Dalam debat capres Minggu (22/6) lalu, Capres Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan terkait penjualan Indosat yang dilakukan oleh Presiden Megawati saat berkuasa kepada Jokowi . Prabowo pun menyentil apa yang akan dilakukan jika Jokowi jadi presiden terkait penjualan Indosat yang sangat berkaitan dengan industri strategis Indonesia.

"Bapak sering bicara drone, teknologi tinggi dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di ketahanan kita. Waktu pemerintahan di Ibu Megawati , Indonesia menjual perusahaan yang strategis, yaitu Indosat. Pada saat saat Indosat punya dua posisi strategis? Apakah akan dibeli atau bagaimana Indosat?" tanya Prabowo saat debat, Minggu (22/6) malam.

Jokowi menjawab, saat ini Indonesia harus punya drone atau kapal tanpa awak terlebih dahulu. Terkait satelit, menurutnya saat ini Indonesia bisa ikut dengan negara lain terlebih dahulu.

"Tidak memulai sekarang kapan lagi, satelitnya nebeng dulu, yang penting ada targetnya," ujar Jokowi .

Jokowi menyampaikan bahwa ada klausula dalam penjualannya. Klausula tersebut yakni Indonesia suatu saat bisa membeli lagi saham Indosat yang saat ini dikuasai Singapura.

"Indosat dijual saat itu tahun 98, itu kita krisis berat. Pada saat itu Ibu Megawati jadi presiden, kondisi ekonomi masih belum baik, kondisi belum baik, waktu Indosat kita jual. Kita harus melihat ada klausul apa, klausulnya kita bisa ambil kembali, hanya saja sampai sekarang belum bisa kita beli kembali. Ke depan harus kita buy back kembali, ke depan pertumbuhan ekonomi 7 persen," ujar Jokowi .

Pembelaan punh muncul dari kubu Jokowi . Anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Jokowi - Jusuf Kalla ( JK ) Aria Bima mengatakan, pertanyaan tersebut tidak memiliki landasan moral. Karena tidak mempertimbangkan posisi ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan Megawati .

"Dia (Prabowo) tidak memiliki landasan moral untuk mempertanyakan itu," tutur Aria di Media Center Jokowi - JK di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/6) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, penjualan aset Indosat pada tahun 2002 bukan merupakan kesengajaan. Namun, hal itu demi mengatasi krisis di tahun tersebut.

"Ibu Megawati hanya mengatasi kondisi krisis saat itu. Termasuk mantan Presiden BJ Habibie dan Gus Dur ," tegas Aria.

Aria sendiri mempertanyakan Prabowo yang pada saat itu melarikan diri pada saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. "Saat Indosat dijual, dia kemana? Menghilang kan," tutupnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Tim Sukses (Timses) pasangan Jokowi - JK , Effendi Simbolon . Dia menilai keinginan Jokowi untuk membeli kembali (buyback) saham Indosat, sangat realistis. Dia membela keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri menjual Indosat meskipun banyak menuai kecaman publik.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat realistis," kata Effendi saat dihubungi, Senin (23/6).

Effendi menjelaskan, bahwa penjualan Indosat yang dilakukan semasa Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI merupakan mandat MPR pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ). Karena itu, dia melihat, tidak ada yang salah jika Megawati menjual Indosat kepada Singapura pada 2002 lalu.

Saat itu, lanjut Effendi, MPR meminta pemerintah melepas aset-aset BUMN yang dianggap bermasalah. Sayangnya, mandat tersebut tertunda lantaran lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan. Akhirnya, Megawati menjadi eksekutor mandat tersebut.

"Penjualan Indosat salah satu tindak lanjut TAP MPR era kabinet Gus Dur yang mengamanatkan penyelesaian masalah perusahaan BUMN yang terimbas krisis. Bu Megawati yang eksekusi," jelas Politikus PDIP ini.

Nantinya, lanjut Effendi, apabila Jokowi - JK lolos sebagai pemenang Pilpres 2014, maka pemerintahannya akan melakukan perhitungan ulang terkait keuntungan dan kerugian dari pembelian kembali saham Indosat.

Perhitungan ulang tersebut lantaran kondisi Indonesia saat ini sudah berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi saat Indosat dijual.

"Kami akan melihat apakah lebih baik mengambil balik, membeli baru. Atau cukup menyewa. Kami akan mengkaji dahulu apakah pembelian ini menjadi hal prioritas atau tidak," pungkasnya.


Sumber yang berkaitan:

http://www.merdeka.com/peristiwa/pem...l-indosat.html


Menyikapi persoalan penjualan Indosat tersebut, saya melihat ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan secara obyektif. Kita mulai sebuah pertanyaan: "Mengapa Indosat Dijual?" Saya akan menguraikan pemahaman saya secara singkat.

Berbagai faktor pertimbangan:

• Keputusan penjualan Indosat dilakukan melalui TAP MPR 2002, sebelum Megawati dilantik sebagai Presiden RI. Melihat proses penjualan Indosat, berarti dilakukan secara sah, bukan sewenang-wenang.
  
• Dampak dari krisis ekonomi RI tahun 1998, bahkan hingga beberapa tahun kemudian, kondisi ekonomi Indonesia belum stabil.
  
• Pemerintah Pusat tidak memiliki modal cukup untuk melakukan investasi kepada berbagai BUMN, sehingga berbagai BUMN tidak dapat berkembang bahkan cenderung mengalami ancaman pailit.
  
• Jika Indosat tidak dijual, bisa saja Indosat pailit, tentu tanpa modal dari Pemerintah Pusat, Indosat tidak dapat berkembang, bahkan dari segi kinerja, manajemen Indosat pada masa itu tidak sebaik beberapa tahun terakhir.
  
• Menjual Indosat saat itu bukan berarti kita kehilangan Indosat selamanya, karena terdapat klausul buy back yang tercantum dalam perjanjian.
  
• Melihat asal muasal krisis ekonomi RI tahun 1998, apa penyebabnya? Selain krisis ekonomi secara global, budaya korupsi yang dilahirkan oleh pemerintahan Orde Baru merugikan Indonesia, ibarat seperti pandora box, ketika Soeharto lengser, kita menerima getah dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang cenderung merugikan Indonesia tetapi lebih menguntungkan pihak asing. Berbagai perjanjian kerjasama yang berat sebelah serta kualitas birokrasi yang begitu bobrok. Siapa pucuk pimpinan pemerintahan Orde Baru? Soeharto, siapakah Soeharto? Mantan mertua Prabowo.
  

Saya berpendapat bahwa Prabowo bukan sosok yang tepat untuk mempertanyakan kebijakan tersebut, karena dia sendiri memiliki persoalan tersendiri karena memiliki kaitan erat dengan pemerintahan Orde Baru, apalagi setelah Prabowo diberhentikan dari TNI pada tahun 1998, Prabowo memilih untuk 'kabur' ke Yordania karena alasan krisis politik dan menetap disana selama beberapa tahun, sibuk mengembangkan investasi di Yordania ketimbang ikut membantu membenahi Indonesia. Sekilas pemahaman saya mengenai persoalan Indosat, mohon maklum jika ada yang tidak sepakat. Lebih baik kita melihat secara obyektif, dari segi sejarah, jangan sampai ada kesan terulang kembali 'manipulasi sejarah' oleh kubu tertentu.