RMOL. Kongres Gerakan mendukung Gubernur DKI, Joko widodo alias Jokowi menjadi Presiden 2014 akhirnya di Gelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Sabtu (15/6). Pesertanya ratusan relawan dari berbagai daerah.

Penanggung jawab acara, Effendi Salman menerangkan kongres ini digelar karena sudah banyak masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk bisa maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Sosok Jokowi juga diyakini publik sebagai tokoh yang membawa perubahan. Selain itu, Jokowi juga tipe seorang pemimpin yang mau terjun langsung ke lapangan guna melihat dan menuntaskan berbagai persoalan yang ada.

"Tidak hanya orang Solo dan Jakarta saja melainkan masyarakat Indonesia ingin beliau jadi presiden," kata dia.

"Oleh karena itulah kongres digelar. Sehingga setelah kongres akan ada berbagai gerakan nyata untuk mendorong Jokowi menjadi presiden. Dan tidak berlebihan kalau kami menggagas kegiatan ini untuk menuju ke arah itu," imbuhnya seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Menurutnya, kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari hampir seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Relawan-relawan ini tidak diwadahi dalam satu organisasi tertentu. Dengan kata lain, relawan bekerja secara sukarela dan tidak punya struktur seperti ormas atau LSM.

"Untuk yang hadir total ada dari 19 provinsi, di antaranya dari Jatim, Kalimantan, Aceh, DKI, dan Jabar," katanya. [sam]

Melejitnya elektabilitas Jokowi dibeberapa survey diakui atau tidak sudah semakin memanaskan persaingan Capres 2014. Hal ini dikarenakan Jokowi muncul secara ‘mendadak’ dalam panggung politik nasional. Praktis sejak Pilkada DKI jakarta 2012, nama Jokowi tak terbendung melenggang ke pentas politik nasional, dari sebelumnya sebatas ‘artis politik’ lokal di Kota Solo. Ini jelas tak biasa, karena tak semua orang punya kesempatan dan kemampuan bahkan keberuntungan seperti dia. Buktinya, Alex Nurdin (Gubernur Sumsel) yang juga mencoba peruntungan ke ibukota-pun tak berhasil memperoleh kesempatan itu, belum lagi Hidayat Nurwahid, orang yang sudah memiliki jabatan pada level nasional-pun sampai rela ‘terjun bebas’ turun pangkat menjadi calon gubernur, namun gagal juga.

Intinya, Jokowi lahir dari gabungan ‘kesempatan’ , ‘kemampuan’ dan ‘keberuntungan’. Dalam teori kepemimpinan, ada tiga pendapat bahwa kepemimpinan muncul karena ‘bakat’ atau seseorang lahir dengan diberi bakat leadership . Tokoh seperti ini biasanya memiliki aura dan kharisma kepemimpinan yang kuat. Sedangkan yang satu lagi pemimpin yang lahir karena diciptakan oleh suatu ‘kesempatan’ atau moment yang membutuhkan seseorang untuk tampil menjadi pemimpin. Karena itu tak jarang kemudian orang membuat suatu ‘moment’ untuk menaikkan orang menjadi pemimpin, misalnya dengan kudeta dsb. Hanya saja, pemimpin yang lahir dari situasi seperti ini tak akan sukses jika tak didukung dengan kemampuan/bakat leadership yang kuat. Type yang lainnya adalah gabungan dari dua type sebelumnya, yakni orang yang memiliki bakat kepemimpinan dan memperoleh momentum yang tepat untuk menjadi pemimpin.

Entah benar atau tidak, Jokowi banyak diprediksi masuk kategori ketiga dari type kepemimpinan ini. Banyak orang mengatakan bahwa Jokowi memiliki bakat kepemimpinan yang kuat. Keberhasilan dia memimpin Kota Solo jelas tak bisa dianggap kecil. Faktanya, sampai hari ini tak banyak kepala daerah yang mampu membawa kemajuan yang bisa dirasakan oleh rakyatnya. Kalaupun fakta ini masih bisa dibantah, tentu harus secara logis dan menggunakan indikator-indikator yang sahih dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah. Dan Jokowi telah membuktikannya, beberapa penghargaan di level nasional dan internasional sudah didapatkan. Tak banyak kepala daerah yang sukses memimpin daerahnya, karena memang mereka tak memiliki bakat memimpin. Kekuasaan didapatkan karena politik uang ataupun manipulasi suara dsb, selanjutnya kekuasaan dikelola tanpa ’sense’, sekedar menuruti keinginan pribadi, kelompok bahkan partainya.

Kehadiran Jokowi di Jakarta pun tak luput dari ’show’ bakat kepemimpinannya. Kendati belum cukup untuk dibilang sukses, beberapa kebijakan Jokowi mampu memberi ruang pada masyarakat jakarta untuk bernafas lega. Tak banyak Gubernur Jakarta yang ‘berbakat’ untuk mengeksekusi penataan PKL Tanah Abang sejak puluhan tahun lalu, pembenahan Waduk Pluit, Waduk Ria-rio, kampung deret, penataan kampung kumuh, MRT, Monorail dsb. Kepala daerah sebelumnya hanya berbakat dalam merencanakan dan berwacana, padahal tugas pemimpin adalah mengeksekusi dan memberi solusi, bukan hanya membuat rencana-rencana. Oleh karena itu tidak bisa disalahkan jika ada orang yang berpendapat bahwa Jokowi memiliki bakat memimpin yang kuat.

