Jakarta - KPK menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. Tajinya sudah 'memakan' korban sejumlah koruptor yang mustahil tersentuh. KPK tidak akan berhenti dan terus menjerat pidana para koruptor yang juga musuh negara.

Selama 2012 ini, sedikitnya ada 5 ancaman yang dihadapi KPK. Berkat dukungan publik lembaga ini bisa terus bertahan. "Ada berbagai tantangan sepanjang tahun 2012," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat berbincang, Sabtu (22/12/2012).

Bambang merinci tantangan itu. Berikut tantangan dan ancaman yang dihadapi KPK menurut Bambang Widjojanto:

1. Ada upaya untuk mendekonstruksi eksistensi KPK dengan cara melakukan distorsi pemahaman, KPK adalah lembaga ad hoc sehingga harus bersifat sementara.

KPK lahir sebbagai mandat reformasi sehingga upaya untuk mendekonstruksi KPK sama dengan melawan mandat dan spiritualitas reformasi.

"Padahal ad hoc berarti khusus, sehingga KPK adalah lembaga yang dikhususkan melakukan pemberantasan korupsi. Kalau sementara namanya temporari," terangnya.

2. Ada upaya mendelegitimasi tugas dan kewenangan yang menjadi core business KPK dan keberhasilan KPK selama ini. Pada titik ini, kewenangan KPK dibidang penindakan akan ditiadakan.

"KPK hanya jadi lembaga pencegahan saja dan atau dikurangi kewenangannya tidak lagi punya kewenangan menuntut dan menyadap," tegas Bambang.

3. Ada upaya meminimalisasi kapasitas sumber daya KPK. Konsolidasi human resources KPK diganggu terus menerus. Kecukupan prasarana dan sarana dihambat.

"Pelaksanaan tugas dan kewenangan pokok dirusuhi terus menerus sehingga KPK jadi tidak optimal dalam berkiprah," imbuhnya.

4. Ada upaya yang sangat sistematis untuk merusak kredebilitas KPK melalui pernyataan dan penilaian yang tidak valid, tidak fair, insinuatif dan bahkan manipulatif atas kehendak, upaya dan capaian yang sudah dan sedang dilakukan, serta gagasan strategis KPK yang dilontarkan ke publik.

5. Ada upaya untuk memecah belas soliditas KPK dengan membesar-besarkan adanya perpecahan di tubuh KPK di tengah upaya KPK meningkatkan upaya dan kualitas pemberantasan korupsi agar lebih efiesien dan Efektif serta berguna bagi kemaslahatan publik.