1. Mantan menteri perekonomian Rizal Ramli
Rizal Ramli menyarankan agar SBY mundur dari jabatannya. Menurutnya rakyat Indonesia bosan melihat korupsi.

"Lebih baik mundur saja sebelum dimundurkan paksa. Masyarakat sipil bersiap-siap untuk perubahan. Menjelaskan persiapan itu dilakukan sejak 3-4 bulanan lalu. Mereka bukan kekuatan bersenjata tetapi rakyat yang bosan dengan negara korup," tutur Rizal usai menghadiri sebuah acara di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Rizal menilai kalau SBY tidak paham dengan arti kata kudeta. Dia menilai kudeta tidak akan terjadi oleh pihak militer bersenjata karena jenderal-jenderal di Indonesia tidak bernyali.

"Dia seperti drama queen. Di berbagai kesempatan usai pulang dari Mesir bertemu dengan media, purnawirawan dia curhat bakal ada kudeta," ujarnya.

2. Tokoh hukum senior Adnan Buyung Nasution
Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution kembali bersuara lantang. Ia kembali meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun dari jabatannya. Ia beralasan, jabatan SBY tidak pantas dilanjutkan.

"Untuk itu pemilu harus dipercepat. Dari zaman Yunani suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Adnan Buyung usai menghadiri acara di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Mengenai calon pengganti SBY, advokat senior ini menilai sosok Prabowo Subianto dianggap pantas. Meski sering dikait-kaitkan dengan isu pelanggaran HAM, Adnan yakin Prabowo tidak bersalah. "Ah itu kan hanya isu saja," katanya.

Untuk itu, dia yakin apabila rakyat bersatu, perubahan itu pasti akan datang. Hal itu karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan SBY. "Saya yakin presiden baru akan lebih dipercaya," tuturnya.

3. Aktivis Ratna Sarumpaet
Seniman sekaligus aktivis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet mengatakan, demonstrasi yang akan dilakukannya pada 25 Maret mendatang, bukanlah sebuah bentuk pelanggaran konstitusi. Apa yang dilakukannya merupakan kehendak rakyat Indonesia yang menginginkan SBY mundur dari jabatannya.

"Apakah jika rakyat menginginkan SBY turun itu sebuah bentuk pelanggaran hukum? Demo menuntut presiden mundur itu tidak melanggar konstitusi. Justru yang dilakukan pemerintah dengan membuat ratusan Undang Undang yang berkiblat pada asing adalah sebuah bentuk pelanggaran konstitusi," ujar Ratna saat dihubungi, Selasa (19/3).

Lebih lanjut, seniman yang terkenal vokal ini mengatakan, ada banyak, bahkan hingga ratusan Undang-undang yang diterbitkan pemerintahan SBY yang berhubungan dengan pertambangan. "Ada ratusan Undang Undang melanggar UUD 1945 diciptakan di zaman SBY," ujarnya.

Ratna mengatakan, pemerintahan sekarang sudah secepatnya harus diturunkan. Dia menuturkan tidak perlu menunggu Pemilu 2014, karena menurutnya, pemerintahan sekarang sudah bermasalah.?

4. Mantan Jubir Gus Dur Adhie Massardi
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai kinerja pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin berantakan. Menurut dia, hal ini terjadi lantaran presiden dan sejumlah menteri dari Partai Demokrat sibuk dengan urusan partai.

"Manajemen pemerintah sudah berantakan, SBY sibuk mengurusi partai, begitu pula dengan menteri-menterinya, yang kebanyakan dari Partai Demokrat," ujar Adhie dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kinerja Menteri di Tahun Politik' di Jakarta, Jumat (22/2).

Kata Adhie, keberadaan rezim pemerintahan SBY sudah tidak memungkinkan lagi diperbaiki jika hanya dengan reshuffle kabinet.

"Rezim ini sudah tidak jelas, ganti menteri juga percuma, rezim harus diganti sebelum Pemilu," pungkas dia.

5. Politikus Effendy Choirie
Politikus yang dipecat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi mengatakan akan ada lima tuntutan yang diberi nama Panca Tuntutan Rakyat (Pantura). Isi Pantura tersebut yaitu pertama nasionalisasi tambang migas, kedua turunkan harga, ketiga hentikan liberalisasi impor, keempat selesaikan kasus korupsi yang melibatkan Istana.

"Dan yang terakhir hentikan konflik SARA dan adili pelanggaran HAM," katanya.

Dia mengatakan kalau aksi tersebut merupakan aksi damai dan tidak akan diwarnai insiden berdarah atau kerusuhan.?

"Tidak ada kepentingan pribadi semua untuk rakyat dan mendorong kedaulatan rakyat Indonesia," katanya.