Kemunculan Jokowi juga pada moment atau kesempatan yang tepat. Di saat masyarakat sudah jengah dengan gaya kepeimpinan yang elitis-retoris, Jokowi muncul dengan gaya kepemimpinan yang lugas, sederhana namun tegas. Sehingga masalah-masalah yang rumit pun nampak sederhana. Pemimpin yang berwatak ’soultif’ tak akan pernah mengeluh, walau sesulit apapun tantangannya.Bayangkan, bagaimana jika Soekarno dulu banyak mengeluh dengan kondisi bangsa pada saat itu, niscaya Indonesia tak akan tumbuh menjadi seperti saat ini.

Kesederhaan dan kejujuran Jokowi dalam mengelola pemerintahan juga menjadi oase ditengah dahaga kejujuran yang mulai langka di negeri ini. Banyak pejabat diskusi mengenai kemiskinan namun dilakukan di ruang-ruang hotel mewah berbintang, banyak pejabat yang teriak krisis anggaran namun menikmati fasilitas mewah. Ini watak dari kebanyakan pemimpin di negeri ini yang miskin integritas, satunya kata dan perbuatan. Oleh karena itu, inilah momentum yang tepat dan dipadukan dengan bakat kepemimpinan Jokowi, yang banyak diyakini seperti munculnya bakat leadership Soekarno pada moment perang kemerdekaan. Entah tepat atau tidak, namun pendapat seperti ini juga tak layak untuk disalahkan begitu saja.

Oleh karena itu tidak mengejutkan jika Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi di berbagai survey, karena pada daasarnya masyarakat mulai memiliki ’sense’ yang sama dalam memilih pemimpin. Ada kriteria-kriteria kepemimpinan pada diri Jokowi yang diyakini dan diharapkan akan membawa perubahan baik bagi bangsa ini. Oleh karena itu sikap pesismisme bahkan under-estimate yang tidak memiliki argumen akademik maupun empirik terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi jelas tak beralasan. Tuduhan Ruhut bahwa Indonesia akan hancur jika Jokowi jadi presiden hanya mencerminkan frustasi tingkat tinggi dari melejitnya elektabilitas Jokowi. Tuduhan bahwa melesatnya elektabilitas Jokowi karena pencitraan yang lahir dari ‘media-darling’ justru telah melecehkan kualitas media di Indonesia itu sendiri. Padahal, media adalah salah satu pilar demokrasi, bayangkan jika Jokowi bisa ‘membeli’ semua media nasional dan international, sudah seberapa bobroknya media massa dimata Ruhut Sitompul. Di sisi lain betapa hebatnya Jokowi bisa membeli media sekelas ‘New York Time” atau ABC-News Australia untuk mencitrakan dirinya.

Argumen Ruhut Sitompul yang mengatakan bahwa belum ada hal tertentu yang diselesaikan Jokowi karena selama ini Jokowi masih mengerjakan apa yang direncanakan Foke, juga sebenarnya telah melecehkan ‘kualitas’ dirinya sebagai pejabat negara. Ia sama sekali tak ‘berkelas’ dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. Sangat memalukan jika sudah menjadi seorang pejabat negara, masih tak mampu memahami bagaimana memahami indikator penilaian kinerja seseorang penyelenggara negara. Jika hanya menggunakan kacamata subjektif dalam menilai seorang pejabat negara, lalu apa yang sudah dilakukan oleh Ruhut Sitompul selama ini? Entah sudah berapa puluhan milyar uang negara untuk memberi gaji, fasilitas dsb kepadanya, namun tak ada kontribusi apapun. Entah, dalam keterbatsan pengetahuan dan pikiran dia, barangkali seorang kepala daerah baru, harus membuat aturan baru, rencana baru, termasuk rumah dinas baru, mobil dinas baru.

Sikap dikotomi militer-sipil juga mencerminkan bahwa jalan pikiran Ruhut Sitompul masih hidup jauh di jaman Orde baru. Dalam logikanya, kepemimpinan yang tegas hanya dimiliki oleh seorang militer mantan militer atau keluarga militer . Ia tidak sadar bahwa, sekalipun saat ini kita dipimpin oleh presiden militer, tak ada ketegasan sama sekali dalam penegakan hukum, ekonomi, politik dsb. Karena logika seperti inilah, orang yang tepat menjadi presiden RI di mata Ruhut Sitompul hanyalah SBY, Ani Yudoyono atau Pramono Edi Wibowo. Mungkin karena Ruhut Sitompul kurang bergaul dengan dunia luar, setiap hari sibuk bergaul dengan keluarga SBY.