Berkenaan dengan tema Masihkah Kita Perlu Kehadiran Pihak Asing dalam Mengolah SDA? yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul Urgensi Renegoisasi Kontrak di [url=http://www.darwinsaleh.com,]www.darwinsaleh.com,[/url] saya berpandangan bahwa saya setuju mengenai tulisan tersebut. Berkenaan dengan itu, saya ingin mengelaborasi ide tersebut dengan ide yang saya miliki.

Sebelum saya membahas ide saya tentang tema Masihkah Kita Perlu Kehadiran Pihak Asing dalam Mengolah SDA?, saya ingin mengajak para pembaca untuk membuka kembali UUD 1945 amandemen ke-empat. Pada BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 menyatakan:



Dari pasal 33 inilah saya menyatakan bahwa kehadiran pihak asing dalam mengurusi SDA yang notabene adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sudah menyalahi kontitusi kita. Mari kita lihat ayat 3 di atas yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, semua SDA yang ada di bumi Indonesia merupakan kewajiban negara untuk mengelolanya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga, saya kira sesuai kontitusi negara kita, pihak asing tidak boleh mengurusi SDA kita. Namun kenyataannya, saat ini pihak asing masih menguasai sebagian besar SDA kita. Lihat gambar di bawah:



Menurut saya, Indonesia sangat dirugikan jika pemerintah tidak mengelola SDAnya sendiri. Negara hanya menerima sedikit royalti dari sekian Trilliun penghasilan perusahaan asing yang mengelola SDA kita.

Saya tertarik dengan tulisan Urgensi Renegosiasi Kontrak di halaman web http://darwinsaleh.com/?page_id=831tentang Urgensi Renegosiasi Kontrak. Renegosiasi ini jika dilakukan untuk mengambil alih hak pengelolaan SDA secara penuh oleh pemerintah dan kemudian hak tersebut dikelola oleh BUMN tentu akan menjadi sebuah berkah dan prestasi dari pemerintah. Namun jika renegosiasi kontrak ini hanya untuk menambah besaran penerimaan pemerintah, maka renegosiasi ini tidak bermakna. Karena pada dasarnya, pengelolaan SDA masih berpeluang untuk tetap berada di tangan asing.

Selain renegosiasi kontrak, pemerintah juga perlu menyiapkan SDM untuk mengelola SDA dan infrastruktur untuk mengelola SDA. Saya percaya, bahwa SDM kita telah mampu mengelola SDA di Indonesia. Saya juga percaya bahwa SDM Indonesia mampu membangun infrastruktur tersebut. Yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah political will yang kuat untuk mengambil alih pengelolaan SDA Indonesia. Dan juga pemerintah juga perlu memberikan kesempatan dan apresiasi yang tinggi untuk para SDM kita.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperbaiki regulasi-regulasi yang mengatur pengelolaan SDA. Mari kita cermati UU minerba (Mineral dan batubara) No. 4 tahun 2009 pada pasal 46 ayat 2 menyatakan: IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Kemudian di UU yang sama Pasal 75 ayat 4 menyatakan: Badan usaha swasta sebagaimana dimaksuld pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Di UU ini, pemahaman awam saya menyimpulkan bahwa ijin usaha pertambangan bisa didapatkan dengan cara pelelangan. Sehingga saya berfikir, bagaimanakah jika pihak asing mengikuti pelelangan ini secara langsung atau melalui perusahaan di Indonesia yang pihak asing tersebut modali. Maka pada dasarnya sama saja. SDA kita masih berpeluang untung dikuasai asing. Hemat saya, pemerintah perlu membatasi secara tegas bahwa pengelolaan SDA di Indonesia dari hulu hingga hilir hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Mungkin akan didapati banyak kesulitan-kesulitan untuk mengelola SDA ini. Namun, tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi jika ada keinginan yang kuat atau political will dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Mari kita belajar dari pengalaman Bolivia yang melakukan nasionalisasi SDAnya. Bolivia menunjukkan kepada kita bahwa nasionalisasi SDA merupakan bentuk keseriusan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pada 1 Mei 2006, Evo Moralles Presiden Bolivia memenuhi janjinya sebelum terpilih menjadi presiden dengan mengeluarkan dekrit nasionalisasi cadangan gas Bolivia. Mengingat bahwa posisi gas di Bolivia yang merupakan sumber kekayaan Bolivia menjadi sebuah peluang bagi Bolivia untuk keluar dari kemiskinan yang melanda negeri ini.

Pemerintah Bolivia juga melakukan renegosiasi kontrak-kontrak dengan pihak asing. Setelah dekrit ini keluar, memang pemerintah Bolivia belum terlepas dari Asing. Namun yang berbeda setelah dekrit ini keluar adalah Bolivia memiliki cadangan gas negaranya dan hak untuk mengekstrak, sehingga keuntungan yang didapatkan negara meningkat.

