Kamis, 22 Mei 2014 | 17:26 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com — Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Prayut Chan-O-Cha, Kamis (22/5/2014), lewat pidato televisi mengumumkan bahwa militer mengambil alih pemerintahan setelah kisruh politik selama tujuh bulan tak kunjung berakhir.

"Untuk mengembalikan negara ke kondisi normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan kepolisian Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei 2014 pukul 16.30," kata Jenderal Prayut Chan-O-Chan.

Pernyataan kudeta ini hanya berselang dua hari setelah militer menyatakan kondisi darurat militer di Thailand. Namun, saat itu militer menegaskan keadaan darurat itu bukanlah sebuah kudeta.

Saat kondisi darurat diumumkan, ribuan tentara didukung persenjataan dan kendaraan tempur disebar ke lokasi-lokasi vital, seperti pusat-pusat perekonomian, stasiun televisi, dan kawasan-kawasan perhotelan.

Terakhir kali militer Thailand melakukan kudeta adalah pada 2006 ketika melengserkan Thaksin Shinawatra dari kursi perdana menteri.
Editor : Ervan Hardoko
Sumber : AFP

Militer dan Demokrasi di Thailand

Kudeta dan Pergerakkan Militer demi Kekuasaan Negara
Pada tahun 1932, terjadi kudeta pertama dalam sejarah politik Thailand. Pada kudeta tersebut terjadi intervensi militer yang mengubah sistem pemerintahan Thailand yang monarki absolut. Sejak saat itu, pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan negara selama 60 tahun lamanya. Hal ini menyebabkan perpecahan antara demokrasi dengan militer. Setelah kudeta pertama terjadi, terjadi siklus pada setiap perubahan pemerintahan, dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, lalu terjadi krisis politik dan kembali lagi pada tahap kudeta.
Pada tahun 1947, kembali terjadi kudeta pada pemerintahan Thailand. Kudeta ini dilaksanakan agar para petinggi militer lainnya mendapatkan jabatan senior di pemerintahan. Namun, setelah kudeta tersebut, terjadi perpecahan di dalam tubuh angkatan bersenjata itu sendiri karena terjadi perebutan kekuasan. Meskipun begitu, dominasi politik dalam pemerintahan oleh militer tidaklah tergoyahkan.
Pada tahun 1957, Panglima Sarit menggulingkan Panglima Tertinggi Pibul, Phin, dan Jendral Polisi Phao, setelah itu melakukan kudeta pada tahun 1958. Sarit melakukan kudeta tersebut dengan tipe konservatisme dan kapitalisme. Pemerintahan militer pun menjadi semakin menguat setelah kudeta yang dilakukan oleh Sarit. Setelah kudeta kedua terjadi di tahun yang sama, Sarit sadar bahwa ketidakstabilang politik terjadi karena angkatan bersenjata tidak memiliki kekompakan . Sebuah ideologi yang dibutuhkan untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata dan membuat perubahan politik. Tanggapan Sarit adalah konservatisme yang mengangkat prestise monarki, aturan birokrasi konsolidasi, dihapuskannya konstitusionalisme, dan kegiatan politik terbatas. Pada masa pemerintahannya, Sarit fokus membangun ekonomi Thailand, sehingga merugikan perkembangan pemerintahan demokrasi. Namun, ekonomi Thailan berkembang dengan pesat dan memperkuat sektor bisnisnya. Organisasi mahasiswa yang memimpin pemberontakan bersejarah pada tahun 1973 pun muncul akibat perluasan pendidikan yang dicanangkan sejak periode kekuasaan Sarit.

Kudeta dan Demokratisasi
Kudeta pada tahun 1977 ditujukan untuk memperluas demokratisasi dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Setelah kudeta tersebut, pemerintahan parlementer bertahan selama hampir 12 tahun. Partai politik mulai mendapat legitimasi. Komitmen masyarakat terhadap demokrasi mulai bangkit dan pihak militer mulai terkesan menerima kehadiran demokrasi
Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Meskipun kudeta berhasil dilaksanakan, militer menghadapi masalah dalam mengatasi kekuatan demokrasi yang tengah berkembang dengan pesatnya. Para pihak yang mendukung demokrasi memaksa pemimpin kudeta untuk menyetujui konsesi.

