Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pembahasan, yang pertama terkait masalah warisan dan kedua biaya perawatan anak.


Pertama mengenai warisan, prinsip waris terdapat dalam Pasal 830Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Sedangkan, bagi yang beragama Islam terdapat di dalam Buku ke-II Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang membicarakan tentang Hukum Kewarisan.

Terdapat prinsip tentang kewarisan yang mana seseorang menuntut hak waris/harta warisan/harta peninggalan setelah adanya kematian.

Penanya tidak menyebutkan apakah si suami yang digugat cerai mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang sudah meninggal atau tidak. Tapi, kami coba untuk mengasumsikan bahwa si suami selama masa perkimpoian mendapatkan harta waris peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian disebutkan bahwa warisan adalah hak dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami, tidak tercampur dengan harta bersama yang didapatkan selama masa perkimpoian, kecuali diperjanjikan sebelumnya.


Pasal 35 ayat (2) UU Perkimpoian menyatakan bahwa:




Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas, harta warisan adalah harta bawaan yang merupakan hak dari masing-masing pihak, jadi sepenuhnya milik dari pribadi pihak suami atau istri sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya menjadi harta bersama. Dengan demikian, mengenai warisan adalah si istri tidak berhak atas harta warisan milik si suami yang ia gugat cerai.


Kedua mengenai biaya perawatan anak, sepanjang diakui oleh si cowok anak yang lahir tersebut adalah anaknya, Pasal 41 ayat (1) UU Perkimpoian menegaskan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya didasarkan pada kepentingan tumbuh kembang anak. Kemudian, secara spesifik Pasal 41 ayat (2) UU Perkimpoian menginformasikan kepada kita bahwa yang bertanggung jawab memenuhi segala beban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya dalam hal ini si cowok dan umumnya beban biaya tersebut dilihat dari kemampuannya.


BunyiPasal 41 ayat (2) UU Perkimpoian yaitu:



Mengingat si suami masih sekolah, maka hakimlah yang akan memutus berdasarkan keadilan menurut pandangannya.

Dengan demikian, si istri tidak berhak atas warisan yang didapat oleh si suami yang ia gugat cerai dari pewarisnya, dan si suami dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya yang memang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.