SBY Sebut Kebijakan Mobil Murah sudah Terdistorsi
Jum'at, 15 November 2013 , 01:12:00

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan mobil murah atau LCGC (low cost green car) yang ditetapkan pemerintah sudah mengalami distorsi. Pasalnya, kebijakan mobil murah ramah lingkungan itu ditujukan untuk angkutan pedesaan. "Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari [URL="http://finance.detik..com/read/2013/11/14/162043/2413245/1036/sby-mobil-murah-itu-dimaksud-untuk-angkutan-pedesaan"]apa yang pernah saya sampaikan[/URL] di waktu lalu," kata Presiden SBY pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

SBY menjelaskan, tujuan pemerintah membuat kebijakan mobil murah adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," katanya. Presiden pun meminta penjelasannya ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah. Sebelumnya, keberadaan kebijakan mobil murah ini juga menjadi polemik antara Menteri Perindustrian MS. Hidayat dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemda DKI merasa kebijakan itu tidak cocok dilaksanakan di Jakarta. Jokowi beralasan, kebijakan itu akan menambah kepadatan kendaraan dan menyebabkan kemacetan di Jakarta kian parah.
http://www.jpnn.com/read/2013/11/15/...h-Terdistorsi-



Dari SBY sampai Dubes asing keluhkan macet Jakarta ke Jokowi
Rabu, 13 November 2013 09:43

Merdeka.com - Setahun lebih memimpin Jakarta, Jokowi-Ahok masih belum bisa mengatasi macet Jakarta yang makin menggila. Wajar jika akhirnya banyak yang mengkritik atau pun sekadar curhat soal macetnya Jakarta kepada Jokowi. Kemarin, saat menghadiri pertemuan antara duta besar (dubes) di negara-negara Eropa di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jokowi dicurhati para dubes yang mengeluhkan lamanya antrean naik dan turunnya pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. "Mereka sempat mengeluhkan lamanya antrean pesawat naik dan antre turun pesawat. Tetapi tadi saya jawab, mohon maaf kalau masalah itu bukan urusan saya tetapi urusan pemerintah pusat. Yang mengeluh kalau tidak salah negara Austria," ujar Jokowi ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Sementara itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartono, mengatakan Jokowi akan menyampaikan keluhan-keluhan padatnya bandara dari para dubes ke pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat transportasi massal berupa kereta cepat dari Dukuh Atas menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh hanya dengan waktu 20 menit. "Kemudian, mereka juga mengeluhkan kemacetan. Karena macet saja telah membuat mereka membuang-buang waktu," kata Heru.

Tak cuma para dubes yang mengeluhkan kemacetan Jakarta, Ketua DPR, Marzuki Alie, juga mengungkapkan hal yang sama. Marzuki menyindir Jokowi yang menurutnya tak pro rakyat dengan menolak program mobil murah. Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat mencanangkan program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Rupanya, Gubernur Jokowi dengan tegas menolak proyek itu. Alasan Jokowi cukup jelas. Program itu cuma membuat Jakarta makin macet. Tapi sikap Jokowi itu ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, yang juga menjabat Ketua DPR. Dia menilai tak ada hubungannya macet Jakarta dan program mobil murah. "Itu (bereskan macet) kewajiban dari pada pemerintah daerah, jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita. Industrialisasi ini kita membangun, mempertahankan pertumbuhan, ini banyak loh urusannya, buka kesempatan kerja. Jadi jangan kita kaitkan dengan kemacetan," ujar Marzuki.

