TEMPO.CO, Jakarta- Tamparan itu datang dari Transparency International Indonesia (TII). Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan kepolisian di negeri ini dinilai sebagai lembaga paling korup. Manajer Anticorruption Information Center TII, Ilham Saenong, mengatakan 75 persen dari 1.000 responden di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung, mengaku menyuap polisi dalam setahun terakhir. "Umumnya, mereka memberikan uang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih," kata Ilham saat dihubungi kemarin.

Survei ini diadakan secara internasional pada September 2012 dan Maret 2013 melalui wawancara tatap muka. Survei diadakan di 107 negara dengan melibatkan 114 ribu responden. Mayoritas responden, atau sebanyak 91 persen, juga menilai polisi bercitra buruk. Peringkat berikutnya adalah partai politik dan parlemen, 89 persen; disusul pegawai negeri sipil, 79 persen. Menurut Ilham, masyarakat menilai fasilitas pelayanan publik menjadi ladang suap karena tak ada prosedur jelas dan transparan.

Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, mengatakan kepolisian, parlemen, dan lembaga peradilan di Indonesia memang paling sering melakukan korupsi. Peringkat korupsi kepolisian, parlemen, dan peradilan di Indonesia, kata Dadang, bahkan jauh melebihi negara lain di Asia Tenggara. Publik menilai upaya pemberantasan korupsi juga belum berhasil. "Di antara negara ASEAN, peringkat Indonesia memburuk," katanya.

Menurut dia, berbagai peristiwa ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan keterlibatan anggota parlemen dalam kasus korupsi. Akibatnya, masyarakat pun enggan melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya kepada lembaga yang berwenang mengusutnya. "Masyarakat tak percaya kepada lembaga-lembaga itu."

Secara terpisah, juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan Manshur, mengimbau lembaga peradilan agar mencegah pola korupsi sekecil apa pun. Dia juga meminta pengadilan memperkuat pengawasan internal dan terbuka terhadap pengaduan masyarakat. source