VIVAnews - Kesultanan Brunei
Darussalam akhirnya mulai menerapkan
hukum pidana Syariah pada Kamis, 1 Mei
2014. Penerapan hukum Islam yang
mendapatkan banyakan penentangan dari
aktivis HAM ini akan jadi preseden bagi
negara tetangga Brunei yang mayoritas
Islam lainnya seperti Malaysia.
Diberitakan Reuters, penerapan syariah
Islam yang pertama dilakukan oleh
sebuah negara di Asia Tenggara ini akan
diberlakukan secara bertahap di Brunei.
Tahap pertama, atau dari yang paling
ringan, diumumkan langsung oleh Sultan
Hasanal Bolkiah pada sebuah upacara
kenegaraan, Rabu 30 April 2014.
"Alhamdulillah, dengan ini kita mengulangi
lagi sejarah perundangan Islam yang
pernah diamalkan dulu di negara ini.
Hukum ini diterapkan untuk menolong
agama Allah di bumi yang bertuah ini.
Allah telah berjanji untuk menolong kita
jika kita menolong agamanya. Seperti
yang tertuang dalam Al-Quran Surat
Muhammad:7," kata Sultan yang menurut
para diplomat asing semakin relijius di
usianya yang menginjak 67 tahun.
Sultan membantah laporan media bahwa
pemerintah Brunei menunda penerapan
hukum Syariah. Menurutnya, penetapan 1
Mei sebagai hari pertama
diberlakukannya hukum Syariah masih
dalam rentang enam bulan sejak UU
penetapan hukum syariah pada 22
Oktober 2013 diumumkan. Waktu enam
bulan adalah tempo pemberlakuan UU
setelah ditetapkan di Brunei.
"Dengan bertawakal kepada Allah serta
bersyukur, Kamis, akan mulai perintah
hukuman syariah tahap pertama," kata
Sultan.
Tahapan pertama akan dilakukan bagi
pelanggaran dengan hukuman denda atau
penjara, seperti hamil di luar nikah, tidak
shalat Jumat bagi pria, dan
menyebarkan agama lain. Sementara
tahapan kedua yang akan dimulai 12
bulan mendatang akan berlaku hukuman
cambuk atau potong tangan bagi pencuri
atau meminum minuman keras (khamr).
Sedangkan tahap terakhir, hukuman
rajam dan pancung, akan diberlakukan
pada tahun berikutnya yang meliputi
kejahatan seperti perzinaan, sodomi,
penistaan Islam, menghina Al-Quran dan
Nabi Muhammad shallalahu alaihi
wasallam.
Penerapan hukum Syariah ini walaupun
diprotes aktivis HAM, namun disambut baik
oleh beberapa pihak di negara tetangga,
Malaysia. Pemimpin Partai Islam
Malaysia (PAS) mengatakan bahwa
langkah Brunei ini membuat daya tawar
mereka untuk menerapkan hukum Syariah
di negara bagian Kelantan semakin tinggi.
Kelantan adalah negara bagian
mayoritas simpatisan PAS.
Brunei adalah negara kecil dengan lebih
dari 70 persen dari 400.000 penduduknya
adalah pemeluk agama Islam. Negara
kaya minyak dan gas ini memiliki
pendapatan per kapita hampir US$50.000.
Dengan kekayaan alamnya, pemerintah
Brunei tidak membebankan pajak
penghasilan pada warganya, dan
memberikan fasilitas pendidikan dan
kesehatan gratis.