Bahkan, Presiden SBY pun juga nyentil Jokowi soal macet Jakarta. Presiden SBY yang juga Ketua umum Partai Demokrat, merasakan kemacetan Jakarta makin menggila. Dia lantas memerintahkan Jokowi sebagai kepala daerah bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. "Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY. "Sekarang kita sedang menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak balik di depan Istana. Sudah terbagi habis, semua bertanggungjawab," kata SBY.
http://www.merdeka.com/jakarta/dari-...ke-jokowi.html



Jakarta Kian Macet, Jokowi Tuding Jumlah Kendaraan Jadi Biang Kerok
Kamis, 14 November 2013 | 17:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan bahwa belakangan ini Ibu Kota semakin macet. Dia pun menuding meledaknya jumlah kendaraan roda empat serta roda dua menjadi biang kerok kemacetan di Jakarta, belakangan. Data yang dihimpun Jokowi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta periode Januari-Oktober 2013, total jumlah kendaraan di DKI mencapai 1,2 juta dengan pembagian 273.000 kendaraan roda empat dan 944 kendaraan roda dua. Jumlah itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. "Coba bayangkan jumlah itu numpuk di Jakarta. Saya keluarkan data ini supaya masyarakat tahu, kemacetan di kita (Jakarta) yang saat ini gara-gara jumlah kendaraan tambah berjuta-juta," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (14/11/2013) siang.

Jokowi melanjutkan, biang kerok kemacetan itu pun diperparah dengan tiga persoalan lainnya di lapangan. Pertama, karena ada genangan di jalan-jalan. Kedua, banyaknya pengendara roda dua yang berteduh di bawah jembatan. Yang ketiga, tidak adanya petugas polisi atau dinas perhubungan saat kemacetan melanda. Soal jumlah kendaraan, Jokowi mengaku tengah merancang penerapan pajak progresif tinggi bagi pemilik kendaraan roda dua atau roda empat. Pihaknya masih menghitungnya untuk kemudian diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas dan disahkan.

Untuk pengadaan transportasi massal agar pengguna kendaraan bermotor pindah haluan masih dalam proses. Mass rapid transit (MRT) dan monorel dalam tahap pembangunan. Pengadaan ribuan bus sedang dan bus transjakarta pun baru datang pada akhir 2013 dan baru dapat dioperasionalkan 2014 mendatang. "Soal permintaan pajak nol persen bagi transportasi massal itu belum mendapat jawaban dari Kementerian Keuangan," ujarnya. Kendati demikian, pengadaan transportasi DKI tetap berjalan. Untuk tiga persoalan lapangan, Jokowi melanjutkan, pihaknya telah mengidentifikasi masalah. Ia pun telah memerintahkan wali kota, dinas perhubungan, dan dinas pekerjaan umum untuk segera menyelesaikan persoalan teknis di lapangan secepat mungkin. Dia berharap kemacetan di Jakarta perlahan-lahan dapat terurai.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp



Pak Menteri, Mobil Murah Untuk Siapa?
Selasa, 17 September 2013 | 5:45 WIB

Mendengar pernyataan Menteri Perindustrian MS Hidayat soal program mobil murah, saya teringat penggalan puisi WS Rendra: maksud baik saudara untuk siapa? Untuk diketahui, tiga produsen otomotif baru-baru ini meluncurkan low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Proyek ini sebetulnya bagian dari inisiatif pemerintah. Pemerintah mengklaim, produk otomotif tersebut dinanti-nanti oleh banyak orang. Maklum, harga mobil ini terbilang murah, yakni Rp 76 juta – Rp 100 juta. Tak hanya itu, mobil ini juga dianggap ramah lingkungan.

Namun, banyak juga yang mengkhawatirkan program ini justru akan memperparah kemacetan di kota-kota besar. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Ia sadar, banjir bah mobil murah tersebut akan membuat kemacetan di Jakarta makin tidak terkendali. Yang menarik adalah jawaban Menteri Perindustrian MS Hidayat terhadap penolakan tersebut. Menurut dia, program tersebut ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah. “Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah,” kata Hidayat. Tak hanya itu, politisi asal partai Golkar itu berseloroh, “Indonesia sudah 68 tahun merdeka, masa rakyat miskin tidak boleh membeli mobil murah.”

