Jakarta - Basuki T Purnama (Ahok) menduga ada permainan baru di balik masalah bus TransJakarta. Ahok mengaku didatangi oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dibujuk agar 'pasrah' menerima bus TransJ asal China yang tersangkut masalah karat.

"Ini disinyalir ada permainan. Sekarang kita didatangi Kadishub, mereka bilang bis-bis China itu diterima saja atas nama 'azas manfaat' . Karena rakyat membutuhkan, maka bis ini harus diterima walaupun jelek," kata Ahok dengan nada kesal di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014).

Ahok sebelumnya sudah menegaskan tidak lagi menerima bus TransJ yang ditemukan bermasalah beberapa waktu lalu. Pengadaan bus saat ini dihentikan dan dugaan penyimpangannya ditelisik Kejaksaaan Agung dan KPK.

Rasa kesal Ahok makin bertambah karena sebelumnya jajaran aparat pemerintahan di bawahnya justru menolak 30 unit sumbangan bus dari perusahaan swasta.

Ahok sudah menerima surat tindaklanjut dari Sekda terkait penandatanganan nota kesepahaman penyediaan bus oleh swasta yang dinilainya mengecewakan.

Ahok menuturkan, ia bersedia menerima bus sumbangan, karena DKI Jakarta masih sangat kekurangan bus tapi bawahannya justru mempersulit.

Alasan bahwa angkutan umum harus pakai bahan bakar gas, sesuai Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dianggapnya hanya alasan yang dicari-cari untuk menjegal 30 unit bus itu.

Alhasil, sambil menahan geram, dia pun langsung mengambil pena dan menulis memo di atas surat Sekda tersebut. "Saudara Plt Sekda, kalau begitu tegakkan seluruh Perda sejak 2005. Bis-bis di Jakarta yang pakai solar buang ke laut saja," begitu isi tulisannya.

mengaku didatangi oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dibujuk agar 'pasrah' menerima bus TransJ asal China yang tersangkut masalah karat.
Ahok curiga, penolakan bus sumbangan itu memang sengaja dilakukan agar Pemda secara terpaksa mau menerima puluhan unit bus transjakarta asal China yang bermasalah.

"Jangan-jangan ini ada satu paket persoalan. Bus bagus ditolak supaya DKI enggak punya bus, jadi ada alasan terpaksa menerima bus-bus yang karatan itu dengan azas manfaat tadi," paparnya.

http://news.detik.com/read/2014/03/2...e-laut?9922022

Hibah Bus Terhambat Perda "Kitab Suci"
Ahok: Baca Baik-baik Tuh

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali tersulut amarah, ketika mengetahui pernyataan Ketua DPRD DKI Triwisaksana terkait hibah bus dari swasta kepada Pemprov DKI harus mengikuti Perda Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 20. Sehingga, jika bus sumbangan itu tidak berbahan bakar gas (BBG), tak dapat diterima.

"Mana DPRD yang ngomong itu? Suruh baca baik-baik tuh (Perda). Kasih tahu dia, mudah-mudahan nggak kepilih yang ngomong kayak gitu. Ngomong aja. Kita harap orang di DKI bisa pinter dan lebih waras baca Perda," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Jika semua bus angkutan dan kendaraan operasional DKI harus sesuai Perda menggunakan BBG, kata Ahok, bagaiamana dengan bus umum Kopami, Kopaja, Metromini, dan mobil dinas DPRD DKI yang saat ini masih menggunakan solar dan BBM?

"Kalau sesuai Perda kita, bus kita, mobil-mobil operasional harus pakai gas. Pertnyaan saya, mobil yang Anda pakai pak dewan dan bu dewan yang terhormat, itu gas atau bensin?" cetusnya.

Lagipula, menurut Ahok, Perda tersebut disahkan pada 2005 lalu, ketika sebagian besar anggota legislatif DPRD DKI belum menjadi anggota dewan saat itu.

Perda 'Kitab Suci'

Ahok pun heran sejumlah bus Transjakarta lama masih beroperasi hingga kini. Padahal, bus tersebut hingga kini belum menggunakan gas sebagai bahan bakarnya. Begitu juga dengan Kopami ataupun Kopaja.

"Kan lucu. Ketika untuk Anda, Anda boleh pakai solar, tapi ketika untuk warga DKI, demi Perda kamu, kamu bilang tidak boleh. Perda-mu ini kitab suci ya? Jadi baca kitab suci itu jangan stengah-setengah. Anda mau menghambat," ketus Ahok, lagi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Perda Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara akan terus meningkat akibat sejumlah kendaraan umum di DKI. Perda tersebut menyebutkan, kendaraan angkutan umum dan kendaraan operasional di DKI harus menggunakan BBG.

Sehingga, meskipun ada hibah bus dari pihak swasta, jika tidak menggunakan BBG, maka hibah tersebut akan terhambat Perda tersebut. "Selama untuk angkutan umum, Perda No 2 Tahun 2005 Pasal 20 tersebut akan terus mengikat," katanya pria yang akrab disapa Sani itu.

http://news.liputan6.com/read/202795...-baik-baik-tuh




Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama meluapkan amarahnya saat memimpin rapat penandatanganan kerja sama penyediaan armada bus Transjakarta di Balaikota, Selasa (11/3) sore. Wagub kesal karena tiga perusahaan besar, yakni Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia, dan Rodamas yang berkeinginan menyumbang sebanyak 30 bus, namun dipaksa harus membayar pajak reklame.

"Aku sudah benci caranya begini. Orang mau sumbang bus, malahan masih disuruh bayar pajak. Kita ini kan dikasih orang," kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia mengatakan, proses hibah yang berbelit-belit mengakibatkan ketiga perusahaan swasta ini berencana mengurungkan niat untuk memberi bantuan sebanyak 30 bus kepada Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI seharusnya bersyukur karena telah diberikan tambahan puluhan bus oleh pihak swasta.

"Ini bagaimana caranya? Lama-lama saya paranoid sama orang Pemprov DKI karena dipersulit. Sudah mau disumbang tetapi malah mau dikasih pajak. Ini saya heran," ujarnya.

Menurut Basuki, Pemprov DKI tidak perlu lagi menagih pajak reklame kepada ketiga perusahaan yang berkeinginan memuat iklan di dalam maupun di luar badan bus yang akan dihibahkan tersebut.

Sementara perwakilan perusahaan, Weno juga mempertanyakan salah satu klausul kesepakatan bersama yang mewajibkan pemberi hibah memakai jasa konsultan dalam urusan hibah bus tersebut.

"Kita beli dari ATPM langsung, kok masih pakai jasa konsultan lagi? Anehnya lagi, kenapa surat perjanjian kerja sama yang saya terima kok berbeda dengan Pemprov DKI. Ada apa ini?" ungkapnya

Mendengar informasi tersebut, kemarahan mantan Bupati Belitung Timur kian memuncak.

"Kita bakal terima hibah puluhan bus merek Hino, bukan beli bus berkarat yang enggak punya merek dari Tiongkok sana. Kok, sulit banget? Ini sudah enggak benar," tegasnya seraya meninggalkan ruang rapat.

Sekadar diketahui, rapat tersebut dihadiri pula, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu, Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar-Butar.

Hibah puluhan bus rampung pada paling lambat akhir 2013. Namun, hingga saat ini proses hibah tidak bisa berjalan karena ketiga perusahaan diwajibkan membayar pajak sebab memasang iklan di dalam maupun di luar badan bus.

http://www.beritasatu.com/megapolita...uki-kesal.html