger2 berita terakhir bakalan ada yg diciduk karena penyelewengan dalam pembuatannya), tapi sebenernya program ini bisa jadi pemecahannya.

1. Pengambilan data untuk e-KTP bukankah sudah dilakukan secara nasional, se-Indonesia, walaupun distribusinya katanya belum 100 %? Dalam data tersebut, bukannya sudah jelas data demografis dari penduduk Indonesia, jadi harusnya gak perlu ambil data lagi dnk? Tinggal klasifikasikan saja berdasarkan data yang sudah ada. Dengan langkah ini, maka biaya upah enumerator untuk pengambilan data dan biaya untuk mencetak form seluruh Indonesia bisa ditiadakan.

2. Bila sistem e-KTP ini sudah settle, tinggal disuntikkan dengan layanan dari BPJS. Bukankah program e-KTP juga terintegrasi dengan sistem demografi nasional? Dengan metode ini, setiap warga negara yang sudah terdaftar secara otomatis bisa mendapatkan layanan BPJS kelas 3 hanya dengan memberikan e-KTP di loket, sehingga masyarakat pra-sejahtera tidak perlu pusing membayar iuran BPJS (atau kalau memberatkan BPJS, ya disubsidi lah. 80 % iuran BPJS kelas 3 dibayar pemerintah dan sisanya dibayar oleh warga). Untuk masyarakat yang tidak puas dengan layanan kelas 3 bisa upgrade ke kelas 2 atau kelas 1, atau menggunakan metode lain, bila mampu (udah kayak naik haji, bila mampu). Nah, dengan langkah ini, maka secara otomatis setiap warga negara sudah terjamin pelayanan kesehatannya.

3. Dengan data demografis ini juga bisa diketahui berapa jumlah anak yang tidak mampu dari keluarga pra-sejahtera dan secara otomatis anak-anak ini terdaftar di sekolah negeri yang ada di kecamatan/ kabupaten mereka. Mereka bisa bersekolah gratis, tanpa pendataan ulang (kan sistem e-KTP nya sudah berjalan bagus?) namun dengan perjanjian bahwa nilai evaluasi belajar mereka harus selalu di atas KKM atau minimal dibuat rata-rata 7-8 per mata pelajaran. Anak-anak yang tidak bisa memenuhi syarat ini akan di evaluasi selama 1 tahun (2 semester), bila tidak ada perbaikan, maka ybs bisa dicabut hak belajar gratisnya atau dikurangi (misalnya pemerintah bayar 50 % sisanya dibayar oleh keluarganya, dll)