Benarkah program mobil murah itu untuk rakyat kecil? Klaim MS Hidayat itu patut dipertanyakan. Saya kira, persoalan pokok rakyat Indonesia saat ini masih berkutat di pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk diketahui, hingga tahun 2011, masih ada 11,7 Juta anak Indonesia yang tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Tak hanya itu, masih ada 13 juta rakyat Indonesia yang belum punya rumah. PNS saja masih ada 25% yang belum punya rumah sendiri.

Di bidang kesehatan, masih 6,2 juta jiwa penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Sementara 36 juta penduduk Indonesia yang tak punya akses terhadap fasilitas kesehatan sekunder. Lalu, ada 48 persen penduduk Indonesia belum dapat mengakses sistem sanitasi bersih. Dan jangan lupa, masih ada 8 juta anak Indonesia yang kurang gizi. Harga pangan akhir-akhir ini juga melambung. Alih-alih membeli mobil, membenuhi kebutuhan pangan saja sulit. Catatan BPS pada tahun 2012 menyebutkan, rata-rata pengeluaran penduduk untuk pangan mencapai 49,89 persen. Bahkan, bagi keluarga miskin, pengeluaran mereka untuk keperluan pangan mencapai 73,5 persen.

Dengan demikian, bila memenuhi kebutuhan dasar saja sulit, kok rakyat diajak membeli mobil. Promosi konsumsi di tengah kemiskinan seperti sekarang justru menjerat rakyat dalam utang. Di sinilah ketidaksetujuan saya dengan pak Menteri. Ukuran perbaikan kesejahteraan rakyat pasca 68 tahun Merdeka itu bukan kepemilikan mobil, melainkan pemenuhan hak dasar. Amanat pembukaan UUD 1945 sudah jelas: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagipula, kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari kekayaan material, melainkan pembangunan kualitas sumber daya manusianya.

Selain itu, ada hal sangat janggal ketika seorang Menteri Perindustrian MS Hidayat bicara mobil murah. Semua produsen mobil murah itu adalah perusahaan asing, yakni Toyota dan Daihatsu. Inilah yang terasa janggal: seorang Menteri Perindustrian gembar-gembor memasarkan produk dari perusahaan asing?

Saya kira, yang paling diuntungkan dari proyek ini adalah industri otomotif asing. Bayangkan, mereka akan mendapat akses pasar di 500-an kota di seluruh Indonesia. Sudah begitu, mereka mendapat insentif dari pemerintah.

Saya kira, kalau mau bicara penghematan energi, khususnya BBM, bukan dengan cara menambah mobil atau kendaraan pribadi. Yang mendesak dilakukan pemerintah adalah membangun sistem transportasi massal yang modern. Pemerintah seharusnya memberikan insentifnya kepada pengelola angkutan umum agar mereka bisa melakukan peremajaan dan perbaikan layanan.

Selain itu, kalau mau hemat energi dan pro-lingkungan, kenapa pemerintah tidak mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan sepeda. Banyak kota besar di dunia, seperti Buenos Aires dan Amsterdam, justru menggalakkan warganya menggunakan sepeda. Selain hemat energi dan ramah lingkungan, gerakan sepeda juga mengurangi potensi kecelakaan maut yang menelan korban jiwa.Jadi, Pak Menteri, maksud baik saudara untuk siapa?
http://www.berdikarionline.com/kabar...tuk-siapa.html



Menteri Perindustrian tak setuju cara Jokowi jegal mobil murah
Kamis, 12 September 2013 21:43

Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan tidak setuju jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenakan pajak khusus terhadap mobil murah yang diluncurkan pemerintah. Salah satu alasannya, mobil murah ditujukan kepada rakyat kecil. "Saya nggak setuju. Pajakin secara progresif mobil-mobil cc tertentu atau orang yang punya mobil kedua, ketiga, itu lebih adil," ujar MS Hidayat di Istana, Kamis (12/9).