Misi Militer dan Keterlibatannya dalam Politik
Setelah kudeta tahun 1932, misi dari militer berubah menjadi melindungi konstitusi dan rezim yang baru. Antara tahun 1932 hingga akhir Perang Dunia ke-2, misi militer bertambah menjadi mendukung Panglima Tertinggi Pibulsongkram sebagai pemimpin politik Thailand yang terkuat.
Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, misi dari militer Thailand adalah untuk menghadapi masalah komunisme, hingga akhirnya berintegrasi dengan sistem keamanan kolektif Amerika Serikat. Lima puluh persen dari biaya pertahanan Thailand dibiayai oleh Amerika Serikat. Berbagai bantuan militer lainnya pun diberikan oleh Amerika Serikat hingga militer Thailand berkembang dengan pesatnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi militer dalam politik dan membuat kedudukan militer dalam politik semakin menguat.
Tiga dekade setelah Perang Dunia ke-2, kekuatan militer Thailand terpecah dan menjadi dasar kekuatan personal bagi tiga pemimpin militer tertinggi, yaitu Sarit, Thanom, dan Prapas. Partai politik seperti Partai Sosialis Nasional oleh Sarit dan Persatuan Masyarakat Thailand oleh Thanom serta Prapas hanyalah kedok atas kekuasaan yang terlegitimasi. Padahal, kekuatan militerlah yang memerintah pada rezim mereka.

Pemberontakan Komunis dan Liberalisasi oleh Militer
Kegagalan militer dalam menekan pemberontakan komunis adalah salah satu faktir yang menyebabkan militer menginisiasi liberisasi dan membuat parlementer memerintah cukup lama pada tahun 1980an. Pihak militer percaya bahwa pemberontakan komunis bisa dengan mudah ditanani oleh kepolisian. Namun, pada tahun 1965 ketika pemberontakkan mulai menggunakan senjata di timur laut, pemerintah menekan para pemberontak menggunakan militer dengan asumsi hanya dengan militerlah komunis bisa dihentikan. Namun, tindakan ini justru menimbulkan pemberontakkan di wilayah Thailand yang lainnya. Kampanye militer melawan komunisme mulai dicanangkan pada tahun 1970an. Berbagai aksi kewarganegaraan digalakkan, namun tidak dapat menghentikan ekspansi dari pemberontakkan.
Setelah tahun 1977 ketika Jendral Kriangsak mengkudeta pemerintah, strategi baru dalam mengatasi pemberontakkan dicanangkan. Liberalisasi oleh militer dimulai tahun 1978 saat Kriangsak membuat kebijakan terhadap Partai Komunis Thailand dan berjanji untuk memberikan amnesti bagi anggota yang bergabung setelah tahun 1976. Strategi politik ofensif menjadi resmi saat pemerintahan Jendral Prem Tinasunalond menetapkan Peraturan Perdana Menteri No. 66/2523. Peraturan ini berisi untuk menekankan prioritas sarana politik dibandingkan dengan militer melalui penghapusan ketimpangan sosial ekonomi, promosi partisipasi politik, promosi institusi dan gerakkan demokrasi, serta jaminan kebebasan berpoliti.
Intinya, membangun demokrasi penuh adalah satu-satunya cara mengalahkan komunisme. Beberapa organisasi dibentuk untuk mengajak masyarakat untuk mendukung program ini. Organisasi ini sebagai perlambangan demokrasi karena masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam administrasi dan perkembangan desa mereka. Namun, hal ini sulit mengingat para administratif desa adalah pegawai pemerintahan yang dipilih langsung oleh pemerintah, sehingga demokrasi sulit tercermin dengan baik.

