Jakarta: Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menanggapi kicauan Prabowo yang membolehkan pemilih menggunakan fasilitas Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Ia menilai Prabowo memang mematuhi aturan terkait daftar pemillih itu.

"Pak Prabowo bicara berdasarkan rule (aturan). Ini rule yang harus diikuti," ujar pengacara Prabowo, Didi Supriyanto, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Minggu (16/8/2014).

Didi mengeluarkan pernyataan itu untuk menanggapi temuan kuasa hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari. Tobas, saapan Taufik, menerangkan Prabowo melalui akun Twitter resmi @prabowo08 pernah menyarankan pendukungnya menggunakan mekanisme DPKTb.

Tobas mengatakan kala itu Prabowo membalas pertanyaan salah satu pendukungnya yang bernama Adelisa Resti. Kepada Prabowo melalui akun @restiadelisa, Adelisa bertanya bagaimana cara menggunakan hak pilih bagi anak rantau? seperti dirinya.

Akun resmi Prabowo pun menjawab pertanyaan Adelisa. "Jika belum terdaftar, mbak @restiadelisa bisa langsung ke TPS pada 9 Juli 2014, membawa KTP. Datang jam 12 siang waktu setempat?," tulis akun @prabowo08 pada pada 28 Juni 2014.

Penggunaan DPKTb memang terus dipersoalkan kubu Prabowo-Hatta. Mereka menilai ada mobilisasi massa untuk menggunakan daftar pemilih itu. Di samping itu, mereka menilai penggunaan DPKTb menyalahi aturan yang berlaku.

DPKTb sendiri, sejatinya, diperuntukan bagi warga yang memiliki hak pilih tetapi tak masuk daftar pemilih tetap (DPT). Dalam menggunakan DPKTb, pemilih cukup membawa KTP ke TPS di lingkungan tempat tinggal sesuai KTP. Namun, pemilih baru boleh mendaftar di TPS dari satu jam sebelum penyoblosan ditutup atau dari pukul 12.00-13.00 WIB.

SUMBER

Tim Jokowi Ungkap Inkonsistensi Prabowo Soal DPKTb

JAKARTA - Pandangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto terkait daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) ternyata tidak konsisten. Pasalnya, sebelum pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Prabowo menyetujui kebijakan yang dibuat KPU tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh anggota tim advokasi pasangan Jokowi-JK, Taufik Basari. Menurutnya, Prabowo bahkan pernah ikut mensosialisasikan DPKTb melalui situs media sosial Twitter.

"Di Twitter, Pak Prabowo pernah menunjukan sebenarnya mengendors dan mendukung DPKTb ini," kata Taufik dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/8).

Tweet yang dimaksud adalah jawaban Prabowo atas pertanyaan pengguna akun @restiadelisa pada tanggal 28 Juni 2014. Wanita yang mengaku sebagai salah seorang pendukung Prabowo itu bertanya tentang tata cara memilih bagi perantau.

Menjawab pertanyaan pendukungnya, Prabowo menyarankan agar @restiadelisa datang ke TPS terdekat dengan membawa KTP.

"Jika belum terdaftar, mbak @restiadelisa bisa langsung ke TPS pada 9 Juli 2014, membawa KTP. Datang jam 12 siang waktu setempat," kata Prabowo melalui akun Twitter pribadinya, @prabowo08 tertanggal 24 Juni 2014.

Menurut Taufik, inkonsistensi Prabowo tersebut menunjukan bahwa tidak ada dasar kuat dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Pria yang akrab disapa Tobas ini bahkan menyebut gugatan Prabowo sebagai upaya untuk mencari-cari masalah saja.

Hal ini semakin diperkuat fakta bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan Prabowo-Hatta di TPS pada hari pemungutan suara. Di beberapa wilayah, lanjut Taufik, DPKTb baru dipersoalkan saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten atau provinsi.

"Setelah hasil hitung cepat menunjukan yang unggul pasangan nomor urut dua barulah dicari-cari lah pintu masuk apa yang bisa mempermasalahkan hasil penghitungan suara dari KPU ini," papar Taufik.

Seperti diketahui, dalam persidangan di MK, Prabowo-Hatta melalui saksi dan kuasa hukumnya sangat getol menyerang penerapan DPKTb. Mereka menilai DPKTb telah di manfaatkan untuk memanipulasi suara demi keuntungan pasangan Jokowi-JK. Sejumlah saksi ahli Prabowo-Hatta juga berargumen bahwa penerapan DPKTb sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. (dil/jpnn)

SUMBER