Baru kali ini – setidaknya dalam catatan saya – sebuah kebijakan pemerintah Indonesia mampu “mengguncang” dunia. Akibat kebijakan ini, sejumlah pihak baik perusahaan besar dunia maupun negara-negara terkemuka dan maju, berusaha mendekati pemerintah Indonesia. Jika sebelumnya, pemerintah Indonesia-lah yang melobi pihak-pihak tersebut, kini sebaliknya. Bukan hanya melobi, mereka juga melakukan berbagai cara untuk memengaruhi pemerintah Indonesia untuk mengubah kebijakan tersebut.

Kebijakan apakah gerangan?

Mungkin Anda sudah tahu lewat beberapa berita belakangan ini. Bank Dunia misalnya mengkritik kebijakan ini, karena menyusahkan pengusaha manca negara. Bank Dunia meminta Indonesia merevisi kebijakan ini atau sedikit melonggarkannya. Menurut Bank Dunia, kebijakan ini akan membuat iklim investasi terganggu. Bank Dunia pasti menyuarakan sejumlah negara dan perusahaan besar dunia yang terdampak kebijakan ini.

Lalu sejumlah negara, termasuk Jepang juga melobi pemerintah untuk melonggarkan aturan. Paling tidak, menurut mereka, jangan diberlakukan kepada Jepang. Hehe… emang enak! Jepang sekarang mengalami kesulitan besar, akibat dari kebijakan pemerintahan SBY ini. Rasanya baru kali ini, Jepang menghiba kepada Indonesia sedemikian cara. Mereka paparkan kesulitan sejumlah pabrik dan perusahaan di Jepang, yang berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Bahkan, mungkin saja sebagian pabrik di sana berhenti beroperasi, akibat kebijakan Indonesia ini.

Masih ada lagi sejumlah perusahaan yang tetap saja merayu pemerintah, termasuk Freeport, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Ketika kebijakan ini ditetapkan Januari lalu, Freeport sudah mengerahkan pasukannya untuk melobi. Bahkan pucuk pimpinannya di Amerika saja langsung datang ke sini dan menghadap ke sejumlah menteri. Sayang, dia tidak bisa menghadap SBY. Tapi nihil. Usaha mereka tidak digubris pemerintah. Kini mereka mencoba lagi bernego, untuk mengurangi beban biaya akibat dampak kebijakan tersebut. Aneh, perusahaan gudangnya emas dan duit itu, seperti loyo menghadapi kebijakan pemerintahan SBY.

Oh ya, Anda mungkin sudah tahu kebijakan apa yang saya maksud. Ya, kebijakan yang melarang perusahaan tambang di Indonesia melakukan ekspor bahan mentah mineral. Setiap perusahaan harus mengolah bahan mentah itu terlebih dahulu, sebelum mengekspornya. Kalau mereka kukuh melakukan ekspor, pemerintah menerapkan pajak yang sangat tinggi, sehingga mereka berpikir seribu kali untuk ekspor.

Kebijakan ini alasannya sangat rasional. Selama ini, bahan mentah mineral Indonesia disedot sekehendak hati oleh banyak perusahaan, dan diekspor ke manca negara. Harganya murah. Tapi produsen di Indonesia harus membeli lagi bahan mentah itu dalam bentuk olahan dari negara yang mengimpor dari Indonesia. Bahkan konsumen Indonesia pun terpaksa membeli beragam produk, yang dihasilkan negara lain dengan bahan mentah dari Indonesia. Di sejumlah negara, bahan mentah asal Indonesia ditumpuk sebanyak mungkin, termasuk di China dan di Singapura. Mereka yang dapat untung banyak!

Kali ini, pemerintah bertindak tegas. Stop eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Bank Dunia, Jepang, Freeport dan pihak lain harus menyadari, bahwa Indonesia tidak mau hanya menjadi kambing congek yang seenaknya mereka eksploitasi. Indonesia harus bisa “mengguncang” dunia! Kalau mau, ternyata bisa, kok….