Meski tidak setuju, menperin mengaku tidak bisa memaksa Jokowi membatalkan rencana kebijakan tersebut. Dia mempersilakan jika Jokowi tetap berencana memberlakukan pengenaan pajak untuk mobil murah. "Silakan, tapi yang memiliki ini rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) angkat bicara mengenai kehadiran mobil murah yang merupakan program pemerintah pusat. Dia mengaku tidak setuju dengan kebijakan itu. Bahkan dia menilai kondisi Jakarta kini, dengan jumlah kendaraan yang ada sudah macet di mana-mana. Jokowi bahkan sudah menyiapkan cara untuk menjegal aturan yang akan memperparah kemacetan di Jakarta tersebut. "Nanti kita cegat dengan ERP (Electronic Road Pricing). Kemudian akan gunakan aturan genap ganjil. Mencegatnya pakai cara-cara itu, cara lainnya bisa juga menerapkan aturan pajak khusus," kata Jokowi di depan Kantor Kelurahan Johar Baru, Jakarta.

Jokowi khawatir, munculnya kebijakan itu nanti bakal memperparah kondisi Jakarta. "Kita saja yang sekarang pusing dengan kemacetan saat ini," ujar Jokowi lebih lanjut.
http://www.merdeka.com/uang/menteri-...bil-murah.html

Kemenhub Dorong Mobil Murah Keluar Jakarta
Sabtu, 28 September 2013 | 15:50 WIB

inilah..com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan mengarahkan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) ke pedesaan. Menurut Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Kemenhub, Djoko Sasono mengatakan , arah LCGC ke pedesaan agar ada pemerataan dan tidak terjebak dan terkonsentrasi di kota-kota. "Hubungan mesra LCGC dengan mobil murahdalam arti mobil bekas. Tapi aka nada beda pendapat. Inin pembelajaran yang realistis. Perlu diwaspadai mobil LCGC digunakan dan dipaksakan di kota akan macet," ujar Djoko di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Menurutnya, pemerintah akan menyikapin dengan aturan bagi penggunaan LCGC di jalanan. Pemerintah membebaskan siap saja membeli mobil. Namun aka nada pendisiplinan dijalan agar kendaraan tidak bebas bebas menggunakan jalan seenaknya. "Kita mengacu perspektif di jalan. Jangan pengguna mobil leluasa di jalan," ujarnya.

Oleh karena itu Djoko menyebutkan pemerintah misalkan di Jakarta menerapkan three in one di jalan protocol pada waktu tertentu. Tujuannya agar jumlah kendaraan tidak bertumpuk pada jam yang diatur atau sibuk. "Banyak instrument yang sudah dikeluarkan salah satunya dengan mengeluarkan instrumen three in one," tandasnya.[
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2033543/kemenhub-dorong-mobil-murah-keluar-jakarta#.UoVXj9LfCok[/url]

-----------------------------

Logika sederhana saja, jalan-jalan di Jakarta itu tiap tahun hanya bertambah kecil sekali, sementara volume kendaraan yang mampu dibeli masyarakat Jabodetabek, ruarrr biasa, jelas ajalah membludak itu jalanan, seperti juga air hujan yang semakin sering datangnya dan deras tapi tak menemukan got yang mampu menampung limmbahannya. Hal sama juga untuk angkutan umum seperti Trans Jakarta dan KRL, bahkan bandara Soekarno-Hatta. Rakyat tak bisa dipersalahkan, karena hak mereka membelanjakan uangnya sendiri untuk mobil dan sepeda motor.

Yang kagak bijak itu yaa pemerintahan rezim SBY sekarang ini. Kalau mereka sudah paham bahwa penerimaan negara dari Pajak besarnya ruarr biasa sekarang ini , kenapa itu tak terfikirkan untuk dikembalikan sepenuhnya untuk pembangunan infra struktur? Yang terjadi sebaliknya, itu APBN hanya habis buat nutupi gaji PNS, bayar cicilan utang dan subsidi BBM. Bhkan tak cukup dari pajak untuk menutuipinya, masih ditambah dengan mencetak obligasi (surat utang negara, SUN) yang lumayan gede untuk anak cucu kita kelak. Dan tentunya korupsilah yang paling parah, yang diprediksi minimal 30% dari nilai APBN itu.