Paris (ANTARA News) - Prancis tidak akan mengakui hasil referendum Krimea untuk beralih ke kekuasaan Kremlin, kata Presiden Francois Hollande Sabtu, dan menambahkan pemungutan suara itu "tidak berdasar hukum".

"Prancis, seperti juga Uni Eropa, tidak akan mengakui konsultasi-palsu ini," kata Hollande pda konferensi pers bersama di Paris dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, sehari sebelum referendum.

Pemimpin Prancis berjanji akan menjatuhkan sanksi-sanksi Uni Eropa terhadap Rusia jika situasinya tidak "mereda", dan mengatakan semua upaya harus dilakukan untuk kembali ke perundingan mengenai Ukraina.

Dia mengatakan "tidak ada dasar hukumnya" untuk pemungutan suara di Krimea, semenanjung dihuni oleh dua juta orang yang sebagian besar berbicara dalam bahasa Rusia.

Kiev telah mengecam referendum Krimea sebagai ilegal, tetapi Sensinsula diperkirakan luas akan memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia setelah para anggota parlemen menyatakan kemerdekaan dari Kiev awal bulan ini.

Referendum tersebut terjadi sebagai respon langsung terhadap tiga bulan protes mematikan, yang pada 22 Februari menggulingkan presiden pro-Kremlin dan membawa negara itu ke blok Eropa yang mengancam untuk menghancurkan mimpi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membangun kembali kerajaan pasca-Soviet,