Militer, Masyarakat, dan Demokratisasi
Setelah kudeta tahun 1977, Perdana Menteri Kriangsak berjanji untuk menyebarluaskan konstitusi permanen dalam waktu setahun dan mengadakan pemilu beberapa bulan kemudian. Tuntutan untuk liberalisasi mulai muncul dari “The Thai Young Turks”. Mereka mendukung kepemimpinan yang kuat serta kudeta, tapi liberalisasi dan demokrasi dapat diterima bila dapat menyelesaikan konflik nasional dan menjanjikan stabilitas politik.
Walau telah berliberalisasi, Thailand masih menghadapi ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan pohak militer masih terus memberi pengaruh politik. Kudeta tahun 1981 dan 1985 menunjukkan bahwa militer merasa terganggu dengan kebijakan demokrasi dan pembangunan partai politik.
Perdana Menteri Prem yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989 harus bisa menyeimbangkan antara militer dengan politik. Pada masa itu, liberalisasi dan demokrasi tengah dalam masa uji coba. Perdana Menteri dan militer sepakat bahwa dikarenakan Thailand masih
dalam masa transisi, maka militer tidak dapat menarik diri dari ranah politik. Militer tidak dapat membiarkan partai politik mengambil alih negara. Mereka membentuk kabinet dan Perdana Menteri agar berada di pihak mereka. Partai politik pun tidak boleh ikut campur dalam beberapa hal.
Intervensi militer tahun 1991 merefleksikan ketidaksukaan angkatan bersenjata terhadap berkembangnya pengaruh partai politik dan masyarakat sipil yang mencoba untuk lebih menguasai militer. Setelah Jendral Suchinda mengundurkan diri dari tentara dan perdana menteri pada pemilu April 1992, masyarakat spil mampu memaksa mantan panglima militier untuk turun. Ini adalah protes terbesar dalam sejarah Thailan setelah 1973.
Salah satu masalah demokratisasi di Thailand adalah karena lamanya periode dominasi birokratik dan militer, maka rezim demokratik terkadang sulit menegakkan legitimasi yang berkaitan dengan kultur politik tradisional. Fakta bahwa semua rezim demokratik di Thailand lemah dan inefisien telah mempengaruhi legitumasi mereka.
Militer lebih memilih perdana menteri non-partisan dengan dukugan penuh untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Namun, militer tidak megantisipasi kekuatan masyarakat sipil. Berusaha memaksa partai politik dan masyarakat untuk menerima Suchinda sebagai pemimpin pemerintahan adalah sebuah kesalahan besar. Ini merefleksikan ketidakmampuan militer elite untuk mengerti perkembangan kelompok masyarakat yang ditententukan untuk
memperjuangkan demokratisasi dan melemahnya kekuatan militer.

Pemberontakkan Mei 1992 dan Prospek Perkembangan Demokrasi
Konsep kontrol sipil belum dapat diterima oleh militer dan terus memaksa dalama tugas penjagaan politik. Namun, masyarakat sipil telah menjadi ancaman nyata bagi militer. Beberapa kelompok profesi dan masyarakat menuntut keterlibatan militer dalam politik dihapuskan. Pemberontakkan ini berhasil menekan untuk reformasi politik. Dalam jangka panjang, jika politisasi dari kelompok masyarakat terus dilakukan, reformasi militer akan menjadi tak terelakkan dan sebagai hasilnya, politik demokrasi akan diberikan kesempatan lagi untuk mengkonsolidasikan dirinya.
Kemenangan dari kelompok pro-demokrasi pada pemilu September 1992—yang terdiri dari Partai Demokrat Chuan, Partai Aspirasi Baru, Partai Palang Dham dan Solidaritas—selanjutnya pemerintahan demokrasi yang dipimpin oleh Chuan, menandai perkembangan hubungan sipil dengan militer yang penting. Militer telah berjanji tidak akan ikut campur dalam politik dan akan mendukung pemerintahan.Untuk menenangkan militer, Chuan menunjuk seorang jendral pensiunan yang dihormati untuk memimpin kementrian pertahanan. Ia pun sangan berhati-hati dengan hal-hal teknis dengan harapan hubungan dengan militer tidak membahayakan.
Pemerintah sipil harus meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan stabilitas politik. Untuk mengubah pola pikir militer menjadi demokrasi, pemerintah sipil hjarus membuktikan bahwa pemerintah itu kuat dan bertanggung jawab. Reformasi demokrasi harus dilaksanakan secara bertahap. Militer walaupun mendukung pemerintahan, tak akan membiarkan proses demokrasi berjalan terlalu cepat. Bahkan, kelompok penduku pro-demokrasi pada Mei 1992 pun tidak setuju denagn reformasi radikal. Kompromi politik sangatlah penting.
Militer harus belajar untuk mentolerir proses demokratik dan bermain mengikuti aturan. Semakin banyak pemilu dilakukan Thailand, semakin mengembangkan proses kompetitif. Saat proses ini telah dilaksanakan dengan baik, maka kudeta tidak akan pernah terjadi lagi di Thailand.

https://www.academia.edu/5298570/Mil...si_di_Thailand