Ini Tanggapan Michael Sunggiardi Terhadap Kritik Onno ke Menkominfo



Jakarta, PCplus – Pakar sekaligus praktisi teknologi informasi, Onno Widodo Purbo, pernah mengkritik kinerja menteri komunikasi dan informatika, Tifatul Sembiring yang dianggapnya tidak memuaskan.

Menurut Onno ada 6 alasan mengapa dirinya menyebut kinerja menkominfo itu tidak memuaskan, antara lain ketidak pedulian terhadap sweeping warnet dan RT/RWNet, ketiadaan usaha untuk mengonlinekan sekolah dengan internet, terciumnya aroma korupsi di program MPLIK dan PLIK Kemenkominfo, tidak ada usaha mengopensourcekan Indonesia, ketidakseriusan pemerintah mendukung produk ponsel dalam negeri dan disebutnya teknologi OpenBTS sebagai sesuatu yang ilegal.

Terkait pernyataan Onno tadi, kawan seperjuangan Onno yang juga praktisi teknologi informasi, Michael Sunggiardi memberi tanggapan mengapa hal-hal tersebut terjadi.

Lewat akun Facebook resminya, pria yang akrab disama Opa itu menjelaskan poin-poin yang disebutkan Onno. Berikut kutipannya yang disadur PCplus dari laman Facebook Michael.

“Wak Haji Onno Purbo, hapunten nya — mau ngejawab beberapa pernyataan menyoal Pak Tif yang kagak perform. Saya pake bahasa seadanya, supaya jadi kagak formal dan dalam bentuk laporan, dan kebetulan saya tau persis apa yang terjadi di Kominfo, dan bahkan di beberapa titik ikut terlibat dalam proses awalnya.

** Dianggap tak peduli dengan warnet & RT/RW-net yang di-sweeping

Di Kominfo itu ada 3 direktorat yang saling terkait tapi pejabatnya masih .., istilah kerennya ‘ego sektoral’. SDPPI ngurus sumber daya, PPI ngurus penyelenggara dan Aptika ngurus aplikasi (software) – mereka ini masih unyu-unyu kalau diminta kerja sama, karena tupoksinya berbeda dan belum sempet mikirin ‘tetangga’.

Produk warnet dan RT-RW-Net masih belum jelas mau diletakan dimana, jadilah menterinya bingung, bukan tidak peduli — terlihat dari adanya upaya-upaya untuk membangun dan mengembangkan warnet di direktorat Aptika dan PPI (melalui PLIK dan MPLIK), sedang RT-RW-Net mah dianggepnya akan hilang sendiri, kalau operator bisa jual murah akses internetnya.

** Tak ada usaha menginternetkan sekolah-sekolah & masyarakat secara serius

Sampai hari ini saya selalu ngomporin Pustekkom dan Direktorat Pemberdayaan Informatika yang cocok untuk saling kerja sama membangun akses internet di sekolah – cuman masih belom ‘donk’, karena balik lagi istilahnya, ego sektoral – yang kao diliat serius, sebetulnya belum ada mekanisme bagaimana dua kementerian dapat bekerja sama dengan baik mulai dari atas sampai ke bawah.

Untuk nanganin masyarakat, yang cocok itu Direktorat Pemberdayaan Informatika, Dirjen Aptika — tapi saya sering protes, yang dimaksud masyarakat itu yang kayak apa sih ? Karena kenyataannya, Dit PI hanya nanganin pemuda, perempuan, UKM dan difabel, sedang laennya (yang kagak terdefinisi) ada di subdit yang berbeda.

** KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai mengobok-obok program PLIK dan MPLIK yang berada di bawah payung Kominfo

Program PLIK dan MPLIK dan turunan lainnya sih cerita lain yang tidak pantas disampaikan di media terbuka, tetapi mestinya bukan kesalahan menterinya, tapi memang tanggung jawab ahirnya di menterinya — dan sekarang menterinya sedang berupaya membuat ‘exit strategy’ dengan bantuan ‘konsultan’ dari ITB dan ‘pelaksana’ dari UGM.

** Tidak ada usaha untuk meng-opensource-kan Indonesia

Ada satu program yang serumpun dengan PLIK yang mati-matian diupayakan menggunakan Open Source, tetapi pelaksanaannya syusyah-nya bukan maen … karena tidak ada patokan dalam kelas enterprise untuk bisa pakai program yang nol rupiah, tapi dengan resiko menaikan honor pelaksana, yang kalau menurut Kelly atau Inkindo, semuanya rendah-rendah dibanding dengan beli software yang harganya manteb.

Kenyataannya juga yang didefiniskkan sebagai The Real Open Source sepertinya tidak terjadi di Indonesia, banyak usaha terkait yang gulung tikar dan organisasi besar macam IGOS juga sudah tidak ada kabarnya, karena kalau menurut saya, programnya tidak mengikuti tren dan tidak cepet-cepet berubah pada saat ada kendala besar terjadi.

Konon, kegagalan PLIK salah satunya banyak perangkat yang pakai Open Source dari kontraktor, tapi diformat ulang menjadi Windows, sehingga sulit untuk dikendalikan.

** Keseriusan untuk mendukung ponsel produk dalam negeri

Bikin hardware ini myumetnya bukan maen …. kudu lewatin banyak pintu, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, Bea Cukai, dan Menteri Kominfo — ngomong di Kominfo saja, kita sudah harus masuk dua direktur, standar dan pengendalian, belum lagi nyerempet surveyor yang bisa nentuin kandungan dalam negeri dengan rumus nyelimet ala matematik tinggi.

Padahal, mulai dari menteri sampe warung pojok ngomongnya kita bisa bikin ponsel dan kapal terbang kalau perlu — ahirnya yang paling sering disebut yah mas EKO – ekosistem. Ekosistem itu enak kedengerannya, tapi minta ampyun biyung kalau mau dijalanin, mentoknya di istilah ‘ego sektoral’ itu lagi.

** Menyebut OpenBTS ilegal

Kenapa Kominfo nyebut ilegal ? …… karena dalam prakteknya, ada satu sistem bisnis telekomunikasi yang menjual jasa layanan mikro BTS yang mirip kerjanya OpenBTS, misalnya di mal atau hotel itu loh.

Kalau OpenBTS dibebaskan, maka nantinya, takutnya akan banyak yang masuk penjara karena kesabet kasus Indosat itu loh … dan operator bingung dengan perencanaannya yang jadi acakadut.

Gitu yah yang saya tau … lebih kurangnya mohon maaf …….

(mohon maaf ke Pak Tif yang tidak saya tag, karena belum friend di fesbuk )”

Sumur

Waduh ada yg mulai bela Mr Tiff ni