Sejarah

Petrus berawal dari operasi pe*nang*gulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan peng*har*gaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keber*ha*silan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadap*an Rapim ABRI, Soehar*to meminta polisi dan ABRI mengambil lang*kah pemberantasan yang efektif me*ne*kan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pang***opkamtib Laksamana Soedomo da*lam rapat koordinasi dengan Pangdam Ja*ya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Ja*ya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di ma*sing-masing kota dan provinsi lainnya

Akibat

Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di an**taranya 15 orang tewas ditembak. Ta*hun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di an*taranya tewas ditembak. Para korban Pe*trus sendiri saat ditemukan masyarakat da*lam kondisi tangan dan lehernya te*ri*kat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, la*ut, hutan dan kebun. Pola pengambilan pa*ra korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat ke*amanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang Dandim 0734 Letkol CZI M Hasbi (kini Wakil Ketua DPRD Jateng, red) sebagai operasi pembersihan para gali (Kompas, 6 April 1983). Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S Memet yang punya rencana mengembangkannya. (Kompas, 30 April 1983). Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup

Kontroversi

Masalah Petrus waktu itu memang jadi berita hangat, ada yang pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi sampai pe*megang kekuasaan. Amnesti Internasional pun juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia ini.

Tanggapan

* Presiden Suharto = “Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja. Bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak.” “Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu.”“Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.” (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H.)

* Mantan Wapres Adam Malik = "ja*ngan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi ma*ti. Jadi syarat sebagai negara hukum su*dah terpenuhi. Adam Malik mengingat*kan, setiap usaha yang bertentangan de*ngan hukum akan membawa negara ini pa*da kehancuran." (Sinar Harapan, 25 Juli 1983)

* Dandim 0734 Letkol CZI M Hasbi = "landasan hukum operasi yang ditanganinya adalah Operasi Clurit. Sedang landasan pelaksanaannya adalah tingkat keresahan masyarakat." (Kompas, 15 April 1983).

* Kadapol IX/Jateng Mayjen (Pol) Montolalu = "aparat keamanan bertekad menurunkan angka kejahatan, walaupun harus ditempuh dengan berbagai cara yang lunak sampai tindakan keras. Selama tiga bulan operasi penumpasan kejahatan di Semarang dan Solo, polisi berhasil menangkap 1.091 penjahat. Di antaranya 29 orang tewas tertembak dan empat lainnya tewas dikeroyok massa yang menangkap." (Kompas, 23 Juni 1983).

* Pangdam V Jaya/Pangkopkamtibda Mayjen TNI Try Sutrisno bersama Deputy Kapolri Letjen Pol Drs Pamudji dan Kadapol Metro Jaya, Mayjen Pol Drs R Soedjoko selesai pertemuan mengatakan di wilayah hukum Laksusda Jaya tidak ada penembakan misterius. "Yang menyebut ada penembakan misterius hanyalah media massa sendiri," ujarnya. (Sinar Harapan dan Berita Harian Gala, 24 Juni 1983).

* Ketua MPR/DPR Amir Machmud = "setuju mengenai adanya penembak-penembak misterius dalam menumpas pelaku kejahatan. Demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia, tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan." (Sinar Harapan, 21 Juli 1983).

* Kepala BAKIN Yoga Sugama = "Penjahat mati misterius tidak perlu dipersoalkan" , mengenai adanya surat Amnesti Internasional, yang katanya mempersoalkan ini itu, termasuk penjahat terbunuh di Indonesia. "Ini merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius, dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan," tambahnya. (Berita Harian Gala, 25 Juli 1983).

* Wakil Ketua DPA Ali Murtopo = penembakan misterius yang terjadi selama ini "dapat" dipertanggungjawabkan dan itu justru menurut ketentuan ketentuan yang berlaku di dalam pelaksanaan tugas Hankam. "Saya melihat sistem konvensional ini sudah tidak bisa mengatasi masalah kriminal yang terjadi di Indonesia, maka ini harus diambil satu pertimbangan, kriminalitas dibasmi atau tidak. (Sinar Harapan, 28 Juli 1983).