JAKARTA, KOMPAS.com— Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno, membela Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, yang memerintahkan menutup bandara karena tidak mendapatkan tiket pesawat.

Marianus tercatat sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). Tindakannya dinilai sewenang-wenang dan berbahaya. Namun, kata Teguh, Marianus tak akan dipecat dari PAN karena tindakannya itu. Teguh mengatakan, apa yang dilakukan Marianus memiliki alasan dan hanya luapan emosi sesaat.

"Tindakan dia (Marianus) bukan tanpa alasan, berulang kali maskapai di daerah itu semena-mena. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang perlu dikhawatirkan kalau gubernur korupsi," kata Teguh di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Selanjutnya, kata Teguh, PAN akan mengklarifikasi duduk perkara sebenarnya kepada Marianus dan tak akan melakukan intervensi jika insiden tersebut berlanjut ke jalur hukum.

Sesuai Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, tindakan Marianus dapat diancam dengan pidana 3 tahun dan denda Rp 1 miliar. "Kita ikuti hukum saja, dia sudah minta maaf, dan akan belajar banyak dari sikap emosionalnya. Kalau korupsi kita pecat, tapi tindakan Marianus bukan tindakan yang tak bisa dimaafkan. Pasti ada pemicu kenapa dia berbuat begitu," katanya.

Blokade bandara

Seperti diberitakan, Marianus memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, untuk memblokade Bandara Turelelo Soa, Sabtu (21/12/2013). Alasannya, Marianus tidak mendapat tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines rute Kupang-Bajawa.

Akibat ditutupnya bandara secara sepihak dengan diduduki aparat Satpol PP, penerbangan terganggu. Pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang.

Hal yang sama terjadi pada pesawat Merpati dengan nomor penerbangan 6516 dari Kupang-Soa, yang batal mendarat di Bandara Turelelo Soa. Bandara ini diblokade pada pukul 06.15-09.00 Wita. Otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak karena anggota Satpol PP yang menduduki landasan pacu bandara berjumlah lebih banyak dari petugas bandara.

Memang pimpinan pusat harus membela bawahan di daerah, apapun kesalahannya














Biar tdk malu

Atau sudah terlanjur malu