JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekisruhan menguatkan wacana penghapusan UN. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus UN pada tahun depan.

Retno mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan UN tahun ini sesungguhnya ilegal karena tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN yang diputuskan pada tahun lalu.

"Sudah Pak Presiden, tidak perlu ada UN tahun depan. Ini adalah UN yang terakhir. UN ini sudah ilegal, gagal pula pelaksanaannya," kata Retno saat jumpa pers terkait pelaksanaan UN di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Ia juga mempertanyakan biaya tinggi yang digunakan untuk pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN) hingga Rp 94,8 miliar . Dengan anggaran sebesar itu, semestinya kendala teknis yang terjadi pada UN kali ini tidak akan ada.

"UN ini sudah berbiaya tinggi, tapi kualitasnya tidak baik dan tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya," ujar Retno.

"Jadi, sudahlah, tidak usah dipaksakan lagi adanya UN. Sudah belajar keras ternyata ditunda, anak-anak semakin stres saja," tandasnya.

Seperti diketahui, UN 2013 dianggap gagal akibat tidak digelar serentak lantaran adanya keterlambatan distribusi soal ke 11 provinsi yang mengakibatkan penundaan UN. Selain itu, daerah yang menggelar UN tepat waktu juga didera berbagai masalah teknis, seperti soal kurang, soal tertukar, dan LJUN rusak.

Jangan lupa pak, masih ada lagi tantangan pendidikan tahun depan: KURIKULUM 2013 yg tak mungkin ditunda

Pak M. Nuh


Gmn gan?

Update berita gan (beda tema sih, tp daripada bikin trit baru )


Gak nyangka trit ini dijadiin HT sm officer. Semula mmg sdh biasa jika trit opini di BP bs menjadi ajang diskusi yg panjang. Ane sendiri malah kurang begitu aktif dalam diskusi (maaf ya gan ). Namun dg adanya kegagalan pelaksanaan UN secara serempak tahun ini, semakin menambah daftar kelemahan rutinitas tahunan yg dsb Ujian Nasional ini. Di sisi lain standarisasi nilai tetap diperlukan utk meningkatan kualitas kognitif siswa calon generasi penerus bangsa.

Diskusi kita mungkin cuma sekedar latihan otak agar tidak beku, tak ada efek praktis terhadap masa depan pendidikan kita. Namun lebih dari itu, pemerintah harus tahu bahwa ini adalah masalah serius yg membutuhkan solusi yg cerdas, bukan sekedar minta maaf terhadap rakyat krn pelayanan yg kurang baik.

Berbicaralah juragan, semoga suara kita didengar oleh mereka

Update berita lagi sebelum ganti slot:
[URL=http://news.detik..com/read/2013/04/18/101304/2223524/10/un-harus-dievaluasi-total-tapi-menteri-tak-perlu-mundur?9922022][SIZE=5]Pengamat Pendidikan: UN Harus Dievaluasi Total, Tapi Menteri Tak Perlu Mundur [/SIZE][/URL]

Jakarta - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini karut marut. UN harus dievaluasi total agar tidak terulang tahun depan. Namun Mendikbud tidak perlu mundur dari jabatannya.

"Harus ada evaluasi total terhadap UN. Menteri tidak perlu mundur. Mundurnya seorang menteri tidak akan memperbaiki kelemahan," ujar pengamat pendidikan Dr Arief Rahman kepada detikcom, Kamis (18/4/2013).

Arief mengatakan ada dua hal sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama, jika UN belum siap, sebaiknya ditunda. Jangan dipaksakan untuk dilaksanakan. Karena akan menjadi kacau. Menurutnya, ini prinsip yang seharusnya dipegang pemerintah.

Kedua, semua proses pembelajaran harus ada evaluasi, harus ada ujian. Di Indonesia, ujian itu UN, artinya suatu ujian yang memiliki taraf kesulitan sama di seluruh Indonesia.

"Jadi kalau misalnya ada yang ditunda, yang saya tuntut taraf kesulitannya harus tetap sama. Validitas keabsahan soalnya bisa dipertanggunjawabkan, akuntabilitas UN bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Arief tidak setuju dengan wacana Mendikbud harus mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban atas kekacauan UN. Karena memang menurutnya tiap tahun UN memang terjadi masalah. Yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengevaluasi secara detail mengapa UN menjadi kacau.

"Kelemahan-kelamahan itu di mana? Perbaikan-perbaikan yang dilakukan berdasarkan penelitian terhadap kelemahan yang terjadi. Kalau kelemahan di keuangan, keuangan harus diperkuat. Kalau di SDM, SDM diganti diperbaiki. Kalau di akademis, ya buat tidak perlu 20 model soal, hanya 2 model atau 3 model saja," ucapnya.

(rmd/nrl)