Perusahaan asing tidak bisa lagi menentukan seberapa banyak gas yang bisa diekstrak ataupun pengelolaannya. Pemerintah melalui perusahan gas nasionalnya memiliki hak untuk ekstraksi dan pengelolan gas. Sehingga 80% dari keuntungan industri masuk ke negara melalui pajak ataupun royalti.

Juan Jose Sosa, Menteri Hydrokarbon Bolivia menyatakan bahwa “Tujuh tahun sebelum nasionalisasi, dari 1999 hingga 2005, negara hanya menerima 2 milyar USD. Setelah tujuh tahun setelah nasionalisasi, negara menerima lebih dari 16 milyar USD.”

Memang nasionalisasi di Bolivia membawa kemunduran beberapa sektor industri yang saat ini dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia. Namun, dari nasionalisasi tersebut, sektor industri gas Bolivia meningkat. PDB Bolivia berkisar 5% saat terjadi krisis keuangan di Dunia. PDB Bolivia sendiri berasal dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasarkan permintaan dalam negeri yang rata-rata mencapai 5.2%. Setelah nasionalisasi ini, pemerintah Bolivia mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Seperti jaminan sosial kepada ibu hamil, keluarga dengan anak-anak di sekolah dasar dan pensiunan. Selain itu, Pemerintah Bolivia menunjukkan kemajuan di belanja negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan hampir 4 kali lipat antara tahun 2005-2012.

Ada benarnya ketika saya membaca bahwa beberapa pihak mengatakan nasionalisasi di Bolivia tidak melepaskan Bolivia dari ketergantugan ekonominya dari pihak asing. Namun di sisi lain Menteri Ekonomi dan Keuangan Bolivia Luis Arce di Economia Plural menyatakan bahwa pemerintah Bolivia mempromosikan sejenis Ekonomi Baru, Sosial, Komunitarian, dan Model Produktif untuk menggantikan model neoliberal. Pemerintah Bolivia kini menjadikan pasar internal sebagai prioritas untuk mengurangi ketergantungan terhadap asing.

Dari kisah Bolivia di atas, saya kira pemerintah Indonesia mampu melakukan nasionalisasi SDA sama seperti yang dilakukan oleh Bolivia. Pemerintah bisa melakuakn nasionalisasi di bidang minyak, gas hingga mineral yang selama ini mayoritas dipegang oleh pihak asing. Presiden Indonesia bisa saja mengeluarkan Dekrit Presiden guna mengambil alih pengelolaan SDA Indonesia. Setelahnya, pemerintah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang selama ini saya nilai masih merugikan rakyat Indonesia.

Bisa juga pemerintah dengan dibantu rakyat Indonesia menyiapkan SDM dan infrastruktur penunjang sebelum mengeluarkan dekrit. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan solusi kemunduran beberapa sektor industri. Misalnya dengan pemindahan atau pembanguan industri baru. Setelah semua siap, presiden bisa mengeluarkan dekrit dan melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang selama ini merugikan rakyat Indonesia.

Saya juga telah melihat kini pemerintah mulai membuat regulasi-regulasi yang mengarah kepada perlindungan SDA. Namun saya kira itu tidak cukup. Indonesia perlu melakukan nasionalisasi. Saya kira pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir untuk menegakkan kontitusi negara yang kita cintai ini dengan melakukan nasionaliasi. Selain UUD 1945 telah menjaminnya, PBB melalui sidang Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1962 telah mengeluarkan Resolusi No 1803 tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (Permanent Sovereignty Over Natural Resources). Resolusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa nasionalisasi, expropriasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya oleh pemerintah di negara penerima investasi adalah dimungkinkan dengan alasan untuk kepentingan publik, keamanan negara atau kepentingan nasional lainnya.

Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya hanya political will yang kuat dari pemerintah. Saya yakin, pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan yang telah dijanjikan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, jika saya ditanya Masihkah Kita Perlu Kehadiran Pihak Asing dalam Mengolah SDA? Saya jawab tidak! Selama pemerintah memiliki kemauan politik (political will) yang kuat.

Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari [url=http://www.darwinsaleh.com.]www.darwinsaleh.com.[/url] Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan.

Bahan Referensi:


Sumber gambar:

Di mari gan

Diskusinya makin panjang dan ada agan yang ingin diskusi, ini pendapat agan tersebut:

Sangat setuju gan... laut yg menyimpan potensi, tanah yg subur itu jg termasuk SDA yang berharga.. bahkan termasuk SDA yg terbarukan..

Harta karun Indonesia itu di lautnya gan.. Kita negara kepulauan yang 70 persen klo g salah ya luas lautnya.. jadi klo laut itu diolah, didayakan scr maksimal, pasti janji konstitusi kita terwujud..

nah, yang pemimpin skrg yg jelas rusak ngga usah dipilih lagi gan.. mending pilih ane aja nnti klo nyapres,,, awkwkwkk

Sebelumnya ane mohon maap klo data di trit ane kurang.. klo ada yg pengen nambahin ane bakal ucapin terima kasih.. hehehe.. ini ajang diskusi.. smoga bsa nambah wawasan...