Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi V DPR Nusyirwan Sudjono menyatakan, keberhasilan negara dalam melaksanakan fungsinya sangat tergantung pada kinerja pemerintah daerah.

Pasca reformasi 1998, semua program nasional letaknya di daerah. Karena itu, peranan pimpinan daerah untuk mewujudkan program nasional menjadi sangat penting.

Salah satu pemerintahan daerah yang telah terbukti berhasil melaksanakannya adalah Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai sebuah contoh, kata dia, transportasi jalan raya dan jalan tol.

"Banyak rencana pembangunan jalan yang berusia 20 tahun lebih, baru bisa direalisasi pada saat kepemimpinan DKI Jakarta di bawah Pak Jokowi," kata Nusyirwan kepada pers di sela-sela rakornas Nasdem, di Jakarta, Selasa (27/5).

Dia mencontohkan, jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR W2) yang kurang satu bulan lagi akan tersambung atau berfungsi, yang sebelumnya membutuhkan waktu 25 tahun untuk terwujudnya jalan lingkar terjadi.

"Kenapa? Karena kepemimpinan sebelumnya tidak mampu di pembebasan lahan. Dan itu selalu menjadi kendala," ujarnya.

"Jalur ke arah Tanjung Priok, akses ke Tanjung Priok terhenti bertahun-tahun karena persoalan lahan. Baru pada periode Gubernur Joko Widodo bisa berlangsung kembali, karena mampu atasi problem lahan," tambahnya.

Jalur lingkar Jakarta itu berguna untuk mengatasi kemacetan Jakarta, karena tidak bisa dengan cara lain selain menambah jaringan jalan. Kalau lingkar luar sudah tersambung, maka kendaraan berat tidak harus masuk ke tol dalam kota dan itu bisa mengatasi kemacetan.

Contoh lagi, jelas dia, program mass rapid transport (MRT) yang sudah direncanakan sejak 30 tahun lalu. Baru bisa dimulai pada tahun ini oleh kepemimpinan Jokowi. Kemudian juga untuk pengembangan infrastruktur dasar lain, seperti pengembangan akses pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Nusyirwan, keberhasilan Jokowi itu sudah menunjukkan bagaimana kapasitas dan kualitas kepemimpinannya. Untuk bisa lebih dioptimalkan. Jokowi sudah selayaknya mengabdikan diri di kepemimpinan tingkat nasional.

"Tidak mungkinlah sekarang seseorang menjadi Gubernur di tiga tempat atau lebih. Sudah saatnya lanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Contoh lain yang dibeberkan Nusyirwan adalah pengendalian banjir. Di DKI Jakarta, banjir itu sudah berpuluh tahun, bukan kali ini saja. Tetapi, normalisasi kali dan waduk di Jakarta baru dijalankan di era Jokowi.

Satu program lain adalah kampung deret, untuk menjawab kesulitan pengadaan tanah, dan kecenderungan penduduk di pemukiman padat penduduk yang tak mau dipindah ke tempat yang jauh dari lokasi tersebut.

"Padahal harusnya tempat tersebut daerah yang tidak boleh dihuni. Tetapi kalau mereka dipindah ke tempat lain yang tanah tersedia, tetapi jauh, maka akan kesulitan," kata dia.

"Maka kampung deret itu menjadi sangat relevan dalam menjawab masalah tersebut."

Berikutnya yang menjadi kelebihan dari kepemimpinan Jokowi adalah kondisi saat ini yakni kelemahan dalam implementasi pembangunan di Indonesia, dari sisi koordinasi antaraparat. Apa yang dilakukan dalam pembangunan di Jakarta di bawah Jokowi sudah menunjukkan bahwa pendekatannya tepat.

"Pak Jokowi mampu mewujudkan prinsip koordinasi sehingga program besar bisa dimulai. Karena pembangunan itu lintas sektor, lintas daerah. Kalau itu sudah berjalan, berarti koordinasi sudah berjalan. Pak Jokowi punya jiwa itu," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, selama ini banyak proyek macet karena mandeknya koordinasi, atau tidak ada yang berinisiatif mengkoordinasikan. Namun kehadiran Jokowi sudah membuktikan koordinasi tepat bisa dilakukan dengan pendekatan aspek sosial yang tepat juga. Ujungnya, kendala-kendala yang biasa dihadapi bisa terselesaikan.

"Meskipun di situ ada makam, misalnya, tetapi bisa dikoordinasikan sehingga tidak ada bentrok. Di pasar-pasar juga bisa ditertibkan, normalisasi kali dan waduk juga bisa dijalankan," jelasnya.

Menurut Nusyirwan, cara-cara pendekatan Jokowi ini, juga didukung dengan kemauan untuk melakukan peninjauan proyek dan program besar dengan cara langsung turun ke lapangan, melihat problem yang ada.

"Pak Jokowi tak sekadar menerima laporan dari petugas teknis. Itu yang harusnya bisa menjadi pola yang bisa dilakukan juga oleh kepala daerah lain di dalam menjawab persoalan pembangunan infrastruktur, yang mana ini menjadi kendala dalam pembangunan," terangnya.


SUMBER