- Beranda
- Berita dan Politik
[NGENES] Laporan kubu Prabowo-Hatta minta pemilu ulang ditolak Bareskrim
...
TS
d4n1d3h
[NGENES] Laporan kubu Prabowo-Hatta minta pemilu ulang ditolak Bareskrim
Laporan kubu Prabowo-Hatta minta pemilu ulang ditolak Bareskrim
Merdeka.com - Berbagai cara dilakukan kubu Prabowo untuk mengusahakan pemilu kembali diulang oleh KPU. Namun apa daya, KPU bergeming terhadap tuntutan Prabowo. Kuasa hukum Prabowo-Hatta pun datang ke Mabes Polri. Mereka melaporkan KPU dengan UU Pilpres pasal 247 tentang penolakan KPU menyelenggarakan pemilu ulang di Kabupaten/Kota.
Namun untuk memberlakukan pasal 247 harus merujuk pada pasal 165 yang isinya pemilu dapat diulang jika terjadi bencana atau kerusuhan sehingga hasil tidak dapat dilanjutkan dan penghitungan tidak dapat dilakukan. Sementara bukti di lapangan belum ditemukan hal-hal demikian.
"Ternyata ada arahan, kebijakan di Polri semua pidana terkait pemilu, lapornya ke Bawaslu," ujar tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman saat dihubungi, Senin (21/7).
Ditolak Bareskrim, kubu Prabowo mengaku akan ke Bawaslu untuk mengusahakan dan menuntut hal tersebut. Jika memungkinkan mereka akan kembali ke Bareskrim Polri untuk melaporkan KPU.
"Kita lapor ke Bawaslu, bisa (melaporkan), tapi melalui Bawaslu. Ada line bisa ke Bareskrim tapi melalui Bawaslu," ucapnya yakin.
http://m.merdeka.com/peristiwa/lapor...bareskrim.html
Menagih Janji 15 Kali Ucapan Prabowo Soal Kesiapan Menerima Hasil KPU
Jakarta - Saat bicara di depan media asing, Prabowo Subianto pernah mengatakan, siap menerima kehendak rakyat yang disahkan KPU. Bahkan dia mengklaim sudah mengucapkan hal itu 15 kali. Bagaimana dengan kenyataannya?
Dalam sesi wawancara dengan jurnalis asing di Tugu Proklamasi setelah deklarasi koalisi permanen Merah Putih, Senin (14/7/2014) lalu, dia sesumbar sudah mengucapkan kesiapan menerima hasil Pilpres 15 kali. Namun tak sekali pun hal itu diucapkan oleh kubu Jokowi-JK.
"Saya sudah menyampaikan 15 kali pernyataan terbuka...saya akan menghormati keputusan rakyat Indonesia. 15 kali, silakan cek," ujar Prabowo dengan percaya diri.
"Tak sekali pun hal ini saya dengar dari Pak Joko widodo. Sekali pun saya tak mendengar sampai hari ini, bahwa ia akan menghormati kehendak rakyat sesuai yang disahkan KPU. Jadi silakan tanyakan ini padanya. Saya telah menyatakan, mereka tak sekali pun. Malah membuat pernyataan sebelum pilpres jika nomor 1 menang, berarti curang," sambung Prabowo yang video rekaman jumpa persnya beredar luas di YouTube.
Namun kenyataannya, dua jam sebelum hasil rekapitulasi nasional diumumkan oleh KPU, Prabowo sudah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Dia menyebut ada kecurangan hingga proses yang cacat hukum dalam pelaksanaan Pilpres. Dia menegaskan, menolak semua pelaksanaan Pilpres yang digelar 9 Juli lalu.
"Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan," ucap Prabowo dalam pidato di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jaktim, Selasa (22/7/2014).
Saat ini proses di KPU masih dalam tahap rekapitulasi nasional. Total 29 provinsi sudah disahkan, artinya masih ada sisa 3 provinsi lagi. Pasangan Jokowi-JK sejauh ini unggul.
http://m.detik.com/news/read/2014/07.../2644889/1562/
Merdeka.com - Berbagai cara dilakukan kubu Prabowo untuk mengusahakan pemilu kembali diulang oleh KPU. Namun apa daya, KPU bergeming terhadap tuntutan Prabowo. Kuasa hukum Prabowo-Hatta pun datang ke Mabes Polri. Mereka melaporkan KPU dengan UU Pilpres pasal 247 tentang penolakan KPU menyelenggarakan pemilu ulang di Kabupaten/Kota.
Namun untuk memberlakukan pasal 247 harus merujuk pada pasal 165 yang isinya pemilu dapat diulang jika terjadi bencana atau kerusuhan sehingga hasil tidak dapat dilanjutkan dan penghitungan tidak dapat dilakukan. Sementara bukti di lapangan belum ditemukan hal-hal demikian.
"Ternyata ada arahan, kebijakan di Polri semua pidana terkait pemilu, lapornya ke Bawaslu," ujar tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman saat dihubungi, Senin (21/7).
