Jumat (10/5) pekan lalu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek berang mendengar kritik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) soal e-KTP. Menurutnya, Ahok adalah orang yang tidak mengerti aturan dan arogan.

Kritikan dari Reydonnyzar terdengar juga ke telinga Ahok. Bukan Ahok namanya jika tidak tersulut emosinya. Mantan bupati Belitung Timur ini bahkan kembali menantang Kemendagri.

Sejak awal, ia tidak sepakat proyek e-KTP menghabiskan uang triliunan rupiah. Ia mengaku punya solusi lefih efektif dalam pengadaan proyek e-KTP.

Solusi itu sebenarnya sudah ditawarkan sejak ia duduk di Komisi II DPR. Tapi suara vokalnya waktu itu tidak terdengar. Setelah menjadi wagub, Ahok kembali bersuara lantang. terlebih setelah disemprot Reydonnyzar. Ahok kembali membalas. Berikut tanggapan Ahok soal kritikan dari Reydonnyzar:
4. Sindir Mendagri terlalu canggih

Ahok yakin, kritikan yang dialamatkan ke Kemendagri terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, e-KTP sebenarnya masih bisa difotokopi.

Hanya, dengan adanya e-KTP masyarakat sebenarnya tidak perlu memfotokopi. Sebab, dengan adanya e-KTP cukup diperlukan card reader.

"Beliau (bawahan Gamawan) kasih tahu ke Pak Mendagri, kalau ngurus surat, enggak perlu fotokopi tinggal dicolokin card reader. Cuma mungkin beliau (Gamawan) terlalu canggih, nanggapinnya enggak perlu difotokopi, padahal kalimatnya tidak perlu mesin fotokopi lagi," katanya.
3. Bikin e-KTP lewat BPD

Agar anggaran pengadaan e-KTP tidak terlalu besar, Ahok mengusulkan agar e-KTP dibuat seperti ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pembuatan itu dilakukan di setiap kota. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga bisa digunakan sebagai ATM.

Dengan demikian, masyarakat akan diuntungkan. Ia yakin, kartunya tidak akan disalahgunakan karena syarat bank sangat ketat. Jika masih khawatir, bisa membuat dobel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan demikian, orang pasti tidak berani menyalahgunakan e-KTP. "Syarat bank kan ketat, kalau masih takut nanti bikin dobel. Gampang, semua yang dapat itu dikasih NPWP, kamu mau double pajak?" katanya.

"Orang kartu kredit difotokopi oke kok, saya fotokopi (e-KTP) juga kok," imbuhnya.
2. Proyek e-KTP harus diperiksa KPK

Ahok mengendus ada yang tidak beres dengan karut marutnya proyek e-KTP. Karena itu, ia menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

"Kalau mau ribut, suruh penyidik KPK periksa proyek e-KTP biar lebih jelas," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba mengeluarkan surat edaran Nomor 471.12/1826/SJ, 11 April 2013, soal larangan memfotokopi dan menstaplernya. Larangan memfotokopi e-KTP ini kini menjadi kontroversi. Banyak warga yang protes soal larangan ini.

Sebab, masyarakat banyak yang belum tahu karena sosialisasi dinilai terlambat. Selain itu, warga masih sering memfotokopi karena e-KTP masih digunakan untuk keperluan administrasi.
1. Bandingkan dengan KJS

Proyek e-KTP ini terbilang menghabiskan anggaran cukup besar. Sekitar Rp 5,8 triliun. Jika dihitung dari anggaran persiapan, sosialisasi, dan lain-lain, nilainya bisa lebih dari Rp 10 triliun.

Anggaran sebesar itulah yang ditentang oleh Ahok. Sebenarnya, pengadaan e-KTP bisa lebih hemat. Ia membandingkan pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Kartu KJS juga sangat pintar. Di dalam kartu itu juga ada cip yang bisa menyimpan data pasien. Namun pengadaannya lebih murah.

"Kita bikin satu Kartu Jakarta Sehat (KJS) hanya Rp 585," kata Ahok kemarin.

Bandingkan dengan pembuatan e-KTP. Jika dihitung dari anggaran e-KTP, satu buah e-KTP pembuatannya bisa menghabiskan biaya puluhan ribu rupiah.
makaseehh gan dah mampir ke tread ane,
jgn lupa ninggalin jejak n kasih ya