Ditolak Bareskrim, kubu Prabowo mengaku akan ke Bawaslu untuk mengusahakan dan menuntut hal tersebut. Jika memungkinkan mereka akan kembali ke Bareskrim Polri untuk melaporkan KPU.
"Kita lapor ke Bawaslu, bisa (melaporkan), tapi melalui Bawaslu. Ada line bisa ke Bareskrim tapi melalui Bawaslu," ucapnya yakin.
http://m.merdeka.com/peristiwa/lapor...bareskrim.html
Quote:
Original Posted By Askndria►wanjret , kesian bgt nih , sial lo wowok 
ya iyalah , orang jg g mau di pimpin orang picik kek lu sm koalisi elu
mw pemilu ulang jg ttp pakdhe wiwi yg menang kok
ya iyalah , orang jg g mau di pimpin orang picik kek lu sm koalisi elu
mw pemilu ulang jg ttp pakdhe wiwi yg menang kok
Quote:
Original Posted By sinkin.soon►Pasal 247 UU Pilpres
(1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Looks legit, tapi tim prabocor lupa pada ayat (1) ada ketentuan harus memenuhi pasal 165
Pasal 165 UU Pilpres
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana
alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan
kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
(4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
MMD tahu ketentuan ini, itu sebabnya dia tidak menyarankan PSU karena sudah lewat masa 10 hari tersebut. Sayangnya tim prabocor tidak mengindahkan nasehat MMD tersebut malah setor ketidak-tahuan kepada bareskrim dan media massa
(1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Looks legit, tapi tim prabocor lupa pada ayat (1) ada ketentuan harus memenuhi pasal 165
Pasal 165 UU Pilpres
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana
alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan
kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
(4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
MMD tahu ketentuan ini, itu sebabnya dia tidak menyarankan PSU karena sudah lewat masa 10 hari tersebut. Sayangnya tim prabocor tidak mengindahkan nasehat MMD tersebut malah setor ketidak-tahuan kepada bareskrim dan media massa
Quote:
Original Posted By poemi►MMD udah lepas tangan kalau timses prabowo masih protes sampai MK artinya...
itu timses emang kerja buat cari duit, peduli amat wowo kalah atau menang, yang jelas kalau bawa ke MK kan mereka dapet uang jalan/capek dari wowo
itu timses emang kerja buat cari duit, peduli amat wowo kalah atau menang, yang jelas kalau bawa ke MK kan mereka dapet uang jalan/capek dari wowo
Quote:
Quote:
Original Posted By burmencia►Statement yang sangat mengecewakan tadi dengan memutuskan WO & menolak hasil Pilpres..
Yang dukung wowo, silahkan dinilai capres yang anda pilih..
Yang dukung wowo, silahkan dinilai capres yang anda pilih..
Menagih Janji 15 Kali Ucapan Prabowo Soal Kesiapan Menerima Hasil KPU
Jakarta - Saat bicara di depan media asing, Prabowo Subianto pernah mengatakan, siap menerima kehendak rakyat yang disahkan KPU. Bahkan dia mengklaim sudah mengucapkan hal itu 15 kali. Bagaimana dengan kenyataannya?
Dalam sesi wawancara dengan jurnalis asing di Tugu Proklamasi setelah deklarasi koalisi permanen Merah Putih, Senin (14/7/2014) lalu, dia sesumbar sudah mengucapkan kesiapan menerima hasil Pilpres 15 kali. Namun tak sekali pun hal itu diucapkan oleh kubu Jokowi-JK.
"Saya sudah menyampaikan 15 kali pernyataan terbuka...saya akan menghormati keputusan rakyat Indonesia. 15 kali, silakan cek," ujar Prabowo dengan percaya diri.
"Tak sekali pun hal ini saya dengar dari Pak Joko widodo. Sekali pun saya tak mendengar sampai hari ini, bahwa ia akan menghormati kehendak rakyat sesuai yang disahkan KPU. Jadi silakan tanyakan ini padanya. Saya telah menyatakan, mereka tak sekali pun. Malah membuat pernyataan sebelum pilpres jika nomor 1 menang, berarti curang," sambung Prabowo yang video rekaman jumpa persnya beredar luas di YouTube.
Namun kenyataannya, dua jam sebelum hasil rekapitulasi nasional diumumkan oleh KPU, Prabowo sudah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Dia menyebut ada kecurangan hingga proses yang cacat hukum dalam pelaksanaan Pilpres. Dia menegaskan, menolak semua pelaksanaan Pilpres yang digelar 9 Juli lalu.
"Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan," ucap Prabowo dalam pidato di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jaktim, Selasa (22/7/2014).
Saat ini proses di KPU masih dalam tahap rekapitulasi nasional. Total 29 provinsi sudah disahkan, artinya masih ada sisa 3 provinsi lagi. Pasangan Jokowi-JK sejauh ini unggul.
http://m.detik.com/news/read/2014/07.../2644889/1562/
Diubah oleh d4n1d3h 22-07-2014 09:52
0
27K
277
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru